PRD Deklarasikan Gerakan Pasal 33

Dua ratusan orang menghadiri deklarasi “Gerakan Nasional Pasal 33” di Gedung Juang 45 Jakarta, tadi siang (22/7). Sebagian peserta adalah kaum buruh dan rakyat miskin kota dari berbagai titik di Jakarta.

Acara dibuka dengan lagu-lagu perjuangan. Tari Adinda, pemusik kerakyatan dari Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), tampil pertama. Ia membawakan beberapa lagu perjuangan, khususnya tentang penderitaan kaum buruh Indonesia. Maria Sahida, seorang aktivis perempuan, juga tampil membawakan beberapa lagu perjuangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan orasi-orasi politik. Ketua Umum PRD Agus Jabo tampil membawakan orasi politik paling pertama. Ia membuka pidatonya dengan menceritakan deklarasi PRD pada 22 Juli 1996.

Katanya, deklarasi PRD pada 15 tahun yang lalu merupakan sebuah tindakan berani untuk mendobrak kekuasaan rejim orde baru. “Tindakan berani itu sangat diperlukan saat itu untuk mendorong maju sentimen anti-orde baru,” katanya.

Agus Jabo melanjutkan, sekarang PRD kembali berusaha mengambil tindakan lebih berani untuk berhadap-hadapan dengan imperialisme. “Gerakan Pasal 33 ini merupakan langkah maju PRD untuk menghadang imperialisme,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo juga menyinggung tentang kehancuran ekonomi nasional akibat praktek imperialisme. “Negara kita hanya dijadikan penyedia bahan baku. Hampir semua hasil kekayaan alam, termasuk energi, diekspor ke luar negeri. Tidak ada satupun yang tersisa untuk diolah di dalam negeri,” ujarnya.

Agus Jabo berharap agar “Gerakan Pasal 33” tidak berumur pendek, tetapi terus dipertajam isu dan diperluas kepada rakyat banyak. Isu pasal 33 ini bisa menjadi platform politik untuk pembangunan persatuan nasional.

Seusai Agus Jabo menyampaikan orasi, Permadi, mantan politisi PDI Perjuangan, naik ke mimbar untuk menyampaikan orasi. Ia menyebut diri sebagai penyambung lidah Bung Karno.

Permadi berharap agar PRD menjadi partai oposisi yang tangguh dan revolusioner. “Saya kenal PRD sejak dulu. Partai ini adalah partai yang menghimpun kaum revolusioner,” ujarnya dengan berapi-api.

Permadi kemudian menguraikan arti penting pasal 33 UUD 1945. Katanya, pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen merupakan fondasi perekonomian Indonesia yang dikehendaki para pendiri bangsa.

Permadi juga mengajak rakyat Indonesia untuk membuat revolusi. “Situasi sekarang sudah sangat parah. Kalau tidak melakukan perubahan sekarang, maka 10 tahun ke depan belum tentu ada bisa hidup,” katanya.

Pidato selanjutnya disampaikan oleh Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Lukman Hakim. Lukman menyoroti soal situasi perburuhan saat ini ditengah gempuran imperialisme.

Selain itu, Lukman juga mengeritik RUU BPJS. “RUU BPJS itu bertentangan dengan pembukaan UUD 1945,” ujarnya.

Lukman mengatakan, banyak orang yang salah dalam menafsirkan “negara kesejahteraan”. “Negara kesejahteraan itu tidak ada dalam UUD 1945. Negara kesejahteraan itu adalah jalan keluar kapitalisme untuk mencegah krisis yang lebih mendalam. Kita itu memperjuangkan sosialisme Indonesia,” katanya.

Di bagian terakhir, Wanda Hamidah, anggota DPRD DKI Jakarta, tampil menyampaikan pidatonya. Ia mempertanyakan kenyataan bahwa 5% penduduk Indonesia menikmati 80% kue pembangunan, sedangkan 95% rakyat Indonesia memperebutkan 20%.

Menurutnya, kenyataan itu sangat bertolak belakang dengan semangat pasal 33 UUD 1945. “Pasal 33 UUD 1945 itu mengejar kemakmuran untuk seluruh rakyat, bukan kemakmuran orang-seorang,” ujarnya dengan suara lantang.

Wanda juga mengeritik pemberlakuan UU nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Akibat dari penerapan UU tersebut, penyediaan air minum diserahkan kepada pihak swasta dan asing.

Di Jakarta, katanya, sumber daya air hanya dikuasai oleh dua perusahaan asing, yaitu Lyonnaise dan Thames.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut