Ribka Tjiptaning Bantah Tudingan Penghilangan “Ayat Rokok”

JAKARTA: Anggota DPR Komisi IX Ribka Tjiptaning membantah tudingan LSM terkait dugaan penghilangaan ayat 2 Pasal 113 UU No 36 tahun 2009 atau sering disebut “ayat rokok sebagai sebuah tudingan “tanpa disertai proses penelitian, pengkajian, dan pengumpulan fakta hukum sebagaimana mestinya”.

Menurut Ribka Tjiptaning, koalisi LSM telah menerimah secara “mentah-mentah” proposal dari Hakim Sorimuda Pohan, mantan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Demokrat.

Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa apa yang dia lakukannya sudah sesuai dengan tata tertib DPR tahun 2004/2009, pasal 150, ayat 4, yang berbunyi; “Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.”

Dijelaskan, saat dirinya selaku ketua Komisi IX DPR menyampaikan pidato RUU Kesehatan di hadapan rapat paripurna, tanggal 19 september 2009, ayat 2 pasal 113 tentang ketentuan tembakau menjadi zat adiktif masih ada dan dicamtumkan.

“Saya punya bukti dokumen dan rekaman mengenai hal itu,” tegasnya melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online (11/10).

Menurutnya, sejak saat itu tugasnya sebagai ketua komisi sudah berakhir di situ, dan selanjutnya draft UU No 36 tahun 2009 diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani dan berlaku setelah penandatanganan itu.

Perilahal tudingan penghapusan ayat itu, Ribka Tjiptaning menganggap hal itu sebagai “tuduhan yang salah alamat” dan terjadi karena koalisi LSM memakan mentah-mentah asumsi dari Hakim Sorimuda Pohan.

Tembakau Sebagai Zat Adiktif

Ketentuan tembakau sebagai zat adiktif memang menjadi kampanye utama gerakan anti-tembakau dan anti-rokok, khususnya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Namun, oleh berbagai kalangan masyarakat dan ilmuwan, perdebatan soal tembakau sebagai zat adiktif sebetulnya belum selesai, apalagi kampanye anti-tembakau dituding ditunggangi oleh kepentingan asing, khususnya perusahaan farmasi dari negeri-negeri imperialis.

Sementara bagi Ribka Tjiptaning selaku pribadi dan selaku anggota PDIP, partai yang katanya membela nasib wong cilik, pembatasan tembakau itu akan menyebabkan kerugian bagi petani tembakau di Indonesia.

Pada saat penyusunan UU nomor 36 tahun 2009, berbagai kelompok masyarakat menyampaikan penolakan terhadap ketentuan tembakau sebagai zat adiktif, terutama sekali yang dilakukan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dan Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia.

Menurut Tjiptaning, pelarangan terhadap tembakau tidak bisa dilihat dari aspek kesehatan saja, melainkan menyangkut aspek ekonomi-politik secara keseluruhan.

“Dalam beberapa penelitian di berbagai negara peraturan yang meng-ilegalkan tembakau selalu diiringi dengan meningkatnya produk nikotin bukan tembakau, tetapi nikotin obat.”

Tjiptaning menuding korporat besar farmasi memperoleh manfaat dan sekaligus mendanai kampanye anti tembakau ini.

Sementara peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menduga adanya tangan imperialisme, dalam hal ini korporasi raksasa (TNC/MNC), dalam kampanye anti-rokok dan tembakau di dunia ketiga.

“Mengapa PBB, negara-negara maju, Bank dunia, banyak melahirkan aturan tentang restriksi tembakau, rokok, nikotin ? bukankah negara-negara maju seperti AS dulunya merupakan negara penghasil tembakau dan rokok yang sangat besar,” ungkapnya.

Sekarang ini pun, lanjutnya, AS masih terus menggempur pasar kita dengan produk rokoknya, bahkan mengakuisisi sejumlah perusaan rokok dalam negeri.

Menurut Daeng, negara maju tidak akan bermasalah jika kehilangan salah satu industri rokoknya, namun bagi negara berkembang yang belum mengembangkan banyak industri, hal itu akan menjadi masalah besar karena masih bergelut dengan tingginya angka pengangguran, kemiskinan dan masalah ekonomi lainnya.

Daeng mengatakan, rokok merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang ada didalam negeri yang dikerjakan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai dengan hilir. “Kegiatan ini telah dapat dikerjakan di dalam negeri dengan minimal sekali komponen impor,” katanya. (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut