Ribka Tjiptaning Desak Penyelidikan Peristiwa 27 Juli 1996

Anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mendesak agar para pelaku penyerangan dalam peristiwa 27 Juli 1996 segera diadili. Pasalnya, sampai hari ini, para pelaku penyerbuan itu masih bebas berkeliaran, tak tersentuh oleh hukum.

Katanya, sekalipun ada proses pengadilan, tetapi pengadilan itu bukan pengadilan HAM, melainkan pengadilan koneksitas yang penuh dengan intervensi kekuatan orba.

Akibatnya, yang menjadi terdakwa juga terbatas, hanya di kalangan bawahan. Tidak menyentuh mantan Presiden Soeharto, Faisal Tanjung selaku mantan Panglima ABRI, Syarwan Hamid sebagai mantan Kasospol. “Soesilo Bambang Yudhoyono juga tidak tersentuh,” katanya.

Laporan Akhir Komisi Hak Asasi Manusia menyebut pertemuan tanggal 24 Juli 1996 di Kodam Jaya dipimpin oleh Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudoyono (sekarang Presiden RI).

Hadir pada rapat itu adalah Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan atau pengambilalihan Kantor DPP PDI oleh Kodam Jaya.

“Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang saat itu Kasdam Jaya patut diduga terlibat dalam Peristiwa 27 Juli,” kata politisi PDI perjuangan itu.

Oleh karena itu, Ribka Tjiptaning pun menuntut agar DPR segera merevisi keputusan politiknya yang dulu mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 27 Juli 1996.

“DPR harus segera membentuk Pansus Kasus 27 Juli dan merekomendasikan pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc,” katanya.

Selain itu, Ribka Tjiptaning juga mendesak Komnas HAM untuk membentuk Tim Penyidik Kasus 27 Juli Pro Justicia.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut