Palu, Berdikari Online-Rombongan Pemerintah Daerah Tojo Una-Una (Pemkab Touna) Sulawesi Tengah yang terdiri dari Wakil Bupati Hj. Surya Lapasiri, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Amin Bustamin dan Staff khusus Bupati Hj. Sovinur Kure. 18 Maret lampau mendatangi kantor Kementrian Sosial di Salemba Jakarta, saat itu diterima oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Maksud pertemuan yang diutarakan oleh Wakil Bupati dihadapan Wamensos RI, Pemkab Touna mengajukan program kepada Pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial, terutama program prioritas dari Presiden Prabowo.
Gayung bersambut, Wamensos RI memberikan apresiasi kepada pemda dan menyebutkan sejak surat kementrian sosial nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 hal dukungan Partisipasi Pemerintah Daerah se-Indonesia dalam Pembentukan Sekolah Rakyat tanggal 11 Maret 2025 yang ditujukan kepada Gubernur/Walikota/Bupati Se-Indonesia, berdasarkan surat tersebut, Pemkab Touna perwakilan dari Sulawesi Tengah yang pertama mengajukan langsung program prioritas yang ada di Kemensos RI secara tatap muka kepada pemerintah pusat.
Wamensos RI saat itu memberikan dukungan moril dan arahan kepada Pemkab Touna untuk mencukupkan syaratnya agar bisa mendapatkan program SR, terutama kesediaan lahan sejumlah 10 Ha dan adanya gedung milik Pemda yang nantinya akan dipakai sebagai gedung SR Rintisan.
Berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Sosial Nomor: 183/HUK/2025 Tentang Penetapan Lokasi Tambahan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang dikeluarkan 15 Agustus 2025, menetapkan Tojo Una-Una bersama 64 Kabupaten/Kota melaksanakan SR sementara pada gedung Balai Latihan Kerja (BLK) dengan 100 murid untuk SD, SMP dan SMA, kemudian diberi nama Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 60 Tojo Una-Una.
Menurut Asrun P. Taurenta, ketua Komisi II DPRD Touna, ditemui di Ampana 30 September 2025 disalah satu caffe, menyebutkan setelah pertemuan dengan Wamensos RI di Jakarta, Wakil Bupati melaporkan kepada Bupati pada rapat yang dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan membentuk tim tekhnis, disepakati ketua tim dipimpin langsung oleh Wakil Bupati.
Asrul melanjutkan, informasi pelaksanaan SR di Touna secara detail belum sampai ke DPRD, yang sampai program prioritas dari Presiden Prabowo hanya Koperasi Merah Putih (KMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Waktu itu DPRD Touna beranggapan SR ini berasal dari pusat dengan totalitas suport dananya dari APBN, terutama pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SR” Ucap Asrun.
Asrun menyebutkan, setelah pihak Bupati menyampaikan ada kewajiban Pemda untuk sharing dana pembangunan SR, yakni pengadaan dan pembebasan tanah yang bersumber dari APBD Touna. Setelah mengetahui itu, pihak DPRD tidak mempermasalahkan.
“Kami menyampaikan kepada pihak keuangan, khususnya TPAD, menyiapkan anggaran dan kebijakan untuk mendukung program Presiden walau dengan adanya potongan 7% dana transfer daerah, bagi kami tidak masalah. Total sharing APBD untuk SR Touna sejumlah Rp 10 milyar” Kata Ketua PKB Touna.
Masih menurut Asrun, anggaran 10 milyar dengan rincian Rp 5 milyar berasal dari APBD murni 2025 dan Rp 5 milyar dari APBD Perubahan dengan peruntukan oprasional dan pembebasan lahan. Sudah berlaku sejak 1 September 2025.
Dikutip dari rri.co.id., Bupati Touna Ilham Lawindu saat peresmian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menyampaikan apresiasi atas hadirnya sekolah rakyat sebagai terobosan baru di bidang pendidikan.
“Kehadiran sekolah rakyat ini adalah sejarah baru bagi dunia pendidikan di Touna. Saya berharap sekolah ini benar-benar menjadi ruang belajar yang membentuk karakter, membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak kita, termasuk dari keluarga yang kurang mampu,” Tegas Bupati.
(Amir)