Meramal Kepemimpinan Militer Prabowo

Oleh Muhammad Ma’ruf (Pemikir Geopolitik Pancasila)

Langkah Prabowo aktif di forum internasional; aktif mengupayakan perdamaian konflik Ukraina vs Russia, Israel vs Palestina patut diapresiasi. Langkah tersebut adalah aktifikasi pelaksanaan nilai tertinggi konstitusi RI, aktif sebagai “penjaga perdamaian dunia”.

Hanya saja, soal aktif “mengenyahkan penjajahan” di atas dunia, belum ada tanda-tanda yang bisa dibaca. Inikah batas terjauh yang bisa dijangkau seorang panglima (darat, laut dan udara) tertinggi Republik Indonesia, presiden pilihan rakyat Indonesia 2024, Prabowo Subianto?

Oktober 2024, Joko Widodo, Presiden ke-7 resmi digantikan Prabowo, Presiden ke-8 RI. Seorang jurnalis Al Jazeera, (12/5) di penghujung wawancaranya, bertanya pada Prabowo: “Apa visi anda ke depan?” Prabowo menjawab: “Selamatkan sumber daya kita, kenaikan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan kelaparan.”

“Jika Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang membangun infrastruktur di mana-mana, Anda ingin dikenang sebagai presiden apa?”

“Penyelamat orang paling lemah, paling miskin, paling menderita.” Di lain forum, Prabowo ingin menaikkan martabat bangsa Indonesia. Tidak ada lagi tukang becak yang mengayuh sepeda karena “inhuman” di masa sekarang.

Prabowo selalu menampilkan identitasnya sebagai presiden berjiwa patriotik, setia tanah air, benci pada pengkhianatan, pemimpin yang memperhatikan dan menyayangi anak buah dan anti-kemunafikan (jujur).

Sebagai upaya memposisikan diri seorang presiden pra pelantikan, Prabowo sudah bernarasi, seolah tidak tahan ingin menjadikan dirinya sendiri pada level seorang presiden, puncak identitas karir militer-politik seorang Prabowo.

Pelaku Realis

Jika dilihat dari sejauh ucapan dan tulisan Prabowo, arah kebijakan geopolitik Prabowo, jika konsisten merupakan manifestasi dari teori realis dalam hubungan internasional. Setidaknya terdapat beberapa postulat, bisa dikatakan dalam bingkai teori realisme.

  1. Negara bangsa adalah pelaku hubungan internasional
  2. Batas-batas negara adalah sejauh kedaulatan negara-bangsa
  3. Struktur hubungan internasional berpotensi dalam situasi anarki
  4. Interaksi antar negara berbasis logika kepentingan nasional
  5. Otoritas paling kompeten mendefinisikan kebijakan luar negeri adalah otoritas negara berdaulat, bukan individu warga negara biasa.
  6. Tugas utama otoritas politik adalah keamanan negara menghadapi ancaman eksternal
  7. Semua negara berpotensi perang satu sama lain.
  8. Sifat sejarah masyarakat cenderung tidak berubah
  9. Kondisi faktual relasi antar negara lebih penting dibanding norma
  10. Kondisi objektif peristiwa terakhir, relasi antar negara di dunia menjadi bahan penilaian rasional

Jika variabel di atas ada pada ucapan, tulisan Prabowo, maka Prabowo bisa dikatakan pelaku teori realis termasuk jika benar-benar ke depan konsisten dengan kebijakannya.

Banyak ucapan Prabowo yang fokus pada kepentingan nasional, memakmurkan rakyat, waspada pada kepentingan asing, selalu mengingat sejarah pra kemerdekaan: pengalaman nasib manusia nusantara yang dikolonisasi oleh negara-negara Eropa.

Kepemimpinan Militer

Sejauh ditulis, diucapkan, Prabowo ingin memakai kepemimpinan militer untuk mengelola Indonesia ke depan. Latar belakang militer dengan segenap relasinya membentuk karakter Prabowo. Buku tebal berseri hasil ucapan yang ditulis (Kepemimpinan Militer), penuh dengan cerita-cerita teladan pemimpin dari luar dan dalam. Prabowo menyerap bahwa masing-masing pemimpin, ada kelebihan dan kesuksesan, tanpa melihat dari sisi keburukannya.

Menerima jabatan Menteri Pertahanan yang ditawarkan oleh Joko Widodo tahun 2019, diakuinya sebagai inspirasi dari Abraham Lincoln yang mengajak musuh politiknya Willem Henry Seward bergabung menjadi Sekretaris Negara Amerika.

Prabowo menyukai menyerap aspirasi generasi patriotik Angkatan 1945 yang penuh suri tauladan. Tapi Prabowo, besar bermula pada suasana dunia bipolar, USA (Barat) vs Uni Soviet). Prabowo lahir 17 Oktober 1951.

Situasi Orde Lama condong ke arah blok Uni Soviet yang harus diakui berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Uni Soviet juga berjasa membantu persenjataan dalam kerangka mengembalikan Irian Barat. Saat operasi gabungan Uni Soviet-Indonesia (Trikora) 19/12/1961 – 15/8/1962, Prabowo masih berumur sepuluh tahun. Prabowo pada titik ini, kita bisa baca sebagai seorang pembaca sejarah, bukan pelaku sejarah.

Masuk pada 1967, Indonesia condong ke USA bersamaan dengan naiknya Soeharto sebagai pelopor Orde Baru. Dari sanalah, karir seorang Prabowo dibentuk sebagai pelaku sejarah hingga sekarang menjadi seorang presiden.

Indonesia secara “de facto” sejak 1967- 2024 adalah bagian dari politik-militer proksi Barat, US dan Nato Pasifik. Secara “de jure” dan normatif, pelopor dan bagian dari gerakan Non Blok, penganut politik bebas aktif, mengayuh di antara dua “karang” USA dan Uni Soviet. Bahkan setelah menjadi Federasi Russia, tahun1991, Indonesia, posisi “de facto” ini tidak bergeming.

Barat dalam kerangka mengamankan kepentingannya, mendesain Indonesia menjadi negara demokrasi otoriter pada masa Orde Baru, mengubah menjadi demokrasi liberal pada masa Orde Reformasi hingga sekarang.

Orde reformasi dibentuk dengan narasi demokrasi liberal, pasar bebas, dan integrasi lembaga internasional berbarengan dengan narasi norma universal seputar transparansi, HAM, dan pro minoritas.

Kepemimpinan Militer yang benar
sejauh penguatan norma universal tersebut konsisten, tentu tidak masalah, tapi jika dipakai untuk menutupi kepentingan penguasaan aset SDA, dan “cuci otak SDM” dengan narasi kebebasan tak terukur, tentu akan menjadi kontra-produktif dengan cita-cita nasional.

Dalam suasana unipolar seperti sekarang, USA sebagai pusat komando tidak membutuhkan penempatan pangkalan militer untuk mengontrol Indonesia. Alat kontrol itu justru dengan demokrasi dan ekonomi neoliberal itu sendiri.

Sementara di tempat lain, sebagaimana di negara-negara monarki Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar, USA akan terus menjaga agar negara-negara tersebut tetap menjadi monarki tanpa demokrasi, karena dengan sistem monarki, efektif mudah dikendalikan.

Prabowo sekarang hidup dalam dua ketegangan dalam situasi yang menjurus pada “anarki” demokrasi liberal, berbarengan dengan sikap praktek politik-patriotisme realisme, di antara pengaruh Nato di Asia Pasifik dan nilai luhur Ketahanan Politik Semesta Pancasila yang secara alamiah tumbuh dinamik dari anti kolonialisme dan imperialisme kuno hingga sekarang.

Akankah Prabowo menyudahi demokrasi politik-ekonomi liberal, atau berusaha mewarnai dengan konsepsinya sendiri yang akan berujung pada subordinat pada super power liberal Barat?

Prabowo ke depan sepertinya akan menjadi sangat pragmatis dan penuh kompromi dalam kerangka menjalankan program-program pembangunan sejauh di permukaan, belum ada di belakang timnya atau think tank yang mampu mengurus counter anarki demokrasi liberal ke arah konstitusi yang benar sesuai narasi “genuine” konsepsi Pancasila 1945.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membangunkan ideologi Pancasila dengan susah payah menjadi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) berhasil menyingkirkan secara legal kelompok Hizbut-Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Namun secara “de facto” kekuatan narasi “pembinaan” ideologi Pancasila justru dilumpuhkan dan tumbang oleh seorang pemain tunggal ke arah absolutisme narasi demokrasi liberal, Rocky Gerung, seorang aktifis dan filsuf retoris, bukan seorang ideolog dan pemikir dari Islam yang dianggap radikal.

PDI Perjuangan berhasil membangunkan ideologi Pancasila di tingkat institusi, tapi gagal mengembalikan ideologi perlawanan Pancasila pada era 1945. Yudi Latif, pemikir Pancasila garis moderat lebih memilih “bertapa” dibanding bertarung meladeni agresifitas retorika liberal Rocky Gerung.

PDI Perjuangan dan kelompok nasionalis gagal merangkul kelompok Islam bersama-sama mengembalikan ideologi perlawanan Pancasila. Gagal bersama-sama menyatukan kelompok nasionalis dan Islam melawan kolonialisme dan imperialisme dengan segala manifestasinya. Ideologi Pancasila dimaknai hanya menyatukan kelompok nasionalis dan Islam tertentu untuk berkuasa dua periode. Ideologi Pancasila diisolasi dan dimaknai hanya menyatukan beragam agama dan suku, melawan kelompok Islam radikal (lokal), bukan kolonialisme dan imperialisme global. Inilah kenapa rantai kepemimpinan ideologi era Presiden Megawati terputus dengan era Jokowi. Kearifan pragmatisme pembangunan infrastruktur tidak ada benang merah dengan semangat membangunkan ideologi Pancasila.

Ke depan, jika pilihan Prabowo maksimalnya adalah menjadi subordinat liberal-barat demi mengurangi resiko kepemimpinan berhenti di tengah jalan, maka tampilan Prabowo yang percaya diri berbahasa Inggris di forum internasional hanya gimik semata. Artinya sejarah akan mencatat, politik “gemoy”nya sebatas representasi korban yang memanfaatkan tik tok yang berhasil di tingkat pemilu negara. Itulah Prabowo.

Namun, jika Prabowo betul-betul ingin menjadi pahlawan dan berkorban demi bangsanya, berkorban dengan nyawanya, maka otomatis dia akan siap berkorban kehilangan kekuasaanya. Dari titik ini, Prabowo harus pandai membaca pergerakan musuh, agar kekuasaannya tidak berhenti di tengah jalan seperti pada era Gus Dur atau presiden hebat lainnya.

Prabowo harus mengembalikan kemurnian Pancasila sebagai ideologi perlawanan. Tetap patriotik, membela tanah air sejati, menjelma untuk kedua kalinya menjadi Presiden Revolusioner seperti Sukarno, tapi jangan juga terlalu mudah dibunuh dan dikudeta seperti Sukarno. Di situlah pengetahuan, strategi, taktik militer Prabowo akan menjadi kombinasi yang akan teruji sebagai presiden. Tahu cara mengupayakan perdamaian meski berhadapan dengan superpower vs multipolar, tahu cara memenangkan perang mutakhir, termasuk jika musuh manapun yang memaksa perang di wilayah teritori Republik Indonesia.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid