Ambiguitas Operasi NATO di Suriah dan Kepentingan Strategis Anggotanya

Inggris dan Jerman akhirnya memutuskan untuk terlibat dalam koalisi Amerika Serikat dalam memerangi NIIS (ISIS) di Suriah dan Irak. Dengan bergabungnya dua negara tersebut berarti total ada lima negara anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang terlibat dalam perang ini, termasuk tiga sebelumnya yakni AS, Turki dan Prancis. AS dan Turki sudah mengumumkan perang ini sejak  lebih dari satu tahun terakhir. Tapi dampak bagi NIIS tidak begitu terlihat dibandingkan dengan apa yang dilakukan Rusia yang baru mulai penyerangan akhir September lalu. Mengapa demikian?

Ada sikap mendua (ambigu) dari negara-negara anggota NATO dalam perang melawan kelompok teror ini. Di satu sisi negara-negara Barat, termasuk Turki, ingin menunjukkan kepada publik dunia maupun rakyatnya sendiri bahwa mereka serius memerangi terorisme. Di sisi yang lain, alam bawah sadar yang menjadi kepentingan strategis neokolonial mereka berharap Suriah dapat segera lepas dari tangan Bashar al-Assad dan jatuh ke pangkuan mereka. Kelompok teror, seperti NIIS dan Front al-Nusra, mereka harap mampu melemahkan kekuatan pemerintahan Assad.

Beberapa fakta

Tanggal 3 Desember kemarin, seperti diberitakan CNN, menteri pertahanan Inggris menyatakan telah memulai serangan pertama atas posisi NIIS di Suriah. Serangan ini tepatnya menarget ladang minyak Omar, yang terletak di sebelah timur Suriah. Namun, baru tanggal 23 Oktober lalu, media Inggris expres.co.uk melaporkan bahwa AS telah melancarkan serangan yang menarget ladang minyak Omar, yang terletak di sebelah timur Suriah, dengan kehancuran total pada infrastrukturnya. Pertanyaannya, apakah Inggris menarget sasaran yang sudah hancur total tersebut? Untuk apa? Ataukah ini semata hanya perang propaganda?

Ketidakseriusan lain ditunjukkan oleh AS. Sejak kampanye anti-ISIS dilancarkan bulan Agustus 2014 lalu, hanya sedikit capaian yang dihasilkan. Kekuatan NIIS tidak surut, malah sebaliknya, luas wilayah yang mereka kuasai semakin banyak. Seorang pilot yang pulang bertugas setelah satu tahun mengikuti operasi di Suriah dan Irak menerangkan bahwa sekitar 75% dari rencana serangan mereka dibatalkan oleh pemerintahan Obama sekalipun target NIIS telah berada di depan mata. Bila dibandingkan, Rusia dalam satu bulan dapat menghancurkan 1,600 target kelompok teroris, sementara AS tidak dapat menjelaskan capaian mereka selama lebih dari satu tahun.

Permainan berbahaya lain lebih vulgar ditunjukan oleh sekutu AS yang strategis di kawasan tersebut, yakni Turki. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah maupun Irak, dan menjadi perantara ke daratan Eropa, Turki telah lama membiarkan perbatasannya dijadikan tempat berbagai transaksi ilegal, baik penjualan minyak hasil curian dari Irak dan Suriah, maupun, imbal-baliknya, persenjataan dan logistik yang dipasok untuk kelompok-kelompok teroris tersebut.

Baru-baru ini pemerintah Rusia coba membeberkan bukti-bukti adanya perdagangan ilegal tersebut, namun Turki membantahnya tanpa mengajukan bukti tandingan. Sekutu Turki, AS, turut membantah bukti tersebut meskipun salah satu media AS, Financial Times, di Oktober 2014 pernah melaporkan bahwa NIIS menjual minyak dengan harga murah senilai 1 juta USD per hari kepada “calo” di Turki.

Assad ‘harus’ turun

Menduanya sikap negara-negara anggota NATO tersebut dapat dipahami dengan melihat kembali kepentingan mereka di Timur Tengah, atau khususnya, di Suriah. Berulangkali pemerintahan negara-negara Barat menyatakan bahwa turunnya Assad merupakan kunci untuk membuka solusi politik di Suriah. Artinya, selama Assad masih berada di kekuasaan maka yang ada hanya solusi militer atau kekacauan yang terus mereka sokong dari luar.

Bukan lagi rahasia, bahwa sejak terjadi “uprising” bulan April 2011 silam, pemerintah-pemerintah Barat telah memasok berbagai bantuan kepada oposisi bersenjata, baik berupa persenjataan dan amunisi, keuangan, maupun peralatan lainnya. Pada tahun ini saja pemerintah AS telah menyetujui bantuan senilai 500 juta USD kepada “kelompok pemberontak” di Suriah. Seorang wartawan Kuba di Suriah, Miguel Fernández Martínez, bahkan melaporkan bahwa keterlibatan tersebut sudah terjadi sebelum aksi-aksi demonstrasi.

Ngototnya pemerintahan-pemerintahan Barat ini tentu pertama sekali menimbulkan pertanyaan; mengapa harus demikian. Bila alasan mereka menyuruh Assad turun adalah karena ia seorang diktator seperti dituduhkan, maka jelas itu adalah standar ganda yang begitu telanjang; bagaimana pemerintah AS mendukung banyak diktator di dunia yang jauh lebih kejam dibandingkan pemerintahan Assad. Bagaimana kejamnya Israel terhadap rakyat Palestina, atau pemerintah Turki terhadap etnis Kurdi begitu terang benderang dan kontekstual sebagai perbandingan.

Sikap politik

Dalam kasus Suriah ini kita menyaksikan dua kepentingan eksternal yang berseberangan; pertama, AS dan sekutu bersama beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar yang bersikeras bahwa pergantian pemerintahan adalah hal yang harus terjadi; kedua, Rusia dan Iran yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada solusi politik tanpa melibatkan pemerintahan Assad.

Di luar posisi yang sangat berseberangan ini terdapat China yang secara lebih pasif dan berhati-hati menyokong posisi Rusia. Bersama Rusia, China turut memveto proposal yang diajukan AS ke Dewan Keamanan PBB untuk menyerang Suriah.

Sementara bagi kita sendiri, meskipun tidak berkepentingan secara langsung, konflik di Suriah ini patut dipandang sebagai bentuk ekspansi imperialisme yang ingin mendominasi negara-negara berdaulat. Setelah Irak dan Libya, giliran sekarang adalah Suriah. Tentu kita tidak menolak bersolidaritas terhadap perjuangan demokratis di belahan dunia manapun, namun solidaritas tersebut jangan sampai membutakan pandangan kita terhadap kepentingan-kepentingan luar yang justru akan semakin menyengsarakan bangsa atau rakyat setempat. Pengalaman yang dialami Irak dan Libya sudah lebih dari cukup untuk menyatakan penolakan kita terhadap agresi Barat ke Timur Tengah atas dalih demokrasi dan hak asasi.

Diganti atau tidaknya pemerintahan suatu negara, pertama-tama, dan terutama, adalah ditentukan oleh rakyat negara itu sendiri. Bila memang pemerintah Suriah tidak demokratis dan menindas rakyatnya sendiri maka tentu bangsa Suriah sendiri yang harus mencari solusi politik yang terbaik bagi mereka. Pemerintahan Sukarno sendiri pernah dicap ‘otoriter’ oleh Barat sehingga berbagai upaya pemberontakan coba direkayasa oleh Barat seperti PRRI/Permesta dan terakhir kudeta merangkak oleh Suharto tahun 1965.

Mardika Putera, Kontributor Berdikari Online untuk rubrik Dunia Bergerak