September: Meninjau Kembali Mimpi Buruk Sebuah Bangsa

Setiap tahun pada tanggal 1 Oktober, sejak 1966, rakyat Indonesia melakukan ritual, memperingati kemenangan ideologi bangsa sembari mengenang kematian tujuh perwira militer yang dibunuh oleh sekelompok tentara, yang sebagian besar merupakan anggota pengawalpresiden Cakrabirawa, pimpinan Kolonel Untung.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia kesimpulan tentang peristiwa yang dimulai pada malam 30 September 1965 itu sudah bulat: para pembunuh tujuh perwira militer itu merupakan anggota atau simpatisan PKI yangmencoba melakukan kup terhadap pemerintahan Indonesia yang sah. Namun bagi sebagian besar peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri,apa yang terjadi di dalam peristiwa itu tidak pernah dapat dapat disimpulkan secara pasti.

Kedua perspektif yang bertentangan ini penting sekali untuk ditinjau lebih jauh karena perbedaan pandangan tersebut memiliki implikasi penting terhadap masyarakat dalam melihat persoalan tersebut. Implikasi penting itu tidak saja terjadi pada bagaimana masyarakat melihat peristiwa itu secara hitam putih (dengan simpati besar terhadap tujuh perwira yang menjadi korban) namun juga pada bagaimana masyarakat melihat kekerasan massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh pengikut komunisme, yang terjadi setelah ke-tujuh perwira militer itu dibunuh, sebagai sebuah hal yang lumrah. Tulisan ini bermaksu untuk meninjau kembali secara singkat beberapa faktor kebudayaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia dalam melihat peristiwa itu.

Narasi Utama Orde Baru yang Problematik

Sedikitnya terdapat dua faktor kebudayaan utama yang berpengaruh besar terhadap cara masyarakat Indonesia melihat peristiwa percobaan kup di tahun 1965. Pertama adalah narasi sejarah versi resmi pemerintah Orde Baru, dan kedua, ideologi liberalisme. Mari kita mulai dengan yang pertama. Tokoh penting di balik lahirnya versi resmi itu adalah Nugroho Notosusanto, kepala Pusat Sejarah ABRI, yang juga sejarawan dari UI. Melalui tangan beliau inilah pemerintah Orde Baru melakukan kampanye selama puluhan tahun, sejak 1966, untuk menancapkan nilai-nilai ideologis di tengah masyarakat tidak saja untuk melegitimasi operasdi militer terhadap PKI namun juga untuk melegitimasi naiknya Jendral Suharto ke tampuk kekuasaan politik di Indonesia. Sayangnya, banyak sekali hal yang meragukan di dalam argumen yang diajukan oleh Nugroho yang disusun nya di bulan Desember 1965 dengan judul 40 hari kegagalan G30S.

Argumen utama yang diajukan oleh Nugroho dalam menuliskan versi resmi yang didasarkan pada ucapan Jendral Suharto pada pagi tanggal 1 Oktober di hadapan staf Kostrad bahwa PKI berada di belakang aksi yang dilakukan Kolonel Untung. Suharto berasumsi  bahwa ‘kedekatan’ Untung dan tokoh PKI Alimin di masa lalu sudah cukup untuk menjadi bukti bahwa Untung bertindak atas perintah PKI. Mungkin, kita dapat memahami apabila Suharto tidak merasa perlu dan tidak memiliki waktu untuk membuktikan kebenaran tuduhannya karena dia harus mengambil sikap tegas dan beraksi cepat terhadap peristiwa itu untuk mengendalikan situasi politik yang tengah guncang. Sebaliknya, Nugroho memiliki cukup waktu dan tenaga untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap tuduhan Suharto karena versi resmi itu ditulis di bulan Desember, dua bulan setelah peristiwa itu. Alih-alih melakukan penyelidikan lanjut, Nugroho justru mengulangi tuduhan Suharto tanpa berusaha mem-bacup argumen Suharto dengan bukti-bukti yang meyakinkan.

Sadar atas kelemahan ini, Nugroho, di tahun 1967  ‘merevisi’ karya awalnya dengan cara mengajukan ‘bukti-bukti’ dari pengadilan militer (yang disusun) oleh Ismail Saleh) tanpa mengubah argumennya bahwa PKI memang berada di balik peristiwa G30S. Sebagai tambahan, dalam proses penyusunan narasi versi ke-dua yang diberi judul The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia ini Nugroho dan Ismail Saleh dibantu oleh Guy Pauker, seorang pejabat RAND Corporation di california yang juga konsultan lembaga inteligen AS, CIA. Keterlibatan CIA dalam upaya mengeliminasi peran PKI di panggung politik Indonesia sebenarnya dapat dilacak melalui peran GUY Pauker yang berhubungan dekat dengan para pejabat militer SESKOAD seperti Jendral Suwarto. Menurut Brad Simpson, seorang peneliti dari Pinceton University, peran Pauker ini sangat penting dalam mempromosikan petinggi militer Indonesia kepada pemerintah AS untuk dipersiapkan sebagai agen perubahan di Indonesia, sekaligus untuk menghancurkan PKI, yang dirumuskan di dalam doktrin ‘civic action’ (diterjemahkan oleh SESKOAD sebagai civic mission) di mana peran militer diperluas ke bidang-bidang non-militer.

Bagi sebagian besar sarjana, terutama dari luar negeri, versi ke-dua ini pun tidak meyakinkan. Kataharine MCGregor dan George Kahin misalnya, meragukan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari pengadilan militer itu sah karena para saksi dan tertuduh mengalami tekanan selama proeses interogasi. Bahkan, dibulan Jnauari 1966, hanya satu bulan setelah versi pertama selesai ditulis oleh Nugroho di tahun 1965, Ben Anderson dan Ruth Mcvey sudah meragukan versi Nugroho tentang peristiwa itu di dalam karya mereka yang terkenal dengan istilah Cornell Paper. Setelah Cornell Paper, masih banyak lagi versi lain tentang peristiwa 1965 yang pada intinya mempertanyakan argumen dasar versi Nugroho secara radikal. Munculnya berbagai macam versi tentang peristiwa itu tidak saja menunjukkan bahwa versi resmi Orde Baru bukan merupakan sebuah narasi yang mengandung kebenaran mutlak namun juga mengimplikasikan bahwa kita tidak dapat menarik kesimpulan yang meyakinkan atas apa yang terjadi, mengapa dan siapa sebenarnya aktor dibelakang pembunuhan tujuh perwira militer pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Namun demikian, terlepas dari banyaknya versi tentang peristiwaitu, masyarakat Indonesia ‘terpaksa’ meneriman versi resmi pemerintah Orde Baru. Hal ini disebabkan terutama karena versi resmi itu telah ditransformasikan ke dalam berbagai produk budaya seperti museum, monumen, relief, penataran, buku-buku pelajaran sejarah dan tentu saja film dan karya sastra yang semuanya  didasarkan pada narasi resmi yang disusun oleh Nugroho. Melalui produk-produk budaya inilah pemerintah Orde baru melakukan kampanye pembenaran terhadap kekerasan yang terjadi di tahun 1965-1966 dan pada saat yang sama melegitimasi naiknya jendral Suharto ke tampuk kekuasaan. Selain itu, berbagai versi yang berbeda dari versi resmi Orde Baru yang diajukan oleh banyak peneliti asing, yang hampir tidak dapat diakses oleh sebagian masyarakat Indonesia selama masa Orde Baru, juga menjadi aktor penting tereksposnya masyarakat hanya pada satu sumber informasi, yaitu, versi resmi Orde Baru. Pada gilirannya, tidaklah mengherankan apabila persepsi masyarakat terhadap apa yang terjadi di tahun 1965 itu menjadi hampir seragam dengan apa yang dikampanyekan oleh pemerintah Orde Baru melalui berbagai instrumen kebudayaan.

Agresi Kebudayaan Liberal

Faktor kebudayaan kedua, yang tidak kalah penting dari kampanye versi resmi peristiwa 1965 dalam membentuk persepsi masyarakat untuk melihat peristiwa itu melalui perspektif pemerintah Orde Baru adalah agresi kebudayaan liberal. Hal pertama yang penting untuk diingat dalam melihat bagaimana agresi kebudayaan liberal menunjang ideologi Orde Baru dalam melihat peristiwa 1965 adalah konteks politik internasional pada tahun 1960-an yang sedang dilanda Perang Dingin. Sebagaimana keterlibatan CIA di dalam kancah politik Indonesia di tahun 1950-1960an, peran lembaga kebudayaan internasional seperti CCF (Congress for Cultural Freedom) juga penting dalam kampanye untuk membangun imaji yang sangat buruk atas ideologi kebudayaan kiri di banyak negara-negara di dunia. CCF dibentuk di Berlin di tahun 1950 (kemudian dipindah ke Paris) oleh CIA melalui seorang agennya yang bernama Michael Josselson. CIA dan berbagai lembaga filantrofi raksasa seperti Ford dan Rockefeller menyalurkan dana yang luar biasa besar untuk mendukung program-program CCF dalam melawan gerakan komunisme internasional. Indonesia pun tak luput dari perhatian lembaga ini. Tokoh-tokoh kebudayaan anti-komunis seperti Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana, misalnya, adalah anggota-anggota aktif di CCF. Misi utama CCF terutama dilakukan melalui penyebaran buku-buku , pamflet, majalah yang sebagian besar berisi gagasan-gagasan liberal yang intinya merupakan hujatan terhadap ideologi komunisme. Para aktivis kebudayaan yang lebih muda seperti Arief Budayawan, Goenawan Mohamad dan lain—lain yang kelak terlibat dalam perdebatan kebudayaan dan menandatangani pernyataan Manifes Kebudayaan di tahun 1963 merupakan simpatisan-simpatisan penting dari program-program kebudayaan CCF.

Tidaklah mengherankan apabila terdapat kemiripan gagasan antara deklarasi CCF di tahun 1950 dan Manifes Kebudayaan. Namun tentu daja kemiripan dan pengaruh ini tidak berarti bahwa CCF telah mendikte penandatanganan Manifes Kebudayaan untuk mengeluarkan pernyataan di tahun 1963. Untuk mengetahui sejauh mana deklarasi CCF terhadap Manifes Kebudayaan diperlukan bukti-bukti  yang akurat. Salah satunya mungkin dapat ditelusuri dari peran intelektual dan simpatisan PSI yang pernah bekerja erat  dengan agen-agen  kebudayaan kabinet Van Mook di akhir tahun 1940-an, terutama mereka yang aktif di dalam majalah Siasat dan suplemen kebudayaan Gelanggang. Para intelektual Belanda seperti Rob Niewenhuys, Dolf Verspoor dan bahkan A. Teeuw telah dicurigai oleh Joebaar Ajoeb dan Pramoedya Ananta Toer sebagai penyebar gagasan humanisme universal (gagasan liberalisme yang menurut sebagian orang menjadi dasar dari menifes kebudayaan). Walaupun istilah humanisme universal itu sendiri diperkenalkan oleh HB. Jassin di tahun 1950 namun peran intelektual Belanda terutama Teeuw, yang bekerja erat dengan Jassin  sejak akhir 1940an dan awal 1950an dapat dijadikan titik tolak untuk mengkaji pengaruh gagasan humanisme universal di dalam dinamika kebudayaan Indonesia. Perlu diingat disini bahwa wacana untuk membentuk CCF di Eropa sebelum tahun 1950an telah menjadi wacana  yang berpengaruh di kalangan intelektual Eropa, tak terkecuali Belanda. Tokoh-tokoh intelektual Belanda seperti Sal tas dan Alfred Mozer merupakan kontributor penting tentang perkembangan politik dan kebudayaan Indonesia pada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh CCF, seperti Forum Service dan Preuves. Dinamika dan keterlibatan intelektual Belanda di Eropa ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan ideologis antara intelektual Belanda yang terlibat secara langsung di dalam CCF di Eropa dan intelektual Belanda yang bekerja di bawah kabinet Van Mook di Jakarta pada waktu itu.

Namun demikian, tokoh CCF terpenting yang beroperasi dan menjalin hubungan dekat dengan intelektual Indonesia adalah Ivan Kats, seorang  warga negara AS yang menjadi perwakilan CCF untuk program-program di Asia, terutama Indonesia. Ivan Kats merupakan tokoh penting yang menghubungkan aktivitas kebudayaan untuk melawan kaum kiri dengan lembaga-lembaga donor raksasa AS seperti misalnya Ford dan Rockefeller. Dengan dukungan dari CCF melalui tangan Kats inilah para intelektual Indonesia yang berusaha melawan pengaruh komunisme di Indonesia, terutama di bidang kebudayaan,kerap menyelenggarakan aktifitas kebudayaan seperti seminar , diskusi dan penyebaran buku-buku CCF untuk menyingkirkan ide-ide  kiri di Indonesia. Kedekatan Kats dengan intelektual Indonesia seperti Mochtar Lubis dan generasi yang lebih muda seperti Goenawan Mohammad dan Arief Budiman, misalnya, menjadi indikasi penting bagaimana lembaga bentukan CIA itu memanfaatkan aktifitas kebudayaan untuk melawan komunisme di Indonesia. Tidaklah mengherankan apabila CCF memiliki perhatian khusus, terutama pada intelektual muda yang berbakat sepperti Arief Budiman dan Goenawan Mohammad, untuk diberikan kesempatan menempuh pendidikan lebih baik di Eropa (Belgia) di tengah pergolakan politik di pertengahan tahun 1960an.

Pengaruh dari gagasan universal humanisme, yang sepertinya terumuskan di dalam pernyataan Manifes kebudayaan tahun 1963, sangat besar di dalam perkembangan wacana dan produk-produk kebudayaan terutama kesusastraan di masa setelah pergolakan politik di tahun 1965. Berdirinya majalah sastra Horison di tahun 1966 dan beberapa karya-karya sastra yang dimuat di dalamnya hingga tahun 1970 merupakan contoh yang baik bagaimana gagasan humanisme universal direpresentasikan melalui produk budaya. Karya-karya seperti Pada Titik Kulminasi (Satyagraha Hoerip, 1966), Perempuan dan Anak-anaknya (Gerson Poyk, 1966) Sebuah Perdjuangan Ketjil (Sosiawan Nugroho, 1967), Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi (Zulidahlan, 1967), Perang dan Kemanusiaan (Usamah, 1969) dan Ancaman (Ugati, 1969) adalah beberapa contoh bagaimana konflik psikologis para tokoh cerita dimanfaatkan oleh penulis untuk memanipulasi konsep dasar humanisme. Saya tidak akan menganalisis karya-karya ini di sini karena analisis lengkap tentang cerita-cerita ini dapat dilihat  di dalam  buku saya (Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia, 2011). Namun perlu dicatat bahwa walaupun cerita-cerita itu di satu sisi berusaha memberikan simpati pada korban kekerasan di tahun 1965, di sisilain,karya-karya itu berupaya meyakinkan pembacanya bahwa para  korban yang dituduh sebagai  pengikut komunisme itu ‘pantas’ menerima konsekuensi atas apa yang dilakukan para petinggi PKI di dalam percobaan kup tahun 1965.

Selain dari pelarangan karya-karya penulis kiri oleh pemerintah Ore Baru, tradisi untuk menyingkirkan ide-ide kiri dari aktivitas kebudayaan Indonesia terus berlanjut dengan munculnya karya-karya sastra absurd, fantastis dan individualis di tahun 1970-an di mana setiap gagasan untuk mengkaji ulang ide-ide kebudayaan kiri juga menemui jalan buntu. Pada titik inilah aktivitas kebudayaan Indonesia didominasi oleh wacana yang saling mendukung antara kampanye kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru dan aktivi kebudayaan pro-liberalisme Barat.

Dengan demikian dua faktor kebudayaan, baik yang dimanfaatkan oleh pemerintah Orde Baru maupun para tokoh kebudayaans liberal pro-Barat, baik disengaja maupun tidak, telah bekerja secara erat untuk menyingkirkan komunisme di Indonesia. Pada gilirannya tidaklah mengherankan apabila wacana anti kiri menjadi dominan di dalam hampir seluruh sektor sosial, termasuk politik dan kebudayaan sepanjang sejarah Orde baru yang bahkan masih berlanjut hingga hari ini. Dua faktor kebudayaan ini merupakan sebagian dari faktor-faktor yang menentukan dalam kampanye nilai-nilai ideologis melalui produk-produk budaya dalam membentuk persepsi masyarakat untuk mengubur peran jahat kaum komunis di tahun 1965. Dalam konteks inilah ritual politik tahunan yang dilakukan setiap tanggal 1 Oktober berfungsi sebagai pernyataan formal untuk melengkapi sebuah proses ideologis yang masih berlanjut entah sampai kapan.

Wijaya Herlambang, menyelesaikan pascasarjana di University of Queensland dengan tesis master “Exposing State Terror: Violence in Contemporary Indonesian Literature” (2005) disusul dengan desertasi Doktoral “Cultural Violence: Its Practice and Challenge in Indonesia” (2011). Ia juga adalah penulis buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-komunisme Melalui Sastra dan Film”, Marjin Kiri (2013).

Catatan: Artikel ini merupakan Makalah Penulis dalam Diskusi bertajuk “Sastra, Kritik, dan Politik Orde Baru” yang diselenggarakan bertepatan dengan Malam Anugerah Sayembara Kritik Sastra DKJ 2013 di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jumat, 17 Januari 2013. Diketik ulang dan dipublikasikan di sini untuk tujuan pendidikan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut