SRMI Pejagalan Gelar Rapat Akbar Kampung

JAKARTA (BO): Dengan menempati gang sempit, dialasi dengan tikar plastik, seratusan anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, menggelar rapat akbar kampung, Sabtu (28/1) malam.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum SRMI, Wahida Baharuddin Upa, juga pengurus DPW SRMI Jakarta. Teriakan “Hidup SRMI!” terdengar membahana tatkala rapat akbar ini dimulai.

Ketua SRMI Jakarta Utara, Ali Sabri, memimpin rapat akbar ini. Ketika acara baru dimulai, Ketua DPW SRMI DKI Jakarta Aji Setiono menjelaskan program-program mendesak organisasi.

Sejumlah persoalan rakyat miskin di DKI Jakarta dibahas di rapat ini. Diantaranya: lapangan pekerjaan, program kesehatan, pendidikan, perumahan, pengurusan administrasi kependudukan dan pertanahan.

Ibu Aryati, misalnya, mempertanyakan program pendidikan gratis di DKI Jakarta. Katanya, kendati disebut pendidikan gratis, tapi kenyataannya anak murid tetap terbebani ‘biaya lain-lain’.

Wahida pun menjelaskan, program pendidikan di DKI Jakarta masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan termasuk yang paling buruk di Indonesia.

Ia mencontohkan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Di sana, pemerintah daerah sukses menjalankan program pendidikan gratis. Bahkan, Pemda Gowa memperkenalkan inovasi baru, yaitu program ‘Kelas Tuntas’.

Program ‘kelas tuntas’ ini mengharuskan tidak ada lagi siswa yang tinggal klas, dan tidak ada lagi klasifikasi mahasiswa pintar dan bodoh. Di sini, kata Wahida, yang ditekankan adalah metode mengajar agar murid bisa cepat memahami pelajaran.

Di Gowa, melalui sebuah Perda, juga ada yang namanya “polisi pendidikan”. Berbeda dengan polisi pada umumnya, polisi pendidikan ini bertugas untuk memastikan tidak guru atau sekolah yang memungut biaya pada muridnya.

Pak Ferly, seorang warga lainnya, mempertanyakan soal program kesehatan gratis di DKI Jakarta yang tak konsisten. “Mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) sangat berbelit-belit. Itupun pasien mesti urungan 50%,” ungkap bapak yang suka menggunakan kopiah ini.

Menjawab pertanyaan itu, Ida menjawab: “program kesehatan gratis ala Pemda DKI itu tidak konsisten. Mestinya, tidak pake SKTM, tapi Jamkesda. Syaratnya pun cukup menggunakan KTP dan KK,” kata Wahida.

Selain itu, Wahida menegaskan, jika memang Pemda DKI Jakarta mau menjalankan program kesehatan gratis, mestinya jangan memperumit rakyat miskin untuk mengaksesnya. “Kalau sengaja diperumit, itu sama saja dengan melarang orang miskin sakit,” ujarnya.

Soal lain yang dikeluhkan warga adalah soal sosialisasi program Jaminan Persalinan gratis (Jampersal). Di kelurahan Pejagalan, misalnya, sebagian besar warga belum mengetahui adanya program itu.

Persoalan lain yang juga banyak diungkap warga adalah soal kebijakan pembuatan akta kelahiran. Dalam penjelasannya, Wahida mengusulkan agar program pembuatan akta kelahiran dipaketkan dengan program Jampersal.

Menurut Aji Setiono, dengan pelaksanaan rapat akbar ini, SRMI berusaha mendengar secara langsung apa yang menjadi persoalan pokok rakyat. “Kita akan memperluas forum-forum warga seperti ini,” tegasnya

ANDI NURSAL

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • oris seru

    tekait dengan beberapa program yang dipaparan pada rapat akbar, kalau dihubungkan dengan gerakan 33 gimana?