Terorisme Lagi dan Kebiasaan ‘Mengalihkan’ Isu

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengadukan pada rakyat persoalan ancaman “pihak teroris” terhadap dirinya. Berita ini menjadi headline di sejumlah media massa nasional, dan kemudian diikuti ramai berita penangkapan dua orang tersangka teroris di Bandung, Jawa Barat (Minggu, 08/08). Seperti yang sudah-sudah, masalah terorisme, terutama ketika diungkapkan oleh seorang presiden, langsung mendapat pemberitaan masif dari media massa. Padahal pernyataan itu hanya sebuah pernyataan pendek yang tak bermakna apa-apa, baik bagi penyelesaian masalah terorisme itu sendiri maupun bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pilihan pemerintahan SBY-Boediono untuk berada di blok propaganda anti-teorisme yang dilancarkan Amerika Serikat (AS), mengandung konsekuensi politik regional atau internasional, dan nasional sekaligus. Di tingkat nasional, masalah terorisme telah berhasil menciptakan keresahan dan perpecahan. Lebih jauh, isu ini diduga telah dijadikan “isu sampingan” yang sesekali bisa dimunculkan, khususnya, ketika pemerintah mulai terdesak oleh tuntutan-tuntutan rakyat yang tak kunjung bisa dijawab. Persoalan rakyat yang nyata telah dipaksa menyingkir dari pembahasan, entah untuk sementara atau selamanya. Siklus pemberitaan menampilkan masalah rakyat yang datang dalam kesimpangsiuran, menumpuk kusut, dan pergi tanpa kesimpulan atau penyelesaian yang jelas. Sampai di sini, pragmatisme politik media massa berlangsung mutual dengan politik berkelit penguasa. Penguasa ingin menghindar dari masalah rakyat, sementara media massa, terutama korporasinya, menghasilkan sensasi berita untuk meraup keuntungan konsumen.

Dalam sebuah negeri yang besar dan beragam seperti Indonesia kompleksitas persoalan merupakan konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan. Namun seorang presiden, sebagai pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, sepatutnya mengenal setiap persoalan dan mengetahui hal prioritas yang paling dituntut oleh rakyat. Bisikan dari intelejen tak semestinya ditelan mentah-mentah di hadapan rakyat, apalagi kebenaran bisikan tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian halnya media massa yang cukup kritis mengangkat persoalan rakyat, namun pada saat yang sama telah berperan sebagai mitra propaganda penguasa. Tidakkah pengalaman jurnalistik di lapangan selama ini, dan hasil penelitian para pakar, telah menunjukkan bahwa terorisme merupakan masalah buatan, sebagai bagian dari proyek propaganda anti-tetoris dari imperialisme Amerika Serikat.

Sebelum isu terorisme ini dihadirkan lagi di Ciwidey kemarin, berbagai persoalan yang tengah didesakkan belum memperoleh jawaban. Karena itu kami mendesak pemerintah agar segera kembali pada persoalan-persoalan tersebut, dan membawasertakan jawaban-jawaban yang tegas, sederhana, dan kongkrit. Pola kehadiran isu terorisme, yang muncul di kala pemerintah terdesak secara opini, menciptakan anggapan bahwa terorisme adalah isu yang mengada-ada. Bahkan muncul ungkapan satir, bahwa tanpa isu tersebut dibesar-besarkan oleh media massa, kehidupan rakyat miskin sendiri sudah dibuat menyerupai teror dalam pengertian yang luas. Sedangkan terhadap media massa, kami himbau untuk lebih cermat dalam mengemban tanggungjawab sosialnya. Hal-hal krusial seperti masalah kenaikan harga barang, kemiskinan, dan situasi kebangsaan yang terpuruk agaknya lebih penting, ketimbang keluh-kesah presiden yang tak diketahui kebenarannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut