Front Gerilyawan Siantar Tolak Penggusuran Rumah dan Lahan oleh PTPN III

Medan, Berdikari Online

26 Mei 2024 – Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ( EK- LMND) Pematangsiantar, Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), dan Gerak Nusantara 08, yang tergabung dalam Front Gerilyawan Siantar (FGS) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematangsiantar mengadakan konsolidasi serta pemantapan rencana aksi untuk kegiatan demonstrasi yang akan berlangsung pada 27 Mei 2024.

Konsolidasi yang dihadiri oleh sekitar 150 orang ini berlangsung di rumah Ibu Tiomerly Sitinjak, Ketua FUTASI, yang beralamat di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari. Acara dibuka oleh Thamrin selaku Sekretaris FUTASI, kemudian dilanjutkan oleh Tiomerly Sitinjak. Dalam sambutannya, Tiomerly mengawali dengan memekikkan slogan “Hidup Rakyat” yang disambut penuh semangat oleh peserta konsolidasi dengan teriakan “Hidup!”

“Masyarakat harus bersatu padu. Jangan pernah menyerah dalam perjuangan ini karena kita hanya menuntut hak kita sebagai masyarakat di negara ini terutama kita para petani. Sudah sejak 2004, kita berada di kampung ini. Hanya dari tanah ini kita bisa menyekolahkan anak-anak kita hingga menjadi sarjana,” kata Tiomerly menegaskan.

Tiomerly lantas menjelaskan kronologis persoalan tanah mereka. Pada tahun 2006, Lingga Napitupulu, Ketua DPRD saat itu, sudah menyatakan bahwa lokasi yang kita tempati sekarang adalah eks HGU PTPN III.

Setelah diskusi selama sekitar 50 menit, melalui musyawarah, terpilihlah Fery Panjaitan sebagai Pimpinan Aksi. Dalam forum, Fery menyampaikan hasil pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) pada 6 Desember 2022, yang mengharuskan masing-masing pihak menjaga kondusifitas di lapangan, di mana PTPN III tidak boleh melakukan penggusuran terhadap rumah warga dan lahan FUTASI yang masih menolak menerima suguh hati.

Sebaliknya, FUTASI tidak diperkenankan menggarap lokasi yang sudah menerima suguh hati, sambil menunggu proses dan skema penyelesaian yang disepakati. Namun, hal ini tidak pernah dilaksanakan oleh PTPN III, yang terus mencabut tanaman FUTASI, serta pihak kepolisian yang tidak mengikuti arahan KSP.

Torop Sihombing, perwakilan Gerak Nusantara 08 Kota Pematangsiantar, mengungkapkan kabar gembira terkait Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa beberapa wilayah Gurilla adalah wilayah pertanian. Tan Banjarnahor dari LBH Siantar pun menjelaskan bahwa peraturan tersebut, yang diterbitkan pada 20 Februari 2024, menegaskan hal tersebut. Namun, peraturan ini masih sebatas Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar dan memerlukan aturan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kota Pematangsiantar.

Yuda Cristafari, Ketua EK-LMND Pematangsiantar, menambahkan bahwa masyarakat harus mengawal hingga perda tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Pematangsiantar keluar dan FUTASI harus terlibat di dalamnya. Ketakutan itu tidak ada, yang ada adalah ketidaktahuan. Hari ini masyarakat sudah punya pengetahuan tentang sejarah tanah ini dan peraturan-peraturan terbaru mengenai fungsi tanah ini. Kita akan menunjukkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari dan diskusikan bersama pada aksi demonstrasi tanggal 27 ini.

“Kalau kita mau lihat ke belakang, sudah sangat panjang perjuangan FUTASI dalam memperjuangkan tanah ini. Yah, kurang lebih sudah satu setengah tahun yang lalu pasca okupasi dimulai tanggal 18 Oktober 2024. Kita, LMND, sudah hadir di sini dan menyaksikan secara langsung perjuangan itu,” kenang Yuda.

“Ratusan TNI dan Polri bersama dengan Pihak PTPN III dengan segala caranya untuk mengusur rakyat sudah berhasil kita lalui. Kemudian, cara pecah-belah antara masyarakat yang dilakukan oleh Pihak PTPN III juga sudah berhasil kita lalui. Dalam sejarah penjajahan kolonial juga memakai dua teori ini, yaitu barbar yang kita sebut okupasi dalam konteks di sini. Kalau di zaman kolonial, tembakan brutal terhadap sebangsa kita dulu. Kemudian, teori pecah belah, pada saat zaman kolonial, mereka menyogok para petinggi-petinggi bangsa ini. Dalam konteks Gurilla adalah tali asih dan sudah saya saksikan sendiri, bahwa masyarakat mampu melewati itu semua. Intinya adalah kesatuan rakyat adalah kunci dari kemenangan perjuangan ini. Hidup Petani!” tutupnya.

Diskusi panjang itu pun menghasilkan isu-isu yang akan dibawa pada aksi demonstrasi, antara lain:

1. Mendesak Wali Kota segera melaksanakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 2024.
2. Mendesak Pemerintah menghentikan kegiatan PTPN III.
3. Mendesak Pemerintah Kota Pematangsiantar melaksanakan arahan dari Kantor Staf Presiden dan Komnas HAM.
4. Mendesak Kejaksaan Negeri Kota Pematangsiantar menelusuri dana tali asih yang diberikan oleh PTPN III.
5. Meminta pihak Kepolisian Pematangsiantar membuka kembali laporan masyarakat yang di-SP3-kan secara sepihak.

Aksi ini akan dilaksanakan pada 27 Mei 2024 dengan sasaran aksi di Kantor DPRD Pematangsiantar, Kantor Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Polresta Pematangsiantar, dan Kantor Wali Kota Pematangsiantar dengan estimasi massa sekitar 500 orang.

(Yuda)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid