API Kartini: Jokowi-JK Belum Hadir Melindungi Perempuan

Sudah 87 tahun sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama, yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu, kaum perempuan Indonesia masih terpinggirkan dan menjadi korban dari kebijakan yang tidak adil.

“Kaum perempuan masih berhadapan dengan sulitnya mengakses pendidikan karena biaya yang mahal, sulitnya mengakses lapangan pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain,” ujar Ketua Umum Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, Minaria Christyn Natalia, melalui siaran pers, Selasa (22/12/2015).

Lebih lanjut, Minaria juga mencontohkan pada Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan yang masih sangat tinggi, yakni dari 228 per 100 ribu kelahiran pada tahun 2012 menjadi 359 per 100 ribu kelahiran pada tahun 2015.

“Ini membuktikan bahwa Negara masih gagal melindungi kaum Ibu yang melahirkan,” tegasnya.

Ditambah lagi, lanjut Minaria, kaum perempuan masih terus diperhadapkan dengan kebijakan upah murah, diskriminasi dan kekerasan yang tinggi, dan pelecehan seksual.

Merujuk ke data Komnas Perempuan, pada tahun 2014 terjadi 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan. Belum lagi hadirnya begitu banyak regulasi yang mendiskriminasi dan mengecualikan hak-hak kaum perempuan.

Sayangnya, kata Minaria, pemerintahan Jokowi-JK masih melanjutkan kebijakan neoliberal yang terbukti sangat mengorbankan kaum perempuan dan rakyat banyak, seperti pencabutan subsidi BBM, listrik, dan gas elpiji.

“Kebijakan itu menambah beban biaya dan kerja dalam rumah tangga. Jadi, perempuanlah yang paling merasakan imbas kebijakan tersebut. Sebab, perempuanlah yang masih dianggap secara sosial bertanggung-jawab dalam urusan rumah tangga,” tandasnya.

Karena itu, Minaria menagih janji Jokowi-JK untuk hadir melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat, termasuk kaum perempuan. “Tentunya, hal tersebut akan berhasil jika pemerintahan Jokowi-JK sungguh-sungguh dan konsisten menjalankan Trisakti dan program nawacitanya,” tegasnya.

Selain itu,  API Kartini mengajak kaum perempuan Indonesia mengambil semangat atau api dari Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 dalam memperjuangkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dengan menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Ulfa Ilyas

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid