Langgengnya Konflik Agraria di Jawa Timur: Refleksi Menuju Hari Tani

Menjelang hari tani yang jatuh pada 24 September ini, merupakan sebuah momentum di mana UU Pokok Agraria atau UU No. 5  Tahun 1960 disahkan, guna menggantikan produk hukum warisan kolonial Belanda. Hari tani sendiri didorong oleh Presiden Sukarno, sebagai satu hari yang mempunyai makna kuat bagi upaya memajukan Indonesia, terlebih pasca kemerdekaan.

Tapi, semenjak geger 65 yang mana Presiden Sukarno dilengserkan sepihak melalui sebuah peristiwa coup menakutkan yang dimotori Suharto. Peristiwa tersebut berimbas pada nasib petani, di banyak petani yang sebelumnya mendapatkan tanah, harus merelakantanahnya hilang, karena dikuasi sepihak oleh pihak-pihak dari Suharto. Akibatnya mereka terpaksa mengungsi dan pergi jauh, sehingga tanahnya terlantar. Kebanyakan dari tanah-tanah yang menjadi terlantar tersebut, lantas diklaim oleh militer, perusahaan hutan dan perkebunan negara, tak jarang juga dirampas oleh perkebunan swasta atau pihak swasta.

Kondisi tersebut tampak di sepanjang wilayah Selatan Jawa Timur, baik dari Malang Selatan hingga menuju Banyuwangi Selatan. Mereka semua kehilangan hak tanahnya, akibat geger peristiwa 65, di mana mereka harus kehilangan sumber penghidupan. Tidak sekedar di wilayah Selatan Jawa Timur, tetapi juga ada beberapa wilayah yang mempunyai akar konflik serupa. Rata-rata mereka yang berkonflik dengan PTPN atau Perhutani.

Salah satunya ialah di wilayah yang kini dikuasai oleh PTPN XII Perkebunan Kalibar. Ada tiga desa yang wilayahnya diklaim, yakni Desa Singojayan, Kecamatan Ampelgading, Desa Tlogosari, Kepatihan, Tirtoyudo, Kecamatan Tirtoyudo, Desa Bumirejo, Kecamatan Dampit. Konflik tersebut berawal dari ketidakjelasan kepemilikan lahan, dan klaim sepihak perkebunan negara. Yang kemudian konflik diperparah dengan adanya legitimasi SK-Kementrian Pertanian soal pengakuan HGU. SK yang bernomor No. 49/UM/1953: 17-4-1958s yang menjadi dasar bagi penerbitan Hak Guna Usaha kepada PTPN XII pada tahun 1988. Total luasan lahan yang diklaim dari para petani ada sekitar 2.050 hektar.

Tidak hanya di Malang Selatan, di Banyuwangi pun ada wilayah Bongkoran, Wongsorejo dan Pakel, Licin. Di mana lahan mereka dirampas sepihak oleh perusahann perkebunan negara dan swasta. Khusus di Wongsorejo ada beberapa HGU Perkebunan dengan penguasaan cukup luas, ada dari swasta seperti PT. Wongsorejo hingga PTPN XII. Selain konflik soal kuasa lahan, para petani juga akan dihadapkan dengan adanya pembangunan kawasan industri terpadu di tapak bernama Kampe Industrial Estate Banyuwangi.

Di Banyuwangi sendiri juga dihadapkan masalah konflik agraria berbasis hutan dan perkebunan, dengan aktor utama perkebunan swasta bernama PT. Bumisari dengan luasan klaim sebesar 1.189 hektar di wilayah Pakel. Selain melawan kuasa perkebunan petani di Pakel juga dihadapkan kuasa wilayah Perhutani. Tidak hanya Pakel, ada wilayah Desa Bayu, Kecamatan Songgon juga menghadapi situasi serupa, di mana mereka harus berjibaku menghadapi Perhutani dan perkebunan.

Selain itu kompleksitas konflik juga semakin curam, tidak sekedar mempertahankan lahan atau ingin mendapatkan pengakuan lahan di atas hutan dan perkebunan negara. Tetapi juga mereka yang tengah menghadapi keterancaman kehilangan lahan dan permukiman mereka, akibat akan dijadikan kawasan pertahanan dan tempat latihan tempur. Tercatat ada 11 desa di tiga kecamatan di Pasuruan dengan luasan kurang lebih 3.569 hektar, terancam kehilangan tempat tingal dan hidup. Belum lagi di wilayah Ponggok Blitar, ada sekitar 32,9 hektar yang terancam beralih hak kelola.

Belum lagi kita berbicara tentang konflik lahan dan alih fungsi hutan berbasis pada wilayah pertambangan. Di Tumpang Pitu yang bercokol di Kecamatan Pesanggaran, terdapat alih fungsi kawasan hutan menjadi pertambangan emas yang dikelola oleh PT. Bumi Suksesindo, PT. Damai Suksesindo yang merupakan anak perusahaan dari PT. Merdeka Cooper Gold. Hutan yang awalnya masuk sebagai kawasan lindung berubah menjadi hutan produksi, total ada sekitar 1.942 hektar. Tidak hanya itu kawasan permukiman dan pertanian juga terancam, sebab konsesi tambang luasanya hampir mencapai 4.998 hektar untuk IUP BSI dan seluas 6.623 hektar untuk IUP DSI.

Jika di Tumpang Pitu melawan kuasa pertambangan emas, berbeda dengan warga di Tuban yang menghadapi rencana alih fungsi lahan menjadi kawasan pengolahan minyak atau kawasan oil refinery. Ada sekitar 821 hektar lahan yang tersebar di tiga desa di Kecamatan Jenu, akan dijadikan kawasan pengolahan minyak. Tidak cukup di situ, di wilayah kuasa pertambangan negara untuk pengolahan semen.

Di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, ada kurang lebih 32 hektar lahan yang diklaim telah dibebaskan oleh Semen Indonesia. Petani hingga kini tetap mempertahankan lahannya, karena mereka tidak pernah merasa melepaskan hak kelola lahan ke Semen Indonesia. Terakhir terjadi di Puger, Jember, di mana PT. Imasco Asiatic yang melakukan produksi semen, secara sepihak memindahkan saluran irigasi petani, karena masuk di wilayahnya. Hari ini mungkin saluran irigasi, ke depan bisa jadi lahan-lahan itu yang dipindahkan ke atas langit.

Bahkan alih fungsi lahan sebagai bagian dari perampasan lahan, tidak hanya berkutat dengan tambang, sengketa dengan militer, perkebunan dan hutan, ada juga yang lahannya terancam beralih fungsi menjadi kawasan budidaya tambak. Tercatat di Pesisir Selatan Lumajang, di bekas lahan tambang pasir besi yang diperjuangkan oleh almarhum Salim Kancil juga terancam beralih fungsi menjadi tambak udang. Dan potensi alih fungsi memanjang dari Selatan Lumajang hingga wilayah Selatan Jember.

Dari catatan ini membuktikan bahwa retorika kedaulatan pangan hanya sekedar buih yang terus menerus diulangi, apalagi menjelang pemilu. Pemerintah tidak pernah serius dalam menangani aneka konflik, di mana aturan per aturan yang dikeluarkan seperti Perpres 86 soal Reforma Agraria hanyalah bualan belaka. Kondisi tersebut berpontensi diperparah oleh negara dengan tergopoh-gopoh akan meloloskan RUU Cipta Kerja yang di dalamnya ada penataan ruang, baik untuk kawasan ekonomi strategis hingga pertanahan.

Kluster pertanahan akan berpotensi merampas ruang kelola rakyat, meski diklaim akan mendoronng reforma agraria, namun yang didorong tak lebih dari pengadaan tanah untuk kepentingan investasi. Belum lagi watak rezim di mana reforma agraria hanya sebatas dimaknai sertifkasi. Parahnya sekedar melakukan landreform yang lunak, berbasis pada pengakuan kuasa rakyat di HGU terlantar pun pemerintah tidak juga menjalankan. RUU Cipta Kerja pada dasarnya akan semakin memperburuk situasi konflik terkini dan berpotensi akan melancarkan land grabbing besar-besar berupa rekonsolidasi lahan untuk kepentingan investor.

Lantas deagrarianisasi akan menjadi masif melalui akumulasi berbasis pada perampasan hak, berbasis regulasi dan kebijakan. Tanah akan hilang, petani akan beralih pekerjaan. Mereka akan menjadi buruh tani atau pekerja lepas, dan memenuhi angkatan kerja yang serapannya rendah. Kondisi tersebut akan semakin menciptakan ketimpangan yang tajam, serta mendorong pemiskinan struktural yang sistematis dan gradual.

Kuasa negara dan investor dalam wujud konsolidasi modal dalam bentuk perluasan geografi produksi, menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi rakyat. Program-program lipstik agraria tak lebih dari bentuk penyimpangan dari UUPA 60. Negara sekedar memenuhi konstitusi saja tidak mampu, padahal itu yang sering diucapkan kala acara-acara besar dan seruan resminya. Padahal reforma agraria adalah amanah konsitusi dan kemerdekaan republik ini. Tapi, mereka malahan berupaya untuk melemahkan hingga menghapuskan aturan tersebut.

Hari tani atau hari UUPA disahkan, menjadi saksi bisu perjungan petani dalam memperoleh haknya. Menjadi saksi bisu kacaunya kebijakan dan regulasi di negeri ini yang dikuasi oleh kepentingan oligarki. Pertanyaannya, sampai kapan seperti ini?

Tidakkah berpikir bahwa membangun kekuatan politik alternatif menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Di mana mendesak dan meminta sudah tidak relevan lagi. Ini menjadi refleksi bersama.

WAHYU EKA SETYAWAN, penggiat Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA); Aliansi Aksi Hari Tani Jawa Timur

Kredit foto: Sebastian Staines/Unsplash

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid