Hikikomori: Pertapa abad modern dan alienasi dalam roda kapitalisme

Hikikomori disebut sebagai pertapa di zaman modern, yang diidentifikasi dengan perilaku mengurung diri di rumah atau di kamar, tanpa memiliki kegiatan rutin seperti sekolah atau bekerja selama minimal 6 bulan.

Kapitalisme selalu terobsesi oleh kata pertumbuhan. Nafsu atas pertumbuhan ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memiliki keunggulan dari kompetitornya. Sebagai akibatnya, roda perekonomian memacu manusia sebagai faktor produksi untuk selalu bekerja lebih keras dengan harapan menghasilkan output lebih banyak dari sebelumnya.

Ekses dari mantra untuk selalu meningkatkan produktivitas ini membuat manusia kemudian mengabaikan dirinya sebagai mahluk sosial. Pekerja kemudian menghabiskan waktunya lebih banyak di ruang kerja dibandingkan di lingkungan sosial ataupun untuk dirinya sendiri.

Robert Lane dalam bukunya The loss of happiness in market democracies mengatakan bahwa di negara-negara maju,  penduduk yang lahir setelah 1955 berpeluang tiga kali lebih besar dari generasi sebelumnya untuk mengalami depresi besar yang tidak hanya berupa kesedihan, kehilangan antusiasme dan tidak berdaya, membenci diri sendiri  (self deprecating) dan putus asa pada satu titik dalam hidupnya. Dalam kondisi inilah teori alineasi (entfremdung) yang dikemukakan oleh Marx pada 1844 menemukan relevansinya.

Alienasi berasal dari bahasa Latin yaitu alienatio dan alienare yang berarti mengubah atau mengambil/memisahkan yang biasa dipakai untuk menjelaskan perpindahan kepemilikan atas harta atau tanah. Penggunaan lain yaitu alienatio mentis yang berarti hilangnya kekuatan mental atau kesadaran. Kata yang kemudian dipopulerkan oleh pemikir seperti Hegel, Marx dan Heidegger ini kemudian memiliki arti keadaan terpisah dari sebuah identitas yang seharusnya diatasi.

Marx mendasarkan teori alineasi ini pada keterasingan buruh pada sistem kapitalisme. Manusia dikatakan memiliki esensi untuk bekerja. Dalam bekerja, manusia kemudian mengaktualisasikan individualitasnya dan hasil karyanya adalah merupakan materialisme dari si penciptanya. Dalam kapitalisme, nilai intrinsik ini adalah komoditas yang dapat dijual belikan. Marx pun menyebut nilai intrinsik atau tenaga kerja yang dimiliki oleh buruh dibeli oleh pemilik faktor produksi dan dipergunakan sebagai instrumen untuk menghasilkan barang bagi si pemilik faktor produksi. Sebagai akibatnya, buruh kemudian mengalami empat jenis alienasi.

Keterasingan pertama adalah keterasingan buruh dengan produknya.  Buruh dalam mengutilisasi nilai yang dimilikinya mengeluarkan tenaga yang termaterialkan dalam bentuk produk. Meskipun produk yang dihasilkan adalah murni perwujudan dari tenaga buruh, buruh tersebut hanya berhak atas upah yang dibayarkan oleh pemilik faktor produksi. Produk itu sendiri kemudian dimiliki oleh pemilik modal. Di sinilah dikatakan buruh teralineasi dengan produk yang dihasilkannya. Semakin banyak buruh mematerialkan tenaganya menjadi produk, semakin besar pula keterasingannya dengan hasil kerjanya.

Keterasingan berikutnya adalah keterasingan antara buruh dengan proses produksinya. Marx mengatakan bahwa dalam bekerja, buruh mentransfer esensi kehidupannya dalam prosesnya bekerja dan diwujudkan dalam bentuk produk.  Dalam relasi buruh dan proses produksi ini, buruh bekerja bukan secara suka rela melainkan untuk bertahan hidup yaitu untuk memperoleh upah.

Dalam aktivitas ini juga, buruh bekerja bukan  untuk memuaskan atau mengaktualisasi dirinya tapi memuaskan si pemilik faktor produksi yang kemudian memberikan arahan bagaimana produk tersebut dibuat. Buruh tidak memiliki kewenangan menentukan bagaimana nilain intrinsik yang dimilikinya dipergunakan untuk menghasilkan produk .

Keterasingan berikutnya adalah dengan struktur sosial. Selain mengaktualisasikan dirinya dengan bekerja, manusia juga memiliki kebutuhan psikologis untuk berinteraksi dengan masyarakat. Artinya interaksi ini melibatkan dirinya sendiri sebgai individu dan masyarakat secara kolektif. 

Dalam kapitalisme, struktur sosial di masyarakat terdiri dari pemilik modal dan buruh. Pemilik modal akan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh buruh untuk melakukan proses produksi yang pada akhirnya memberikan keuntungan bagi si pemilik modal dan sebagai imbalannya memberikan upah kepada buruh yang melakukan semua pekerjaan.  Di sisi lain, secara individu, buruh melakukan pekerjaan tersebut secara otomatis layaknya sebuah mesin. 

Tendensi kapitalisme untuk mengambil keuntungan sebesar mungkin dari buruh dan proses robotisasi buruh untuk bertahan hidup inilah yang kemudian menciptakan keterasingan. Buruh tidak lagi nyaman dengan dirinya sendiri, dan juga pada pemilik modal yang memastikan keberlangsungan hidupnya.

Keterasingan terakhir menurut Marx dipicu oleh hubungan dengan sesama buruh. Kompetisi untuk mendapatkan upah dalam pasar tenaga kerja menempatkan buruh untuk bertarung dengan sesamanya untuk memperoleh pekerjaan ataupun upah yang lebih tinggi. Persaingan ini mengasingkan mereka dari kepentingan mutualisme yaitu melepaskan diri dari eksploitasi pemilik faktor produksi.

Salah satu contoh keterasingan di dunia modern yang sangat mencolok dapat kita temukan di Jepang. Berawal dari kegemaran masa kecil yang masih tersisa, membaca komik, saya tertarik dengan salah satu tokoh manga dari Kengan Ashura bernama Kenzo Yamashita yang disebut mengurung diri selama bertahun-tahun di kamar. Pada awalnya saya merasa ini adalah perilaku fiksi yang ada pada cerita ini, hingga ketika saya menonton sebuah film dari Jepang yang memiliki karakter berperilaku sama. Dari sinilah rasa penasaran saya muncul untuk kemudian melakukan riset kecil mengenai perilaku ini, dan saya tidak kecewa setelah menemukan penjelasan atas perilaku yang di negara asalnya disebut hikikomori.

Hikikomori disebut sebagai pertapa di zaman modern, yang diidentifikasi dengan perilaku mengurung diri di rumah atau di kamar, tanpa memiliki kegiatan rutin seperti sekolah atau bekerja selama minimal 6 bulan. Dalam pengasingannya yang dalam kasus ekstrimnya bisa mencapai beberapa dekade, hikikomori memutuskan hubungan dengan dunia luar dan hanya memiliki kontak minimal dengan keluarga (pada kasus tertentu tidak ada kontak sama sekali).

Dikarenakan tidak adanya pekerjaan, otomatis hikikomori menjadi tanggungan finansial dari orangtua mereka atau mengandalkan jaminan sosial. Hal ini membuat hikikomori mendapatkan stigma buruk di mata masyarakat sebagai perilaku pemalas atau sebuah prekondisi untuk menjadi kriminal.

Berdasarkan estimasi pemerintah Jepang pada tahun 2019, jumlah hikikomori di Jepang yang berusia 15-64 tahun mencapai 1,1 juta jiwa. Angka ini menurut Prof. Saito Tamaki, seorang peneliti fenomena ini terlalu rendah dan memperkirakan jumlah sebenarnya bisa mencapai 10 juta jiwa. Hal ini dikarenakan banyak keluarga merasa malu untuk mengakui salah satu anggota keluarganya adalah hikikomori.

Fenomena ini menambah masalah pada kependudukan Jepang. Penambahan angkatan kerja dari tahun 2000 ke 2018 adalah 2.000.000, sementara peningkatan hikikomori di periode yang sama adalah 800.000 jiwa. Sebuah angka yang mencengangkan jika meningat angka tunawisma di Jepang pada 2019 hanya sejumlah 25 ribu penduduk. Masalah kependudukan ini diperparah oleh komposisi peduduk berusia di atas 65 tahun mencapai 1/3 populasi dan rendahnya tingkat kelahiran Jepang. Para ahli mengatakan bahwa di masa depan Jepang akan mengalami masalah 50-80 yaitu masalah ketika orangtua dari hikikomori berusia 80 tahun dan tidak bisa lagi membiayai mereka, hikikomori akan berusia 50 tahun dan terlalu tua untuk memulai hidup di dunia profesional.

Para ahli sendiri hingga saat ini belum menemukan hasil yang konklusif mengenai penyebab fenomena ini. Dari sisi psikologis, hikikomori dapat berasal dari gangguan kejiwaan yang tidak ditangani dengan baik. Dalam beberapa kasus, hikikomori mengidap gangguan seperti schizophrenia, Obssesive Compulsive Disorder, ataupun PTSD akibat dirisak oleh teman, guru ataupun keluarga. Karena mencari bantuan konseling untuk kesehatan mental belum menjadi budaya serta social support dari pemerintah Jepang untuk kesehatan mental masih minim, banyak dari penderita kejiwaan ini memutuskan untuk mengurung diri sebagai solusi.

Para ahli juga mengatakan hikikomori dapat berasal dari rasa kecewa dan malu pada diri sendiri atas ketidakmampuan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar seperti mendapatkan prestasi di akademik atau mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan. Hal ini disebabkan kultur masyarakat yang mengasosiasikan identitas individu dengan prestasi akademik dan pekerjaan. Individu kemudian dipaksa untuk berperilaku sedemikian rupa untuk menggapai identitas tersebut  dan dipermalukan atau dikucilkan bila mencoba untuk berbeda.

Perilaku masyarakat seperti ini dijelaskan oleh filsuf seperti Marx dan Emile Durkheim sebagai kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok atau komunitas di luar dari dirinya sendiri dan memberi arti atau pengakuan atau identitas atas individu tersebut. Bagi masyarakat Jepang, kekalahan pada perang dunia kedua cukup memukul harga diri, sehingga ada keinginan untuk segera memulihkan diri, salah satunya melalui perekonomian.

Bagi lelaki, mereka ingin identitas mereka diasosiasikan sebagai pekerja kantoran (sarariman) dan afialisi mereka ini kemudian diwujudkan melalui kartu nama pertanda bahwa orang tersebut bekerja bagi sebuah perusahaan. Bagi perempuan yang sudah menikah, memiliki anak yang sukses dalam pendidikan dan akhirnya mendapatkan posisi pekerja kantoran adalah identitas yang diinginkan. Jepang pun kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dan masuk ke kategori negara maju.

Namun economic bubble itu kemudian pecah di era 90-an, yang mengakibatkan pemecatan massal dan pengangguran menjadi pemandangan yang normal. Pemerintah Jepang pun melakukan relaksasi peraturan tenaga kerja dengan mengizinkan  Pekerja tidak tetap seperti buruh paruh waktu, buruh sementara dan buruh tanpa kontrak. yang identik dengan jam kerja yang panjang, upah kecil dan bisa dipecat kapan saja menjadi solusi atas ekonomi sulit. Harvey (2007) dalam buku “A brief history of neoliberalism” kemudian mengatakan wajah Jepang diubah oleh keinginan kapitalisme untuk tetap produktif dengan mengorbankan kebanggaan, dan mencabut afiliasi si individu dengan pekerjaannya.   

Dengan setting budaya yang mengedepankan kontribusi pada perekonomian dan budaya kerja kodawari (mengerjakan segalanya dengan sempurna), peer pressure untuk menjadi pekerja kantoran yang suksespun menjadi tinggi. Jam kerja rata-rata yang tinggi di Jepang yang mengakibatkan besarnya jumlah bunuh diri terkait pekerjaan (biasa disebut karoshi, sekitar 2.000 kasus pada tahun 2018.) juga membuat emotional breakdown di kalangan pekerja bukan menjadi pemandangan yang aneh.

Beban di kalangan pelajar dan mahasiswa juga tidak kalah beratnya, penelitian menyebutkan 1 dari 5 pelajar di Jepang pernah berkontemplasi untuk melakukan bunuh diri. Salah satu periode di mana mahasiswa mengalami beban mental yang tinggi adalah di tahun terakhir (shukatsu). Pada Shukatsu, mahasiswa selama setahun  akan mengikuti serangkaian seminar dan tes pada berbagai job fair untuk mendapatkan kontrak pekerjaan. Jumlah rekrutmen yang terjadi pada periode ini mencapai 80%, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan terhitung sangat kecil. Selain itu, dalam dunia kerja di Jepang, buruh rata-rata bekerja selama 10 tahun pada perusahaan yang sama.

Oleh karena itu, mereka harus berusaha keras untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan gaji yang tinggi. Pertaruhan yang sangat besar ini membuat tuntutan untuk selalu menunjukkan performa yang tinggi bagi pelajar dan mahasiswa menjadi sangat tinggi. Ketika pelajar/mahasiswa tidak sanggup berkompetisi dan buruh tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dan kehilangan pekerjaan, saat itu pulalah mereka merasakan kehilangan identitas dan merasa tidak memiliki tempat di masyarakat dan memutuskan untuk menutup diri dari dunia.

Hikikomori kemudian menjadi alarm bagi pemerintah Jepang untuk memulai memperhatikan kesehatan mental serta mulai merujuk kepada happiness economics untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi selaras dengan tingkat kepuasan hidup. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ketersediaan konseling untuk mendukung hikikomori untuk melakukan reintegrasi pada masyarakat.

Selain itu pemerintah Jepang juga melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran atas fenomena ini sehingga keluarga tidak lagi malu untuk meminta pertolongan jika anggota keluarganya menjadi hikikomori. Usaha ini diharapkan menghapus stigma negatif bahwa hikikomori adalah pemalas dan parasit bagi masyarakat. Kenzo Yamashita, karakter dalam manga yang saya sebut di awal tulisan ini disebutkan memiliki intelijensi tinggi dan memimpin perusahaan riset berbasis teknologi dari dalam kamarnya. Ini juga merupakan salah satu upaya dalam pop culture untuk menghilangkan stigma negatif tersebut.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah hikikomori dapat terjadi di Indonesia?

Para ahli mengatakan meskipun fenomena hikikomori dalam skala besar hanya ada di Jepang, fenomena ini tidak merupakan kasus unik dan dapat terjadi di mana saja. Mungkin probabilitas untuk mengalami fenomena serupa dalam skala besar tidak tinggi, akan tetapi pemerintah harus mulai lebih memperhatikan kesehatan mental sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia.

Saat ini, kebijakan ekonomi yang kita anut  memotivasi proses konsumsi untuk mendorong pertumbuhan. Hal ini secara tidak langsung mendorong perilaku konsumerisme dan memberikan identitas- saya adalah barang yang saya beli atau miliki. Pada masyarakat yang konsumtif, ketidaksanggupan untuk melakukan aktivitas konsumsi akan membuat individu kesulitan untuk diterima dalam sebuah kelompok yang menjadikan aktivitas tersebut sebagai referens.

Kehadiran Work from Home di era pandemi ini juga tidak banyak menolong, karena model kerja seperti ini menghapus batas antara pekerjaan dan rumah. Ketika pekerjaan sudah menginvasi kehidupan pribadi, maka potensi untuk mengalami emotional breakdown menjadi lebih tinggi.

Predikat buruk Indonesia dalam konteks kebebasan berpendapat juga seolah membatasi ruang ekspresi yang sangat vital di era sekarang ini.  Ancaman pidana untuk opini yang tidak disetujui ataupun resiko dirisak dalam media sosial maupun di kehidupan nyata kemudian membuat hak untuk menyampaikan pendapat menjadi sebuah kemewahan. Harapan saya, pemerintah dan legislatif juga merangkul sosiolog, anthropolog dan psikolog dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga efek negatif dari setiap kebijakan dapat diminimalisir. Jangan lagi hanya melibatkan ekonom.

BERNARD NAIBORHU, Master Ekonomi dari Universitas Paderborn – Jerman

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid