FUTASI Minta Pemerintah Hentikan Kesewenang-Wenangan PTPN III

Medan, Berdikari Online – senin, 27 Mei 2024, ratusan massa dari Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) dan Eksekutif Kota Pematangsiantar Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (EK-LMND), yang didampingi kuasa hukum FUTASI Lembaga Bantuan Hukum Siantar (LBH), menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Pematangsiantar.

 

Dalam aksi yang terorganisir dengan baik itu mereka menyuarakan sejumlah tuntutan yang dianggap mendesak kepada pemerintah setempat. Di antara tuntutan yang disuarakan adalah pelaksanaan segera Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 2024, menghentikan kegiatan PTPN III, dan melaksanakan arahan dari Kantor Staf Presiden serta Komnas HAM. Aksi ini juga mengarah pada penelusuran dana tali asih yang diberikan oleh PTPN III, serta pembukaan kembali laporan masyarakat yang di-SP3-kan secara sepihak oleh pihak kepolisian.

 

Pukul 09.00 WIB, massa mulai bergerak dari Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Sitalasari menuju kantor DPRD. Namun, di depan gedung DPRD, mereka dihadang oleh pihak kepolisian dan Satpol PP yang bertugas menjaga pintu gerbang.

 

Tak lama setelah tiba di lokasi, orasi-orasi pun dimulai dengan penuh semangat. Meskipun upaya persuasi terjadi, gerbang tetap tertutup rapat. Sekretaris DPRD, Eka Hendra, berupaya memberikan penjelasan: “Pak Ketua sedang ada tugas ke Jakarta. Jadi, capek orang ibu menuntut terhadap saya karena saya tidak punya kewenangan.”

 

Massa aksi merespon pernyataan Sekretaris DPRD Itu dengan meneriakkan: “Bohong!”

“Kalau memang betul, mana surat tugasnya? Sini, coba tunjukkan, ” tuntut Tiomerly Sitintak selaku Ketua FUTASI.

 

“Lihatlah! Ibu ini membawa anaknya yang masih balita untuk ikut demonstrasi. Itu artinya ibunya mengerti: hanya dari atas tanah yang mereka tinggali anak ini bisa bertahan hidup. Namun hari ini, tanahnya dirampas oleh pihak korporasi dan tak satupun pihak birokrasi serta Dewan Perwakilan Rakyat yang mengerti akan hal itu sehingga tak satupun dari mereka yang menemui kita,” seru Ketua EK-LMND, Yuda Cristafari, dalam orasinya. “Hari ini, sama-sama kita ketahui bahwa sudah dikeluarkan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 4 Tahun 2004 yang dengan jelas tidak ada memuat diksi perkebunan di daerah Gurilla.”

 

“Rakyat jangan pernah takut,” lanjut Yuda,” Tidak ada itu ketakutan, yang ada adalah ketidaktahuan. Hari ini kita sudah sama-sama tahu tentang aturan tanah yang kita tempati. Itu artinya kita tidak akan takut, lawan! Dan saya pastikan kita akan masuk ke gedung DPRD itu.”

 

Sesudah gerbang dibuka, massa aksi melanjutkan orasi di depan pintu Gedung DPRD. Kericuhan pun pecah ketika massa mengejar seseorang yang diduga sebagai penyusup yang langsung diamankan pihak kepolisian ke dalam sebuah mobil Kijang Innova BK 1602 IK. Terlebih lagi, setelah teriakan masyarakat, “Pihak PTPN III sudah merusak tanaman di kampung. Posko pun sudah hancur!” setelah melihat video kiriman dari masyarakat yang berjaga di kampung, yang menunjukkan kerusakan yang dilakukan oleh pihak PTPN III di kampung mereka. Hal tersebut semakin memicu kemarahan yang lebih besar.

 

Pimpinan aksi, Fery Panjaitan, berusaha menjaga ketenangan dan membacakan pernyataan sikap sebelum massa kembali ke kampung untuk meninjau kerusakan yang dilaporkan.

 

Setelah observasi di Kampung Baru, Kecamatan Gurilla, terungkap bahwa beberapa tanaman masyarakat telah dicabut dan posko masyarakat dirusak. Pun terlihat anak-anak sedang menangis.

 

(JackPa)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid