Warga Pekanbaru: KPU Pekanbaru ‘Biang Kerok’ Kisruh Pilkada

Sejak 29 Desember 2011 lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru tidak pernah sepi dengan aksi massa. Tidak hanya itu, rumah anggota Komisioner KPU Pekanbaru pun menjadi sasaran amukan massa.

Kejadian itu merupakan buntut dari kemarahan rakyat Pekanbaru atas keberpihakan KPU terhadap salah satu kandidat dalam pilkada Kota Pekanbaru. Bahkan, demi memaksakan kemenangan “calon”-nya, KPU menggugurkan kandidat pemenang.

“KPU Pekanbaru tidak netral. Mereka memihak pasangan Septina Primawati Rusli-Erizal Muluk. Anehnya, mereka tidak mau mengakui pilihan rakyat Pekanbaru,” ujar Doni Herman, salah seorang warga Pekanbaru, saat berkunjung ke redaksi Berdikari Online, di Jakarta (11/1).

Tindakan KPU tersebut, kata Doni, telah memicu kemarahan rakyat Pekanbaru. “Rakyat merasa dihina hak politiknya. Pasalnya, dua kali pemungutan suara dilakukan, rakyat terus memenangkan pasangan Firdaus-Ayat,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Agus Sulfaira, aktivis yang turut  dengan warga Pekanbaru ke Jakarta, keputusan KPU Pekanbaru menggugurkan pasangan Firdaus-Ayat sangat aneh dan tidak masuk akal.

Agun menjeaskan, keputusan diskualifikasi itu keluar pasca proses pemungutan suara yang menghasilkan Firdaus-Ayat sebagai pemenang. Bahkan, hasil pemungutan suara itu sudah diplenokan oleh KPU.

Pada 28 Desember lalu, sehari setelah pleno hasil rekapitulasi PSU Pekanbaru, KPU mengeluarkan SK Nomor 79 tahun 2011 tentang pendiskualifikasian Firdaus-Ayat sebagai calon walikota Pekanbaru.

KPU beralasan, Firdaus MT telah melakukan pembohongan publik saat mengisi formulir sebagai calon Walikota. Pasalnya, dalam formulir tersebut, Firdaus hanya mendaftarkan istri pertamanya. Padahal, Firdaus diisukan punya istri kedua.

“Itu hanya isu dari pihak yang kalah. Faktanya, Firdaus hanya punya satu istri. Sedangkan isu istri kedua hanya akal-akalan pihak KPU dan kandidat yang kalah,” kata Agun Sulfaira.

Terkait permainan kotor KPU Pekanbaru ini, Agun Sulfaira, atas nama rakyat Pekanbaru, mendesak KPU pusat dan pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas. “Kami menuntut seluruh anggota KPU Pekanbaru dipenjarakan dan diberi sanksi berat,” tuntutnnya.

Konflik Pilkada Pekanbaru sudah berlangsung lama. Pada 18 Mei 2011 lalu, rakyat Pekanbaru menggelar pilkada. Hasilnya: Firdaus-Ayat menang dengan perolehan suara 58,87%.

Lalu, Septina Primawati, yang juga istri Gubernur Riau, Rusli Zaenal, menggugat hasil Pilkada ini di Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah melalui proses persidangan, MK memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 12 kecamatan di kota Pekanbaru dalam tempo 90 hari.

Tetapi KPU Pekanbaru sengaja tidak mau melaksanakan PSU dengan alasan tidak ada anggaran. Akhirnya, persoalan ini dikembalikan ke tangan MK. Saat itu, MK menyimpulkan bahwa ada upaya pengunduran PSU secara tersistematis, massif, dan terstruktur.

MK kemudian memutuskan agar kembali digelar PSU (rakyat Pekanbaru menyebutnya PSU jilid II). Anehnya, menjelang proses PSU itu, sejumlah camat dan lurah pendukung kandidat Firdaus-Ayat dicopot jabatannya.

PSU Jilid II berlangsung 21 Desember 2011 lalu. Hasilnya: kemenangan pasangan Firdaus-Ayat malah bertambah menjadi 61, 82%. Hasil PSU ini sudah diplenokan dan disahkan sendiri oleh KPU pada 27 Desember 2011.

ULFA ILYAS

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut