Warga Tanjung Medang Diskusikan Persoalannya

Rumah di Lorong Terusan I RT 42 Kel. 5 ULU Kec. Seberang Ulu, kota Palembang, tampak berbeda dibanding biasanya. Malam itu suasana begitu ramai, dan tampak kehadiran 20 orang petani dan aktivis pergerakan.

Rumah itu adalah milik seorang aktivis Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Mulyadi. Tempatnya yang tidak begitu luas sengaja dipilih sebagai tempat diskusi bersama petani Tanjung Medang dan aktivis Front Pemerintahan Rakyat Miskin (FPRM).

Diskusi ini secara khusus membahas soal perjuangan rakyat Tanjung Medang untuk merebut kembali hak ulayat. Sebagaimana sering diwartakan oleh Berdikari Online, tanah ulayak milik masyarakat tanjung medang telah dicaplok pengusaha atas persetujuan penguasa setempat.

Diantara yang hadir tampak perwakilan petani, anggota BPD, tokoh masyarakat, pengacara, dan aktivis gerakan rakyat. Tidak ada kesan formalistik dalam diskusi ini, semuanya berlangsung dalam semangat kekeluargaan.

Yopi Bharata, pengacara yang mendampingi petani, membuka diskusi ini dengan memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan kasus. “Pihak Badan Pertahanan telah melakukan pelanggaran terhadap Perpu No. 56 tahun 1960 tentang penetapan luas lahan. Pada kenyataannya, pengusaha sawit itu menguasai 25 hektar lahan di Tanjung Medang.”

Sementara bapak Nangro, seorang tokoh masyarakat Tanjung Medang, menguraikan dengan panjang lebar mengenai sejarah tanah ulayak itu. “Ini merupakan tanah adat yang sudah ada sejak lama, tidak bisa diganggu-gugat,” katanya.

Bapak Nangro juga menceritakan bahwa sampai sekarang pun masyarakat masih menjalankan ritual khusus untuk tanah tersebut. “Setiap bulan Muharram, masyarakat melakukan sedekah angin beralih agar masyarakat dijauhkan dari segala macam bencana.”

Seorang petani tanjung medang, pak Marzuki namanya, menjelaskan soal ketidakmampuan pemerintah melindungi tanah ulayak milik masyarakat. Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan perlakuan khusus terhadap tanah ulayak sama halnya dengan penghargaan terhadap adat itu sendiri.

Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sumsel, Eka Subakti, juga angkat bicara. Dalam ingatan Eka Subakti, status hak ulayak sudah diakui secara hukum berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2007 dan juga adanya pengangkatan ketua adat.

“Jika tanah ulayak bisa beralih ke tangan pengusaha bernama Burhan, itu berarti pemerintah tidak bisa menegakkan hukum dan peraturan,” tegasnya.

Eka Subakti kemudian menjelaskan hubungan saling menguntungkan antara pemerintah dan pengusaha, yang berakibat perampasan tanah ulayak milik masyarakat Tanjung Medang.

“Kejadian ini juga tidak terlepas dari karakter pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan pemilik modal, bukan kepada rakyatnya,” tegasnya.

Setelah berjalan cukup panjang dan lebar, diskusi akhirnya ditutup sekitar pukul 23.30 WIB.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut