Sikap Kontradiktif APINDO

Ada hal menarik yang patut dikritisi dari Musyawarah Nasional (Munas) IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (8/4/2013).

Dalam pertemuan itu, Ketua Apindo Sofjan Wanandi kembali menyindir kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait kenaikan Upah Minumum (UMP) sebesar 40%. “Gara-gara Pak Jokowi ini kita semua jadi pusing,” kata Sofjan di acara yang juga dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Menurut Sofjan, jika pengusaha diwajibkan membayar upah buruh sesuai UMP, hal itu akan berdampak buruk pada keberlanjutan perusahaan yang posisinya masih merangkak untuk berkembang. Ini bukan pertamakalinya Apindo mengeluhkan kenaikan UMP DKI Jakarta. Bahkan, pada pertengahan Maret lalu, Apindo mengeluarkan gertakan bahwa a ada 90 perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari Jakarta dan sekitarnya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Namun, di sisi lain, dalam acara Munas Apindo itu juga, Sofjan Wanandi mewakili Apindo menyatakan dukungan atas rencana Presiden SBY untuk menaikkan harga BBM. “Ide untuk menaikkan BBM bersubsidi itu, saya pribadi tidak suka. Ini akan menaikkan biaya produksi perusahaan. Namun saya mendukung agar Presiden segera menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Sofjan.

Sofjan beranggapan,  Indonesia saat ini sedang menghadapi momentum pertumbuhan ekonomi yang baik. Kepercayaan luar negeri sangat baik, terutama terkait kondisi investasi di dalam negeri. Sofjan khawatir, jika SBY ragu-ragu memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM, hal itu justru merusak momentum baik itu. Apalagi, kata dia, jika subsidi BBM dipertahankan, hal itu akan mengganggu neraca keuangan. “Kami, pengusaha, pasti akan rugi dengan kenaikan harga BBM. Namun, jika tidak dinaikkan, ekonomi akan kacau,” kata Sofjan.

Dua sikap Apindo di atas jelas sangat kontradiktif. Di satu sisi, Apindo mengeluh dengan kenaikan UMP, yang dianggap akan membebani pengusaha. Namun, pada sisi yang lain, Apindo justru mendukung kenaikan harga BBM, yang jelas-jelas akan memukul industri dari segala sisi.

Kenaikan UMP adalah hak konstitusional kaum buruh. Di dalam UUD 1945 jelas dikatakan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Artinya, jika UMP terlalu rendah, kaum buruh sebagai warga negara tak mungkin bisa hidup layak.

Lagipula, secara teoritis, jika UMP dinaikkan, hal itu akan memicu kenaikan permintaan agregat. Para pengusaha jelas diuntungkan oleh konsumsi yang meningkat (yang didoorong oleh daya beli buruh yang meningkat). Singkat cerita, jika UMP dinaikkan, permintaan barang dan jasa juga meningkat. Hasil produksi si kapitalis bisa terjual di pasar.

Bandingkan dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Kenaikan harga BBM jelas akan menambah biaya produksi secara langsung. Selain itu, kenaikan harga BBM juga memicu kenaikan biaya transportasi. Artinya, pengusaha pun akan mengeluarkan biaya lebih besar untuk proses distribusi hasil produksi.

Lagi pula, ketika harga BBM naik, semua harga barang yang lain juga akan ikut naik. Daya beli rakyat, termasuk kaum buruh, akan tergerus. Artinya, tingkat permintaan agregat akan jatuh. Kondisi ini jelas tidak akan menguntungkan pengusaha karena permintaan barang dan jasa juga akan menurun.

Soal rusaknya neraca keuangan negara, Sofjan Wanandi juga sangat salah kaprah. Kalau mau jujur, yang membuat anggaran APBN defisit bukanlah subsidi BBM, tetapi banyak faktor yang lain. Sofjan Wanandi harus meluangkan waktu untuk melihat-lihat alokasi anggaran APBN, supaya dia terbuka matanya, bahwa sebagian besar anggaran APBN (79%) habis dipakai untuk membiayai birokrasi negara. Bayangkan, anggaran untuk pegawai mencapai Rp 241,12 triliun (21 persen), sementara anggaran subdidi BBM hanya Rp Rp193,8 triliun.

Selain itu, Sofjan juga harus ingat, tidak sehatnya APBN kita lantaran terus diprioritaskan untuk membayar utang luar negeri. Dalam alokasi APBN 2012, misalnya, porsi pembayaran utang mencapai Rp113,2 triliun. Padahal, kita tahu, keberadaan utang itu nyaris tidak ada manfaatnya bagi rakyat.

Juga, kalau mau jujur, musuh pokok APINDO saat ini adalah neoliberalisme. Kebijakan neoliberal, yang menjadi pilihan SBY, menyebabkan pengusaha nasional kehilangan pasar, kesulitan mengakses energi (karena sumber-sumber energi dikuasai korporasi asing), dan kesulitan mengakses kredit (karena arsitektur keuangan kita dikontrol imperialis).

Tapi, ya, itulah watak pengusaha Indonesia—terutama Apindo. Mereka lebih suka menjilat pantat penguasa, termasuk menindas rakyat banyak, demi pengabdian mereka kepada penguasa dan imperialisme. Sofjan Wanandi adalah bekas aktivis mahasiswa tahun 1966, yang terlibat penggulingan Bung Karno dan menaikkan rezim orde baru. Mereka terlibat dalam merestorasi neokolonialisme di Indonesia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut