SRMI Jakarta Kembali Gelar Sosialisasi JPK-Gakin

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) kembali menggelar acara sosialisasi Jaminan Program Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin), Sabtu (21/4/2012) malam. Kegiatan ini berlangsung di sekretariat Karang Taruna RW04, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Jakarta.

Seratusan warga menghadiri acara sosialisasi ini. Hadir pula pengurus RT/RW di kelurahan Duri Utara. Acara sosialisasi ini juga dihadiri oleh Lurah Duri Utara, Agus Saputra, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Acara dimulai dengan sosialisasi tata-cara pengurusan JPK-Gakin dan SKTM. Pak Mukhtar, salah seorang tim advokasi SRMI Jakarta Barat, menjelaskan soal tata-cara pengurusan dan advokasi JPK-Gakin dan SKTM ini.

Mukhtar juga menjelaskan pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan rakyat miskin dalam mencapai hak-haknya, termasuk kesehatan. “Tidak ada hasil yang jatuh begitu saja dari langit. Semuanya harus diperjuangkan. Termasuk advokasi kesehatan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua SRMI DKI Jakarta M Ajiono Setiono mengungkapkan, masih banyak keluarga miskin yang tidak mengetahui adanya program JPK-Gakin dan Jamkesmas.

“Banyak warga yang tidak tahu soal program ini. Akibatnya, mereka takut berobat di rumah sakit karena tidak ada uang,” ungkapnya.

Sudah begitu, kata Aji, program JPK-Gakin belum juga mengcakup seluruh keluarga miskin di DKI Jakarta. Litbang Kompas, yang melakukan survei di lima kota di DKI Jakarta, menemukan bahwa hanya 29 persen rumah tangga miskin di DKI Jakarta yang punya JPK-Gakin.

Problemnya tidak hanya berhenti di situ. Sekalipun warga miskin sudah punya kartu JPK-Gakin, tapi mereka masih dimintai biaya oleh pihak rumah sakit. Litbang Kompas juga menemukan bahwa masih ada 19,9% pemegang kartu JPK-Gakin dimintai uang saat berobat di rumah sakit.

Karena itu, kata Aji, sosialisasi JPK-Gakin ini tidak sekedar memberi-tahu soal adanya program ini, tetapi juga memberi tahu rakyat cara menggunakan program ini ketika berobat di rumah sakit.

Sementara perwakilan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ayahtullah, menjelaskan soal jumlah dana JPK-Gakin DKI Jakarta yang mencapai Rp600 milyar. Ia juga menjelaskan soal capaian program JPK-Gakin dan SKTM di DKI Jakarta.

Sayangnya, ketika seorang warga menanyakan soal adanya RS yang menolak pasien pengguna SKTM, perwakilan Dinkes DKI Jakarta tidak terlalu menanggapi.

ANDI NURSAL

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut