YLBHI: Ada 6 Kesalahan Perppu Ormas

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kendati Perppu itu dimaksudkan untuk menghadapi ormas anti-Pancasila dan pengganggu ketertiban umum,  tetapi protes dan kritik terhadap beleid baru pemerintah tersebut cukup banyak.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama 15 kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Indonesia melayangkan surat protes.

Mereka mencatat setidaknya ada enam kesalahan terkait penerbitan Perppu ini.

Pertama, penerbitan Perppu tersebut secara prosedural tidak memenuhi 3 syarat sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VII/2009, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

“Syarat tersebut tidak terpenuhi karena tidak ada situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas,”kata Ketua Umum Badan Pengurus YLBHI, Asfinawati, melalui siaran pers, Rabu (12/7/2017).

Kedua, Perppu tersebut mengandung muatan pembatasan kebebasan untuk berserikat yang tidak legitimate.

Padahal, kata Asfinawati, kebebasan berserikat merupakan hak yang ada dalam Konstitusi dan berbagai UU yang harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.

“Pembebasan kebebasan berserikat dalam masyarakat demokratis hanya bisa dilakukan bila ada ancaman keamanan nasional dan ketertiban umum,” terangnya.

Ketiga, Perppu itu juga menegaskan arogansi negara karena mengabaikan serta meniadakan proses hukum dalam pembekuan kegiatan ormas.

Keempat, Perppu ini menambah ketentuan pidana, yaitu “penistaan agama”. Istilah yang sebelumnya tidak dikenal baik dalam pasal 156a KUHP maupun UU 1/PNPS/1965 yang menjadi asal usul penodaan agama dalam pasal 156a KUHP.

Kelima,  Perppu ini melanggengkan pasal karet warisan zaman revolusi, yaitu penyalahgunaan, penodaan terhadap agama yang telah memakan banyak sekali korban dengan tindakan yang berbeda-beda karena memang ketentuan ini tidak jelas definisinya.

Padahal, jelas Asfinawati, pasal penyalahgunaan dan penodaan agama selama ini sering digunakan oleh orang/kelompok intoleran atau radikal untuk menyeragamkan praktek keagamaan atau keyakinan.

Keenam, Perppu ini menambah berat pemidanaan penyalahgunaan dan penodaan agama dari maksimal 5 tahun menjadi seumur hidup atau paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun.

Mahesa Danu

Foto kredit: Detik.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut