PRD Lampung Barat Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

Sedikitnya 180-an petani anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Lampung Barat, Lampung, menggelar aksi massa di kantor Bupati setempat, Rabu (12/1). Mereka menuntut penyelesaian konflik agraria antara petani dengan PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU).

“Kami menuntut agar PT. KCMU segera mengembalikan sertifikat milik petani. Selain itu, kami juga mendesak pengembalian tanah milik petani,” kata Rahmad, sekretaris PRD lampung, yang mewakili para petani.

Dalam aksinya itu, petani yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini diterima berdialog dengan Bupati dan instansi terkait, seperti Sekda, Kapolres lambar, kodim, kepala dinas perkebunan, dan kepala BPN.

Dalam dialog tersebut, PRD mengajukan tuntutan pembentukan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria. Tanpa melalui perdebatan panjang, tuntutan tersebut langsung disetujui oleh Bupati Lampung Barat.

Bupati Lampung Barat berjanji akan mengeluarkan SK terkait pembentukan Panitia Penyelesaian Konflik Agraria. “Iya, tuntutan kami dipenuhi. Dan janjinya akan segera di SK-kan dalam waktu dekat,” ujar Rahmad.

Selain tuntutan penyelesaian konflik agraria di Lambar, PRD juga menyampaikan solidaritas untuk petani di Mesuji, Bima, dan Sungai Sodong. PRD menyerukan agar dibentuk Panitia Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria.

Andi Nursal

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut