Jakarta, Berdikari Online-Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kembali menimbulkan sorotan serius terhadap pengawasan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan laporan media detikcom, sekitar 500 siswa dan guru mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berupa sop galantin, telur puyuh, dan kuah timlo.
Kepala Dinas Kesehatan Klaten, Anggit Budiarto, menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Labkesmas menemukan kandungan bakteri Bacillus sp pada sampel makanan MBG yang dikonsumsi para siswa. Bakteri tersebut diketahui memicu gejala mual, muntah, diare, sakit perut, dan pusing yang dialami para korban.
Selsius Pulotengah, Ketua Pengurus Besar Asosiasi Pergerakan Indonesia Timur (PB API-T), menilai kejadian ini merupakan bukti nyata lemahnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) terhadap kualitas dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
“Program Makan Bergizi Gratis sejatinya memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun ketika pengawasan terhadap kualitas makanan lemah, program ini justru berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan pelajar. BPOM RI gagal menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” tegas Selsius Puloteng, Sabtu (09/05/2026).
Menurutnya, BPOM seharusnya tidak hanya hadir setelah muncul korban, melainkan aktif melakukan pemeriksaan berkala terhadap dapur produksi MBG, distribusi makanan, higienitas bahan baku, hingga mekanisme penyimpanan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Selsius menilai kasus di Klaten menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola program MBG secara nasional. Sebelumnya juga telah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan MBG di beberapa daerah lain, termasuk di Klaten pada April 2026 serta sejumlah wilayah lain di Indonesia.
“Negara tidak boleh menjadikan anak-anak sebagai korban sistem kelalaian. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai program yang mengatasnamakan memuat gizi justru menimbulkan trauma dan membahayakan kesehatan generasi muda,” lanjutnya.
Selsius Pulotenga juga mendesak Badan Gizi Nasional (BGN), BPOM RI, serta seluruh penyedia layanan MBG untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keamanan pangan nasional. Ia menilai pemerintah perlu membuka hasil audit secara transparan kepada publik agar kasus serupa tidak terus terulang.
Sebagai bentuk protes dan tuntutan pertanggungjawaban, Pengurus Besar API-T menyatakan akan menggelar aksi penguatan besar-besaran pada pekan depan di Kantor BPOM RI dan Badan Gizi Nasional (BGN). Aksi tersebut akan membawa tuntutan evaluasi program nasional MBG, audit seluruh dapur MBG, serta penindakan tegas terhadap pihak yang lalai dalam pengawasan keamanan pangan.
“Keselamatan anak-anak tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar target program pemerintah. Negara wajib menjamin setiap makanan yang diberikan kepada siswa aman untuk dikonsumsi,” tutup Selsius Puloteng.
(Amir)