Inilah 11 Potensi Masalah Dalam Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung serentak tanggal 9 Desember lusa punya sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi masalah menggerogoti nilai demokratis dari momentum politik besar itu.

Berikut 11 potensi masalah yang berhasil dipetakan oleh anggota caretaker Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Girindra Sandino.

Pertama, masalah logistik Pilkada, khususnya surat suara dan form C-6 (surat undangan pemilih). Masalah ini ada kaitannya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah di sejumlah daerah. DPT yang tidak akurat akan berpengaruh pada C-6 atau surat undangan pemilih. C-6 yang berlebih atau digandakan sangat berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Selain soal DPT, kejanggalan dana kampanye juga berpotensi mengganggu surat suara. Pasalnya, berdasarkan temuan Pojaknas Bawaslu RI, masih ada sejumlah daerah yang sangat janggal laporan dana kampanyenya, seperti Binjai, Bontang, Bukit Tinggi, Jembrana, Kotawaringin Timur, Manado, Samarinda, Surakarta, Ternate, Tasikmalaya, dan Surabaya. Padahal, paslon yang melanggar ketentuan soal dana kampanye bisa dikenai sanksi berupa pembatalan pencalonannya sebagai calon kepala daerah. Tentu saja, pembatalan ini berpengaruh pada surat suara.

Persoalan lainnya adalah masih adanya surat suara yang berisi calon yang sudah dicoret, seperti di kabupaten Simalungun (Sumatera Utara). Kemudian adanya dua paslon yang diusung oleh parpol yang sama, yakni di Humbang Hasundutan (Sumatera Utara). Menurut ketentuan, parpol atau gabungan parpol hanya boleh mengusung satu paslon. Dalam hal ini, KPUD setempat harus mencoret salah satu paslon. Dan itu berpengaruh pada surat suara.

Kedua, penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pemungutan suara. Untuk diketahui, mereka yang tidak terdaftar di DPT-DPTb1 bisa menggunakan KTP atau identitas lainnya. Ini berpotensi disalahgunakan oleh pemilih fiktif.

Ketiga, adanya mobilisasi pemilih fiktif. Ini sangat mungkin terjadi di daerah pemilihan yang bertetangga dengan daerah yang tidak menyelenggarakan Pilkada. Juga daerah yang dihuni oleh pengungsi dan daerah perbatasan.

Keempat, masalah netralitas birokrasi dan penyelenggara. Birokrasi di tingkat bawah, seperti kelurahan/desa dan RT/RW, sangat berpotensi digerakkan oleh Paslon. Karena birokrasi di tingkat bawah ini bersentuhan langsung dengan massa pemilih. Begitu juga dengan penyelenggara di tingkat bawah, seperti PPS, KPPS, dan PPL.

Kelima, soal “kampanye hitam” yang terjadi sejumlah daerah, seperti Gowa, Pangkep, Bengkalis, Kepri, dan lain-lain. Kampanye hitam itu menyebar melalui SMS, BC BBM, Medsos, dan selebaran. Ini terus bergulir di masa minggu tenang, bahkan mungkin hingga pemungutan suara.

Keenam, pelanggaran di masa tenang, seperti alat peraga yang belum diturunkan dan potensi “serangan fajar” yang langsung mengetuk rumah-rumah warga/calon pemilih.

Ketujuh, soal penyelesaian sengketa dan penegakan hukum. Kanal penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang tersumbat berpotensi mengganggu penyelenggaraan dan kualitas demokrasi Pilkada. Karena itu, penegakan hukum menjadi aspek penting, bukan sekedar menjadi “pasal-pasal pajangan”.

Kedelapan, persoalan di hari pemungutan dan penghitungan suara, seperti ketidakpahaman petugas KPPS pada aturan berpotensi menghilangkan hak pilih, pemilih fiktif, manipulasi penggunaan KTP, dan pemilih pindahan DPPh. Lembaga survei dan hitung cepat (quick count) berpotensi menyulut konflik jika tidak diarahkan pada koridor yang tepat.

Kesembilan, potensi manipulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Proses rekapitulasi suara di tingkat PPK berpotensi di manipulasi sebagaimana terjadi di ajang pemilihan-pemilihan sebelumnya. Masyarakat, pemantau dan saksi dihimbau untuk mendokumentasikan C1 Plano di TPS untuk mencegah manipulasi rekapitulasi suara di PPK.

Kesepuluh, potensi protes atau ketidakpuasan dari calon yang kalah tipis pasca pengumuman dan penetapan paslon terpilih oleh KPU setempat. Maklum, batas selisih suara yang boleh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya 0,5-2 persen.

Kesebelas, potensi rendahnya partisipasi politik rakyat dalam menyalurkan hak suaranya. Salah satu penyebabnya adalah ketatnya aturan UU Pilkada dan PKPU nomor 7 tentang kampanye yang ditengarai mengkerangkeng paslon untuk berkampanye. Ini menyebabkan persinggungan paslon dengan basis konstituennya sangat minim.

KIPP Indonesia berharap penyelenggaraan Pilkada serentak mendatang tidak hanya sekedar mengejar target jadwal penyelenggaraan dan mengatasi kevakuman masa jabatan kepala daerah, tetapi juga sebagai proses penyadaran politik bagi rakyat agar bisa memilih pemimpinnya dengan cerdas dan rasional.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid