Jalan Perjuangan Politik Ali Sastroamidjojo

September 1927, di negeri Belanda, empat orang pemuda Indonesia ditangkap. Keempat pemuda itu adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdoel Madjib Djojoadhiningrat, dan Pamontjak. Mereka dituding “menghasut orang-orang agar memberontak terhadap pemerintah”.

Saat itu, Ali Sastroamidjodjo baru berusia 24 tahun. Ia sedang mempersiapkan ujian doktoranyal di Universitas Leiden, Belanda. Dengan dikawal sipir penjara, juga status tahanan politik yang melekat, Ali berhasil menyelesaikan ujian itu.

Di negeri Belanda, tempat ia sedang menimbah ilmu, Ali memang aktif di dalam pergerakan mahasiswa Indonesia. Dia tergabung dalam organisasi bernama: Perhimpunan Indonesia—sebelumnya bernama Indische Vereniging. Ia juga kerap membuat gerah penguasa Belanda karena tulisan-tulisannya di koran “Indonesia Merdeka”.

Ali kembali tanah airnya tahun 1928. Ia segera membuka kantor pengacara bersama kawan-kawannya. Namun, panggilan Ibu Pertiwi dan kecintaan kepada rakyatnya membuatnya meninggalkan pekerjaan itu. Ia memilih jalan perjuangan politik untuk membebaskan bangsanya dari belenggu kolonialisme. Pemuda kelahiran di Grabag, Magelang, 21 Mei 1903, langsung menceburkan diri dalam pergerakan kemerdekaan.

Bergabung Di PNI

PNI didirikan Sukarno dan kawan-kawannya di Bandung, 4 Juli 1927. Dalam waktu singkat, PNI menjelma menjadi organisasi massa yang revolusioner. Cabang-cabang PNI berdiri di berbagai daerah.

Di Solo, Ali Sastroamidjojo menjadi ketua Cabang PNI.  Istrinya, Titi Roelia, yang dikenalnya sejak di negeri Belanda, juga menjadi aktivis pergerakan nasional dan seorang feminis.

Pada tahun 1928, pada sebuah kongres PNI, Ali berdebat keras dengan Sukarno. Saat itu, Soekarno mengusulkan agar semua anggota PNI memakai seragam. Ali menyatakan ketidaksetujuan dengan ide tersebut.

“Ini tidak sesuai dengan kepribadian nasional,” kata Ali membantah Sukarno.

Ali sendiri mengusulkan agar PNI mengenakan sarung. Tidak perlu menggunakan alas kaki: sepatu atau sandal. Dengan begini, kata Ali, PNI akan tampak benar-benar sebagai organisasi rakyat jelata yang revolusioner.

Sukarno bersuara keras. “Banyak orang yang berkaki ayam, tapi mereka tidak revolusioner. Banyak orang berpangkat tinggi memakai sarung, tetapi mereka bekerjasama dengan Belanda.”

Bagi Sukarno, sarung identik dengan masa lampau, yaitu jaman feodal yang kolot. Sebaliknya pakaian seragam identik dengan zaman kekikian. Setidaknya, dalam urusan pakaian, pribumi dan penjajahnya bisa sedikit sejajar.

Ali berhasil mementahkan usulan Sukarno itu. Meski kerap berdebat sengit, keduanya tetap berkawan akrab. Mereka tetap seperahu seperjuangan sepanjang hayatnya: PNI.

PNI sendiri berkembang pesat saat itu. Di mata penguasa kolonial, pertumbuhan PNI yang luar biasa mengancam kekuasaan mereka. Akhirnya, pada tahun 1929, Sukarno dan tiga kawannya ditangkap oleh Belanda.

PNI sempat goyah saat itu. Ketika Soekarno ditahan di penjara Sukamiskin, kepemimpinan baru PNI membubarkan sendiri organisasi. Mereka lalu mendirikan partai baru: Partai Indonesia (Partindo). Ali Sastroamidjojo segera menggabungkan diri dengan Partindo. Ali juga sempat menjadi bagian dari Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Politisi dan Diplomat

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Ali langsung menjadi salah satu tenaga penting di pemerintahan Republik yang baru. Presiden Sukarno menunjuknya sebagai Menteri Penerangan.

Lalu, di bawah kabinet Amir Sjarifuddin, Ali ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Di masa jabatannya, ia merancang UU pokok pendidikan dan pengajaran. Rancangan Undang-Undang itu dianggap paling maju di jamannya.

Pada tahun 1950, Ali ditunjuk sebagai Dubes pertama Indonesia di Amerika Serikat. Saat menyampaikan surat-surat kepercayaan (credentials), Ali meminta kesempatan berpidato. Akan tetapi, Presiden AS saat itu, Truman, meminta agar pidato itu dihentikan. Akhirnya, dengan mata bercucuran Ali mengatakan: “Saya mengerti perjuangan kemerdekaan negeri tuan yang mulia, karena saya teringat kepada perjuangan kemerdekaan negeri saya sendiri yang gagah berani seperti negeri tuan.”

Di tahun 1953, di tengah krisis politik yang berpotensi meretakkan Republik yang masih muda, Ali Sastroamidjojo ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Banyak yang menyebut kabinet Ali sebagai “Kabinet kiri”. Sebab, isinya kebanyakan orang kiri. Pasalnya, pada saat itu Masjumi dan PSI ditendang keluar, sementara PKI dan NU ditarik masuk.

Ali memulai politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Politik luar negeri meluas ke negeri-negeri sosialis: 1953, Indonesia mengirim dubes ke Peking, Tiongkok; 1954, Indonesia membuka kedutaan di Moskow, Uni Soviet.

Politik luar negeri Indonesa mengusung semangat anti-kolonialisme. Di bawah pemerintahan Ali, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955.

Meski sangat sukses, media-media barat, khususnya TIME, menjelek-jelekkan persiapan Konferensi itu. TIME menulis tentang pelayanan terhadap delegasi yang buruk: air tak mengalir, listrik kedap-kedip, tak ada gantungan pakaian, dan lain-lain. “Pengemis-pengemis ini tak akan dapat belajar,” kata delegasi India, yang dikutip TIME.

Ali marah besar. “Kurang ajar!” katanya. Kritikan itu lalu dijadikan bahan perbaikan oleh Ali untuk membuat KAA menjadi lebih bergengsi dan bermartabat. KAA resmi dibuka tanggal 18 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. Presiden Sukarno membuka KAA dengan pidatonya yang berapi-api. Sejarah mencatat KAA berhasil berjalan dengan sukses.

Pemerintahan Ali juga sukses menyelenggarakan pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955. Pemilu ini dianggap paling demokratis dalam sejarah Indonesia: diikuti 190 partai, organisasi, maupun perorangan.

PNI, dengan Ali sebagai salah satu juru kampanyenya, berhasil memenangkan pemilu dengan 119 kursi. Disusul oleh Masjumi (112 kursi), NU (91), dan PKI (80).

Kabinet Ali Sastroamidjojo II juga sukses membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) pada April 1956. Empat bulan kemudian, pemerintah Indonesia menyatakan menolak membayar utang-utang warisan kolonialis Belanda.

Marhaenis sejati hingga akhir hayatnya

September 1963, PNI menggelar kongres ke-X di Purwokerto, Jawa Tengah. Saat itu, Ali dan Surachman terpilih memimpin PNI. Kongres juga menyetujui pembentukan Front Marhaenis untuk memastikan kepemimpinan politik terhadap gerakan massa marhaen. Jadinya, ada penyebutan PNI/Front Marhaenis.

Ali, yang terlibat di PNI sejak tahun 1928, berusaha menegaskan bahwa marhaenisme adalah marxisme yang diterapkan dalam konteks Indonesia. Pada pidato peringatan HUT PNI ke-36, 7 Juli 1963, di stadion utama Senayan, Ali menyebut marhaenisme sebagai doktrin dan program sosialisme ilmiah dalam konteks Indonesia.

Sidang Badan Pekerdja Kongres PNI, 13-17 Nopember 1964, menyepakati marhaenisme sebagai marxisme “jang diterapkan sesuai dengan kondisi2 dan situasi Indonesia”. PNI juga menegaskan cita-citanya sebagai partai kaum marhen untuk melawan imperialisme, neo-kolonialisme, dan kapitalisme.

Muncul isu perpecahan di tubuh PNI: pimpinan Ali-Surachman (kiri) versus kelompok PNI konservatif (Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hardi, Hadisubeno dan Mh. Isnaeni). Konflik itu berujung pada pemecatan sejumlah tokoh kanan di tubuh PNI, seperti Hardi, Osa Maliki, Hadisubeno, dan Mh. Isnaeni.

Rocamora, seorang peneliti asal Filipina, mencatat pertentangan itu sebagai suatu usaha merumuskan ideologi nasionalisme radikal dalam suatu partai yang memiliki basis-basis konservatif yang luas di daerah.

Saat itu, kata Rocamora, sejak Kongres PNI 1963, peranan dari organisasi massa (onderbouw) menjadi makin kuat dalam PNI, khususnya kalangan buruh (KBM) dan mahasiswa (GMNI). Seiring dengan meningkatnya peranan parpol melalui aksi massa, garis radikal revolusioner juga makin kuat dalam tubuh PNI.

PNI memang radikal jaman itu. Pada tahun 1955, di bawah kepemimpinan Sidik Djojosukarto, PNI merumuskan apa yang disebut “Dua Anti”: anti-feodalisme dan anti-kapitalisme.

Situasi berubah pada tahun 1965. Proses penggulingan pemerintahan Sukarno, yang disebut menggunakan strategi “kudeta merangkak”, didahului dengan penghancuran basis pendukungnya. Dengan dalih terlibat Gestapu, militer segera menghancurkan kelompok kiris, terutama PKI dan ormas-ormasnya. PNI Ali-Surachman juga terkena getahnya. Aksi-aksi mahasiswa kanan di tahun 1966 sangat akrab dengan istilah “PNI ASU” (PNI Ali Sastroamidjojo-Surachman).

Akhirnya, pada kongres luar biasa di Bandung, 21 sampai 27 April 1966, kelompok Ali-Surachman digulingkan. Kelompok sayap kanan PNI, yang sering disebut kelompok Osa-Usep, berhasil merebut kepemimpinan. Konon, Ali Murtopo terlibat langsung dalam kongres itu untuk membersihkan kaum kiri dalam PNI.

Ali Sastroamidjojo ditawan oleh orde baru. Meski begitu, sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir, Ali tetap menempatkan diri sebagai seorang nasionalis kiri sekaligus marhaenis sejati pengikut Sukarno. Pada 13 Maret 1976, Ali Sastroamidjojo meninggal dan dimakamkan di TMP Kalibata.

RUDI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid