Ribuan Petani Peringati Hari Tani Nasional Di Jakarta

JAKARTA (BO)– Ribuan petani dari Serikat Petani Indonesia (SPI) bergerak menuju ke depan Istana Negara, siang tadi (24/9). Aksi ini merupakan bagian dari peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang jatuh pada hari ini.

Massa bergerak dari Mesjid Istiqlal ke istana negara, dan kemudian mengakhiri aksinya di bundaran HI. Sebagian besar massa berkaos kuning ini membawa sejumlah poster dan baliho berisis tuntutan.

Dalam pernyataan sikapnya, SPI mengajukan sejumlah tuntutan kepada Presiden SBY, diantaranya: pelaksanaan UUPA 1960 dan Pasal 33 UUD 1945, pelaksanaan pembaruan agrarian dengan sebuah peraturan pemerintah tentang reforma agraria, penyelesaian konflik agrarian, dan pencabutan UU yang merugikan petani.

Selain massa petani dari SPI, seratusan massa dari Persatuan Rakyat Jakarta dan Forum Komunikasi Tanah  Merah Bersatu (FKTMB)  juga menggelar aksi memperingati HTN di depan istana negara.

Tuntutan utama mereka adalah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 sebagai jawaban terhadap persoalan rakyat Indonesia, termasuk kaum tani.

“Pemerintah SBY-Budiono sudah mengabaikan konstitusi, khususnya pasal 33 UUD 1945. Buktinya, ekonomi kita semakin mengarah ke liberalisme,” kata Aris Wiyono selaku koordinator aksi.

Aktivis Persatuan Rakyat Jakarta dan FKTMB menggelar sebuah aksi teatrikal. Seorang ibu terlihat memegang wadah berisi batangan-batangan kuning menyerupai emas dan ditutupi dengan bendera Amerika Serikat.

“Tetrikal ini menggambarkan perampokan kekayaan alam kita oleh negeri-negeri imperialis. Ini terjadi karena pemerintahan nasional kita tunduk kepada asing dan menjalankan sistem ekonomi yang didikte dari luar,” kata Agus Casyono, jubir Persatuan Rakyat Jakarta.

Selain itu, FKTMB juga mengangkat persoalan ketidakmampuan rakyat mengakses tanah untuk hidup. Hal itu, kata Jubir FKTMB, Aris Wiyono, dikarenakan pemerintah mengutamakan kepentingan ekonomis swasta ketimbang rakyat.

Aris mencontohkan nasib rakyat yang tinggal di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara, yang dianggap oleh pemerintah DKI sebagai “penghuni illegal”. Padahal, kata Aris, jika mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka tidak ada rakyat Indonesia yang pantas disebut penduduk illegal.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut