Ribuan Rakyat Miskin Demo Pemkab Magelang

MEGELANG: Seribuan massa dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menggelar aksi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, Senin (9/8). Mereka menuntut Pemkab Magelang mencabut Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47/2009 tentang Pelayanan Kesehatan karena dinilai tidak berpihak kepada warga miskin.

Ketua SRMI Kabupaten Magelang Muhbasam mengatakan, Perbub itu justru membuat rakyat miskin sulit mengakses kesehatan, karena ketentuan itu hanya menanggung 50% biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Padahal, menurut Basam, Pemkab Magelang punya kecukupan anggaran untuk menggratiskan pelayanan kesehatan bagi warga miskin di daerah ini.

Dalam aksi itu, mereka juga memrotes tindakan sejumlah SMP dan SMA yang menyita ratusan ijazah siswanya karena belum melunasi biaya sekolah. SRMI mendesak Pemkab Magelang untuk segera menerapkan pendidikan gratis bagi seluruh warganya.

Selain menbawa bendera dan panji-panji organisasi, massa juga membawa poster yang beriskan tuntutan mereka, diantaranya, “Tolak Jamkesda”, ‘Pemberlakuan SKTM 100%”, dan “Hapus Kriteria Miskin versi BPS”.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Bambang Budiono

    Nggak heran lagi… Dari awal, waktu masih menjabat Ketua DPC aja baik2in rakyat, tetapi begitu Partainya menang mutlak dan terpilih menjabat Ketua DPRD II Kabupaten Magelang (th 1999) sudah mulai nyata kejelekan Mentalnya. Setiap berjumpa dengan rakyat/simpatisan yg telah mengusungnya pasti pura2 tidak kenal,seakan takut dimintai uang balas jasa. Padahal rakyat/simpatisan tidak berharap diberikan uang/harta, disapa saat bertemu muka saja sudah menjadi suatu kesenangan/kebanggaan tersendiri.

    Kejelekan mentalnya makin nyata saat berganti jabatan menjadi Bupati. Kawan Seperjuangan =kala masih sama2 di DPC= yang saat ini menjabat Ketua DPRD II paruh waktu malah ditelikung, dan berusaha dikudeta supaya turun dari jabatannya.

    Jadi tidak heran jika kebijakan/ peraturan yang dibuatnya selalu tidak berpihak pada masyarakat luas/rakyat. Kawan yg Nota Bene sudah dikenal baik dan sama berjuang saja dihantam, apalagi rakyat/warga masyarakat yg kurang atau bahkan tidak dikenalnya sama sekali….