PRP Dukung Pemogokan Serikat Pekerja Kertas PT. Pindo Deli

Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) menyatakan dukungan atas rencana pemogokan yang akan digelar oleh serikat pekerja kertas PT. Pindo Deli. Pemogokan itu sedianya akan digelar pada 4 Juni 2012 dan akan berlangsung selama 14 hari.

Pemogokan ini akan digelar oleh Serikat Pekerja Kertas PT Pindo Deli (SPK PD), anggota Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI), yang berafiliasi di Konfederasi Serikat Nasional (KSN).

“Rencana mogok kerja ini dilakukan karena perundingan kenaikaan upah kembali mengalami dead lock. Padahal pada perundingan pertama, perusahaan kertas itu telah sepakat untuk memenuhi tuntutan kenaikan upah buruh,” kata ketua Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP), Anwar Ma’aruf.

Pada pertama itu berlangsung tanggal 7-8 Mei 2012. Pada perundingan itu, anak perusahaan Sinas Mas Group ini sudah menyepakati tuntutan kenaikan upah para pekerja. Sayangnya, sampai sekarang ini, pihak manajemen PT. Pindo Deli tak kunjung melaksanakan hasil kesepakatan itu.

“Kenaikan upah tersebut seharusnya didasarkan penilaian kinerja/prestasi atau yang lazim disebut Penilaian Akhir Tahun (PAT),” kata Anwar Ma’ruf.

Menurut Ma’ruf, kenaikan upah sebesar 18% yang dituntut oleh pekerja disebabkan oleh adanya selisih UMK 2012 Kabupaten Karawang dan hasil penilaian prestasi kinerja para pekerja saat ini.

“Manajemen PT Pindo Deli selama ini tidak pernah memberikan penghargaan kepada para buruh yang sudah bekerja bertahun-tahun,” katanya.

Persoalan lainnya, kata Ma’aruf, adalah menjamurnya tenaga kerja asing yang akhirnya menimbulkan kesenjangan antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing, khususnya untuk permasalahan upah dan fasilitas.

Selain itu, ungkap Ma’aruf, setengah dari 13.000 buruh masih berstatus kontrak dan outsourcing. Hal ini tentu saja akan menyebabkan kepastian kerja bagi buruh tidak terjamin.

“Ini membuktikan adanya pengabaian dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Upah murah dan sistem kerja kontrak serta outsourcing selama ini memang diperlihara oleh rezim neoliberal untuk menggaet para pemilik modal agar menanamkan investasinya di Indonesia,” tegasnya.

Dalam seruan politiknya, PRP juga mengecam praktek kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak pengusaha terhadap pengurus serikat pekerja. Tindakan itu dianggap turut memperlemah serikat pekerja.

“Praktik kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja telah menjadi senjata ampuh bagi pemilik modal untuk membungkam keberadaan serikat pekerja di perusahaan mereka,” ungkap Anwar Ma’aruf.

Di akhir seruan politiknya, PRP mengajak kaum buruh Indonesia melakukan perlawanan terhadap praktek penindasan yang dilakukan oleh pemilik modal dan rezim neoliberal.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Katanya gak jd demo mogok kerja,udh diel atau belum sih..jelasin donk besok mogok atau nggak…