Kelaparan Dan Impor Beras

Beberapa hari terakhir, kita mendengar kabar dari media massa tentang kelaparan yang melanda Somalia. Negara penghasil minyak itu disebut-sebut mengalami kelaparan terburuk dalam 20 tahun terakhir. Padahal, kita mengetahui bahwa Somalia sebagai negara punya syarat-syarat untuk berkembang: situasi geografis yang menguntungkan, punya minyak dan sumber daya alam melimpah.

Tetapi, patut disayangkan bahwa semua potensi kemajuan itu justru menjadi lahan rampokan negeri-negeri imperialis. Sedangkan pemerintahan nasional di sana tidak bisa berfungsi efektif karena banyaknya pertikaian dan konflik. Sebagian besar konflik itu sengaja diwariskan oleh kolonialisme dan dipelihara terus oleh imperialisme sampai sekarang.

Keadaan di Somalia bisa terjadi pula di Indonesia, jikalau pemerintahan nasional di Indonesia tidak berfungsi efektif untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menjaga kebutuhan rakyat. Kasus terbaru yang memperlihatkan betapa tidak efektifnya pemerintahan nasional adalah soal menjaga kedaulatan pangan.

Dalam kasus ini, menurut hemat kami, kebiasaan pemerintah untuk mengimpor beras dari luar negeri akan menjadi jalan menuju kelaparan di masa mendatang. Apalagi saat ini Indonesia sudah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Kami punya alasan kuat untuk menyampaikan argumentasi itu:

Pertama, kebijakan impor beras, baik langsung maupun tidak langsung, telah menyebabkan hancurnya produksi pangan di dalam negeri. Karena harga beras impor lebih murah, maka beras produksi petani kita pun kalah kompetitif. Ini membuat harga gabah milik petani jatuh, dan kesejahteraan petani pun merosot.

Karena terus-menerus merugi, akibat biaya produksi lebih tinggi dari harga penjualan, maka pekerjaan bertani pun menjadi tidak bisa diandalkan untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga tani. Ini menyebabkan banyak petani memilih menjadi pekerja informal di kota atau tenaga kerja di luar negeri.

Kedua, kalau kita bergantung kepada impor, maka hal itu sama dengan menyerahkan leher kita kepada ‘permainan pasar pangan global’. Kita tahu bahwa sekarang ini harga pangan dunia tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran, tetapi lebih banyak ditentukan oleh aksi spekulasi.

Adalah sebuah mimpi buruk bagi masa depan generasi kedepan, jikalau kebutuhan perut rakyat digantungkan kepada negeri-negeri imperialis dan kapitalis-kapitalis agrobisnis global. Motif mereka adalah mencari untung, sedangkan keinginan kita adalah memenuhi kebutuhan rakyat.

Ketiga, ada kecenderungan pemerintah untuk berfikir pendek saat berhadapan dengan kekurangan stok pangan di dalam negeri. Fikiran pendek itu dituangkan dalam bentuk kebijakan impor beras, operasi pasar, dan lain sebagainya.

Padahal, menurut kami, ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan pemerintah: membangun kembali sektor pertanian sebagai dasar dari program ketahanan pangan nasional dan proyek industrialsiasi nasional.

Untu melakukan itu memang diperlukan keberanian, sebuah sikap berani untuk keluar dari dikte negeri-negeri imperialis dan mengutamakan kepentingan rakyat. Misalnya: keberanian menjalankan land-reform sebagaimana amanat UUPA 1960, berani menolak impor beras dan memprioritas pasar dalam negeri untuk produk petani kita, memberikan dukungan modal dan teknologi kepada para petani, dan lain-lain.

Tetapi pemerintah memang harus berani, karena itu adalah amanat konstitusi dan sekaligus tujuan kita merdeka dan mendirikan negara ini: melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.