Sarekat Hijau, Kisah Ormas Reaksioner ‘Peliharaan’ Kolonial

Lima tahun lalu, situs pembocor dokumen-dokumen rahasia, Wikileaks, menyingkap hubungan antara Kepolisian RI dengan Front Pembela Islam (FPI). Situs yang didirikan oleh Julian Assange itu mengungkapkan, FPI sengaja dimanfaatkan sebagai “Attack dog” oleh Polri.

Kita tidak perlu kaget dengan informasi Wikileaks itu. Dalam sejarah negeri ini, kebiasaan memelihara milisi atau ormas reaksioner bukanlah hal baru. Biasanya ormas reaksioner dijadikan “tangan informal” aparat keamanan pemerintah untuk memukul tokoh-tokoh penentang pemerintah dan membungkam aksi-aksi protes rakyat.

Ironisnya, kebiasaan semacam ini diwarisi dari penguasa kolonial. Pada tahun 1920-an, ketika aksi-aksi protes petani makin marak di desa-desa, penguasa kolonial bekerja sama dengan penguasa pribumi membentuk ormas-ormas reaksioner. Isinya kebanyakan adalah tukang pukul, penyamun, dan pengangguran. Ormas-ormas reaksioner didukung oleh Polisi, kyiai pro-kolonial, priayi, dan penguasa lokal.

Salah satu yang paling terkenal adalah Sarekat Hidjo atau Sarekat Hijau. Organisasi ini resmi berdiri tahun 1924. Pusat kegiatannya di sejumlah daerah di Jawa Barat. Tetapi yang paling besar di Priangan. Jumlah anggotanya tidak diketahui secara pasti. Namun, Benny G Setiono dalam bukunya, Tionghoa Dalam Pusaran Politik, menyebut organisasi beranggotakan 20.000-an orang.

Dalam bukunya, Kemunculan Komunisme Indonesia, Ruth T McVey banyak menceritakan sepak terjang milisi sipil reaksioner ini. Menurutnya, aktivitas utama kelompok ini adalah mengacaukan pertemuan Sarekat Rakyat (SR) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka juga menganggu Sekolah-Sekolah Rakyat yang dijalankan SR, memukuli orang-orang komunis, menghancurkan milik orang komunis, dan mengusir orang komunis dari desa-desa mereka.

Tan Malaka dalam risalahnya, Aksi Massa (1926), juga menggambarkan betapa kejamnya gerombolan Sarekat Hijau ini terhadap Sekolah-Sekolah Rakyat: “Akan tetapi, sekolah itu digencet dengan kekerasan. Dengan alasan yang tak cukup setiap waktu guru-guru di sekolah itu dilarang mengajar, dan orang tua murid-murid ditakut-takuti. Pukulan penghabisan dijatuhkan Serikat Hijau (sebuah kumpulan penyamun yang dikerahkan, diupah dan dipimpin oleh pemerintah dan orang-orangnya). Penyamun upahan ini disuruh membakar sekolah, menakut-nakuti dan menganiaya orang, murid dan guru-gurunya. Dan perintah dijalankan oleh mereka dengan sungguh-sungguh.”

Serakat Hijau ini memang sangat anti-komunis. Dalam pendiriannya, Sarekat Hijau terang-terangan anti-komunis dan melawan penyebaran komunisme. Selain itu, untuk membungkus watak premanistiknya, maka diberilah bungkus keagamaan: untuk melindungi dan menyebarkan agama. Namun demikian, pada prakteknya, mereka lebih banyak menjadi alat penguasa untuk memadamkan perlawanan rakyat yang dipimpin oleh kaum komunis.

SR dan PKI memang menjadi target penguasa kolonial dan antek-anteknya (penguasa lokal, priayi, dan kyia pro-Belanda). Maklum, SR dan PKI sangat aktif memimpin perjuangan petani di desa-desa melawan kesewenang-wenangan tuan tanah dan perusahaan perkebunan. Kehidupan petani di desa-desa makin merosot akibat didesak oleh perkebunan swasta. Selain itu, kaum tani dibebani pajak dan kerjapaksa. Inilah yang memicu keresahan dan pemberontakan di daerah pedesaan.

Dalam prakteknya, seperti diungkapkan Ruth T McVey, serangan Sarekat Hijau tidak hanya terhadap SR dan PKI, tetapi mulai menyasar juga Sarekat Islam (SI). Sebagai pendukung reformasi agama, SI berkampanye melawan Sholat Jumat yang diabdikan untuk Bupati. Sebagai balasannya, para Bupati menggunakan Sarekat Hijau dan Pamitraan (organisasi serupa) untuk memukul SI. Lantaran itu, HOS Tjokroaminoto harus turun ke Priangan untuk mengatasi masalah tersebut.

SI sendiri kemudian menjadi pengeritik pedas terhadap kehadiran ormas-ormas reaksioner ini. Haji Agus Salim, yang dikenal sangat anti-PKI, menganggap tindakan pemerintah kolonial itu sedang bermain api dengan kekerasan dan menempatkan lawannya di luar perlindungan hukum. Bagi Haji Agus Salim, tindakan semacam itu justru menyabot semua kehormatan penguasa. Protes keras juga datang dari semua partai oposisi di Indonesia. Mereka menganggap Sarekat Hijau dan ormas sejenisnya sebagai kelompok fasis.

Yang menarik, PKI sendiri tidak menganggap Sarekat Hijau dan sejenisnya sebagai organisasi fasis. Alasannya sederhana: kelompok tersebut tidak mewakili gerakan politik yang jelas. Bagi PKI, Sarekat Hijau dan sejenisnya hanyalah organ kriminal bayaran dari penguasa kolonial.

Namun, dampak serangan Sarekat Hijau dan kelompok sejenis terhadap PKI cukup signifikan. Seperti diungkapkan oleh Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat Di Jawa Tahun 1912-1926, di daerah Priangan, sebagai akibat pukulan Sarekat Hijau, banyak anggota SR mengundurkan dan beberapa struktur SR hancur.

Untuk mengantisipasi serangan Sarekat Hijau dan paguyuban anti-komunis lainnya, PKI mengambil sejumlah langkah: Satu, mengorganisir para jagoan-jagoan setempat, terutama yang bersikap anti-kolonial, ke dalam sel-sel SR/PKI. Dua, memperkuat disiplin organisasi untuk mencegah anggota maupun seksi PKI melakukan tindakan di luar garis dan arahan organisasi. Karena serangan gerombolan Sarekat Hijau mulai menghantam di luar komunis, termasuk kaum minoritas, maka di Bandung berdiri gerakan “Anti-Ribut Bond”, yang bertujuan membalas setiap serangan Sarekat Hijau dan gerombolannya.

Namun, organisasi semacam Sarekat Hijau di jaman Belanda cukup banyak. Model organisasi mereka beragam: ada paguyuban, perkumpulan tolong-menolong, organisasi keagamaan, dan lain-lain. Di Priangan, ada organisasi sejenis bernama Kaum Pamitran. Kemudian ada Sarikat Hitam dan Sarekat Kemantren Cirebon di Cirebon. Di Jawa Timur, ada politiek-economische Bond, yang didanai oleh sindikat gula dan penguasa lokal.

Rudi Hartono

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut