PRD: BPJS Gagal, Wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta!

Aksi SRMI menyuarakan kegagagalan BPJS

Artikel ini merupakan materi yang disusun oleh Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) untuk menjawab persoalan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BJPS dan sekaligus memberikan solusinya.

Perbincangan tentang jaminan sosial, terutama BPJS Kesehatan, semakin menyita perhatian publik setelah pemerintah menaikkan iuran sebesar 100% lewat Perpres No. 75 Tahun 2019. Perdebatan yang mengemuka lebih pada persoalan teknis, defisit, carutmarut pelayanan dan besaran kenaikan iuran.

Parahnya, baik pemerintah, BPJS Kesehatan dan para pendukungnya menyatakan bahwa penyebab defisit berasal masih kecilnya iuran peserta dan rakyat yang tidak patuh membayar iuran. Maka mereka sepakat bahwa menaikkan iuran dan melakukan penagihan ala debt colector adalah solusi. Padahal itu semua merupakan akibat dari sistem Jaminan Kesehatan yang dianut oleh Indonesia, yaitu Jaminan Kesehatan dengan prinsip Asuransi Sosial (UU No 40 Tahun 2004 pasal 19).

Kesehatan Adalah Hak Warga Negara, Negara Wajib Memenuhinya

Untuk urusan Jaminan Sosial atau Jaminan Kesehatan, tak usah jauh-jauh mengadopsi konsep dari luar yang liberal. Indonesia sejatinya telah mempunyai dasar yang kuat dalam Pancasila dan konsitusi (UUD 1945). Agar tak salah tafsir, berikut bunyi pasal yang mengatur Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Dasar 1945;

Pasal 28 H :

 (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

 (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34:

(1)   Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kedua pasal diatas merupakan rangkaian dasar bagi kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa kecuali melalui sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat (semesta) yang dapat mendorong pengembangan diri setiap orang sebagai manusia bermartabat. Artinya pemerintah menjamin kesehatan rakyat dari hulu sampai hilir, dari pencegahan hingga pengobatan. Mempertahankan kesehatan rakyat melalui peningkatan gizi, kualitas hidup dan penyediaan fasilitas kesehatan yang bermutu hingga penyediaan alat kesehatan dan farmasi yang berkualitas.  Sebuah kewajiban dan tanggungjawab negara dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kuncinya : Jaminan Kesehatan,Hak Warga Negara, dan Kewajiban Negara. Namun apa yang Terjadi?

Pembajakan Sistem Jaminan Sosial Menjadi Asuransi Sosial

Dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang menjadi dasar lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS sama sekali tidak menyebutkan ketentuan tentang Asuransi Sosial. Artinya, yang terjadi adalah UUD 1945 hanya menjadi “cover” bagi jalanya agenda liberalisasi di bidang jaminan sosial.

Begini proses pembajakannya; kisah SJSN sendiri mula-mula adalah adanya ide untuk mereformasi sektor keuangan. Tahun 1998, seiring dengan ditandatanganinya LoI (letter of intent) dengan IMF oleh Soeharto, Asian Development Bank/ADB mengeluarkan  dokumen “Technical Assistance to the Republic of Indonesia for the Reform of Pension and Provident Funds” yang menganjurkan adanya reformasi (baca : liberalisasi) dalam pengelolaan dana pensiun atau jaminan hari tua. Pada tahun 2002, ADB  berdasarkan  pada  Report and Recommendation of  the President to the Board of Directors on a Proposed Loan to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform Program  (Laporan dan Rekomendasi Presiden kepada Dewan Direksi pada Usulan Pinjaman untuk Republik Indonesia untuk Kelola Keuangan dan Program Reformasi Keamanan/Jaminan Sosial), mengeluarkan dokumen Technical Assistance to the Republic of Indonesia for Financial Governance and Social Security Reform. Dokumen itu mendorong adanya reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan jaminan sosial. Secara rinci, kemudian ADB memberikan rekomendasi dan arahan-arahan bagi pemerintah maupun parlemen.

Akhirnya UU Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN berhasil disahkan. UU ini sangat manipulatif karena mengambil semua hal yang baik tentang sistem jaminan sosial dalam konstitusi sebagai konsideran dan dasarnya, namun terdapat hal prinsip yang mengubah prinsip jaminan sosial menjadi asuransi sosial dan bersifat wajib bayar iuran. Dalam UU SJSN pada bagian ketentuan umum pasal 1 angka 3, menetapkan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran sebagai syarat peserta memperoleh manfaat. Pada pasal 19 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa jaminan sosial diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial.  Pasal 20 ayat (1) Peserta Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iuranya dibayar oleh pemerintah.

Kemudian, dengan narasi jaminan kesehatan gratis untuk rakyat, pendukung neoliberal datang dari berbagai kalangan, baik pemerintah, DPR dan bahkan serikat buruh, melakukan proses politik dan mobilisasi besar-besaran untuk mendukung penyusunan dan pengesahan UU BPJS (UU No. 24 Tahun 2011). Kampanye soal jaminan sosial merupakan tanggungjawab negara dengan mengembangkan jaminan sosial ala asuransi sosial terus digembar-gemborkan, sehingga pemahaman jaminan sosial sejati menjadi kabur.

Jaminan Sosial Pasca UU SJSN Hingga Sebelum UU BPJS Bersifat Sogokkan

Selama kurun waktu pasca UU SJSN disahkan, Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial dselenggarakan dalam rangka pemberikan kompensasi (sogokan)  kepada rakyat golongan lemah atau miskin, melalui program-program dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, beras untuk rakyat miskin, hingga bantuan langsung tunai. Semuanya itu merupakan jaring pengaman sosial (social scurity net)/JPS. Program-program tersebut merupakan ide populis dari neoliberal untuk meminimalisir efek negatif dari agenda deregulasi dan liberalisasi ekonomi.

Pasca  Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terbit, tahun 2005 diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Sosial, dimulai dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin/JPKMM atau dikenal dengan Askeskin (2005-2007) dan kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi program Jamkesmas. Jamkesmas dengan anggaran tidak lebih dari 8,6 T di tahun 2014 mampu meng-cover 86,4 juta jiwa (naik 10 juta dari 2013). Bahkan dari jumlah tersebut terdapat dana sisa yang dikembalikan pada kas Negara. Hal itu memungkinkan karena dana jaminan kesehatan hanya akan dikeluarkan jika ada warga negara yang sakit. Jamkesmas juga dilengkapi dengan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang mencakup 32,1 juta jiwa (2010). Selain itu masih ada sebagain rakyat yang sudah tercover dalam jaminan kesehatan melalui PT. ASKES, PT. Jamsostek, PT. Taspen dan ASABRI. Jadi posisi jaminan kesehatan pada tahun 2010 sudah mencakup sebanyak 142.179.507 jiwa atau setara 60,24% dari total penduduk 237,5 juta jiwa.

Maka harus diakui bahwa program Jamkesmas ini sejatinya merupakan bentuk jaminan sosial yang paling mendekati amanat konsitusi, dimana dalam program reformasi pembangunan kesehatan masyarakat (2010-2014) Jamkesmas akan ditingkatkan menjadi universal coverage yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan menyempurnakan sistem Jamkesmas (dan Jamkesda) dengan memperluas cakupan untuk seluruh rakyat. Kemudian melakukan perbaikan sistem yang ada di PT. Askes, PT. Jamsostek, Taspen, ASABRI.

Namun pada saat yang sama, agenda neoliberal yang sudah berhasil melahirkan UU SJSN kembali melakukan upaya pembentukan BPJS dengan mengintervensi DPR untuk mengesahakan UU BPJS yang didalamnya mengatur peleburan seluruh Badan atau Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi dua BPJS, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Peleburan merupakan agenda liberalisasi lanjutan setelah SJSN. Sembari mengkampanyekan kelemahan dan kesalahan sistem Jamkesmas, Jamsostek, Askes, Taspen dan ASABRI yang dinarasikan tidak profesional dan rawan korupsi. Akhirnya lahirlah UU BPJS. Seluruh jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan harus dikelola oleh BPJS Kesehatan yang dilabeli dengen nama Jaminan Kesehatan Nasional/JKN. Sedangkan 4 program lainya (Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, Jaminan Kematian/JKM, Jaminan Hari Tua/JHT dan Jaminan Pensiun/JP) dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Sistem Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan) ini pada akhirnya memungkinkan adanya keterlibatan Industri (kapitalis) Farmasi secara global ikut campur dalam “penyediaan” pelayanan kesehatan atau obat-obatan. Maka dibuatlah sistem Indonesian Case Base Groups (INACBG’s), yang sejak BPJS berlaku sudah menjadi polemik dan perdebatan. Dalam proses ini sangat kental sekali kepentingan industri farmasi dan pelayanan kesehatan bermain. Ketentuan teknis dari INS CBgs  ini tertuang dalam Permenkes Nomor 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s) hingga Formularium Obat Nasional yang setiap tahun akan mengalami kenaikan sesuai mekanisme pasar.

Itulah salah satu bentuk nyata terintegrasinya asuransi sosial BPJS dalam sistem pasar bebas, sehingga berkonsekuensi  adanya kenaikan tarif yang berakibat kenaikan iuaran.  Rakyat dan pemerintah sama-sama akan menanggung bebannya. Indikasi lain yang perlu diwaspadai  (meski masih belum terlihat) adalah bahwa BPJS dapat mewakili negara menjadi anggota lembaga internasional, yang berpotensi BPJS terseret krisis jika terjadi masalah atau krisis global.

Agar tampak baik dimata rakyat maka dipoleslah sistem asuransi sosial BPJS dengan 9 prinsip; gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, protabilitas, kepesertaan wajib, akuntabilitas, dana amanat dan hasil pengembangan dana digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta.

Makna gotong-royong dipersempit hanya sebatas si kaya bantu si miskin, yang sehat membantu yang sakit. Padahal pada kenyataannya iuran “si miskin” dibayar oleh APBN melalui skema PBI (Penerima Bantuan Iuran).  Komposisi dana iuran yang terkumpul dalam BPJS Kesehatan, terbesar adalah iuran PBI dan iuran pemerintah untuk ASN yang nota bene berkelas 3. Anggaran negara ini berpotensi terpakai untuk pengobatan kelas 1 dan 2 yang lebih mahal, hal itu dikarenakan banyak peserta PBI yang tidak memiliki atau bahkan tidak tahu dirinya masuk dalam peserta BPJS. Pada 2018 utilitas (pemanfaatan) PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah)  untuk rawat jalan 86,15% sementara PBI APBN sebesar 11,69%, Utilitas PBPU untuk inap 9,73% sementara PBI APBN sebesar 2,68%. Namun bila dilihat dari total iuran, sejak 2014 hingga saat ini iuran PBI APBN menduduki peringkat teratas sementara iuran PBPU menduduki peringkat terbawah. Artinya, makna gotong royong di sini tidak terjadi. Malah negara secara tidak langsung telah mensubsidi kalangan yang lebih mampu.

Selain soal gotong- royong, tujuh prinsip lainya juga termanipulasi. Dari sembilan prinsip SJSN hanya satu yang selalu ditekankan yaitu soal IURAN WAJIB. Bahkan BPJS diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada negara agar tidak memberi layanan administrasi publik bagi warga yang mangkir bayar iuran sebagai bentuk sanksi. Ini berbahaya, karena BPJS memiliki kekuasaan lebih tinggi dari konstitusi yang menjamin hak sipil seluruh rakyat.

Lalu apakah hanya rakyat dan pemerintah saja yang rugi?

Para pelaku usaha pun akan bertambah bebanya ketika iuaran harus naik. Padahal sebelum berlakunya BPJS banyak perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan yang modern dan layak. Setelah BPJS berlaku, fasilitas kesehatan itu harus tutup—karena pekerja memanfaatkan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, sehingga hak perkerjanya jadi berkurang dan berpotensi mengganggu hubungan industrial.

Jadi defisit BPJS Kesehatan selama beberapa tahun ini, bukan hanya karena persoalan ketidakdisplinan peserta atau fasilitas kesehatan, namun karena memang sistem ini yang bermasalah: Jaminan Sosial dijalankan dengan Sistem Asuransi. Dengan demikian semua peluang yang menyebabkan defisit terbuka lebar. Peluang penyebab defisit tersebut antara lain; komersialisasi sektor kesehatan sehingga harga obat-obatan dan layanan kesehatan mengalami kenaikan setiap tahun (12-15% pertahun), ketidakmampuan rakyat (peserta informal) membayar iuran, kemudian defisit anggaran negara yang menyebabkan menurunnya kemampuan menalangi PBI.

Liberalisasi dan Komersialisasi Sektor Kesehatan

Telah menjadi rahasia umum bahwa sektor kesehatan tidak lagi dipandang sebagai sektor sosial yang fundamental bagi kemajuan bangsa yang menuntut peran penuh negara. Kesehatan telah menjadi sektor bisnis sehingga berorientasi profit semata. Urusan kemanusiaan dapat dengan mudah dikesampingkan. Akses terhadap kualitas kesehatan pun disesuaikan dengan kemampuan individu untuk membayar, bukan dilihat sebagai hak universal yang dibutuhkan oleh seluruh manusia.

Kecenderungan komersialisasi kesehatan ini dibuktikan dari beberapa indikator berikut:

  1. Jumlah Rumah Sakit dan Klinik swasta lebih besar dibandingkan pemerintah. Perbandingannya mencapai 60:40. Data Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengungkapkan bahwa pertumbuhan Rumah Sakit Swasta per tahun rata-rata sebesar 7%, sementara Rumah Ssakit publik hanya 3%.
  2. Lebih dari 90% bahan baku Industri Farmasi masih diimpor. Sementara liberalisasi di sektor ini telah mendatangkan investor asing dalam jumlah signifikan sejak tahun 2010. Terintegrasinya sektor farmasi dalam ekonomi regional dan global ini membuat harga obat-obatan mengalami kenaikan yang konsisten.
  3. Sekitar 92% Alat Kkesehatan masih diimpor, mulai dari alat-alat besar dan berteknologi tinggi sampai dengan jarum dan benang. Sekalipun ada wacana sejak 2016, tapi belum tampak dukungan serius dari pemerintah untuk mengembangkan produksi Alkes di dalam negeri.
  4. Biaya Pendidikan Kedokteran masih sangat mahal. Untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Nnegeri dibutuhkan uang pendaftaran sebesar 150 juta hingga  300 juta rupiah. Sementara di universitas swasta antara 300 juta hingga 500 juta rupiah. Belum termasuk biaya kuliah per semester, biaya praktik, dll. Mahalnya biaya pendidikan untuk kedokteran ini berkorelasi langsung dengan mahalnya biaya kesehatan.

2020 masih akan mengalami desfit

Berikut adalah simulasinya :

Total Penerimaan menjadi Rp. 135,29 T, jika ditambah dengan penerimaan dari cukai rokok sebesar 23 % maka ada tambahan Rp. 2 T  sehingga Total penerimaan menjadi Rp. 137,29 trilyun.

Mengacu pada Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019 pengeluaran BPJS Kesehatan adalah Rp. 102,02 Triliun + Biaya operasional Rp. 4,7 T, jadi totalnya RP. 106,72 Triliun.  Trend kenaikan biaya kesehatan per tahun 12-15%, maka pada tahun 2020 bertambah 106,72 x 12% = 12,8 T jadi Rp 119,53 trilyun. Sedangkan sisa defisit 2019 sebesar 32,8 trilyun hanya berkurang 14 trilyun (dari kenaikan PBI per Agustus 2019) tersisa Rp 18,8 trilyun. Sehingga beban BPJS Kesehatan tahun 2020 sebesar 119,53 + 18,8 = Rp. 138,3 trilyun.  Maka masih ada defisit sekitarRp. 1,03 trilyun (138,3 – 137,29). Bisa diperkirakan defisit akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Demikian pula, dengan banyaknya masalah pada BPJS Kesehatan sekarang membuktikan bahwa sistem Asuransi Sosial ini tidak bisa memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang baik kepada rakyat.

Lalu apakah perlu diaudit? Hal itu perlu namun tidak akan menyelasaikan masalah sebenarnya. Audit harus dilakukan pada keseluruahn penyelenggaraan JKN dalam kerangka untuk memastikan trasnsisi ke sistem Jaminan Sosial yang baru yang sesuai UUD 1945.

Atas dasar analisis diatas, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyimpulkan:

  1. Bahwa Jaminan Sosial, termasuk Jaminan Kkesehatan adalah hak seluruh warga negara Indonesia (rakyat semesta) yang wajib dipenuhi oleh negara, sesuai Konstitusi (UUD 1945) dalam kerangka Kemanusiaan yang Adil dan Beradab demi terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  2. Bahwa dalam ketentuan umum (pasal 1 angka 3)  UU No. 40 /2004 dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) yang memuat prinsip-prinsip asuransi telah menyalahi prinsip Jaminan Sosial sesuai Konsitusi. Sehingga pelaksanaannya menjadi bermasalah dan akan terus merugikan rakyat dan negara.
  3. Bahwa Jaminan Ssosial tidak bisa diselenggarakan dengan sistem atau prinsip Asuransi Sosial.
  4. Bahwa secara konsepsi maupun operasional BPJS telah gagal menjamin hak rakyat atas jaminan kesehatan sebagaimana amanat Konstitusi.
  5. Kegagalan BPJS tersebut di atas dibuktikan dengan: 1) tuntutan adanya iuran wajib dari warga negara; 2) defisit dari tahun ke tahun yang terus meningkat; 3) beban Anggaran Negara dan pemerintah daerah sangat besar tapi output pelayanan seringkali mengecewakan (bandingkan dengan Jamkesmas); 4)birokratisme yang berbelit-belit sehingga seringkali mengorbankan hak rakyat yang membutuhkan pengobatan/perawatan; 5) prinsip gotong royong yang telah termanipulasi seperti dijelaskan di atas, serta; 6)klaim fiktif dan korupsi yang merajalela.
  6. Bahwa komersialisasi di sektor kesehatan telah berperan besar dalam membengkaknya biaya kesehatan dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu PRD mendesakkan solusi:

  1. Mencabut UU SJSN dan UU BPJS. Konsekuensinya adalah BPJS dibubarkan. Sebelum dibubarkan harus dilakukan audit menyeluruh terhadap BPJS dan seluruh rekanan yang terkait.
  2. Wujudkan Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (JAMKESRATA),  yang menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standard layanan yang  layak.
  3. Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan.
  4. Negara mengalokasikan Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) per warga negara setiap bulan untuk seluruh 270 juta WNI tanpa kecuali. Dengan skema ini negara mencadangkan (10,000 x 12 bulan x 270 juta penduduk) sekitar 32,400,000,000,000 (tiga puluh dua triliun empat ratus miliar rupiah) setiap tahun. Angka di atas jauh lebih kecil dibandingkan subsidi pemerintah untuk 96,8 juta PBI dari APBN ditambah 37,1 juta PBI dari APBD. Bahkan apabila alokasi dinaikkan jadi Rp. 20,000,- per warga negara (jadi total 64,8 triliun), pemerintah tetap dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang besar.
  5. Pemerintah Daerah dapat berpartisipasi dalam JAMKESRATA melalui alokasi APBD tapi tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu data atau nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
  6. Untuk mendukung program JAMKESRATA pemerintah harus membangun fasilitas kesehatan secara massal dan merata di seluruh Indonesia serta melakukan pengembangan (riset) untuk penyediaan obat-obatan generik berkualitas.
  7. Pemerintah juga wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70% terhadap kesehatan manusia di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan (30%).
  8. Rasio jumlah dokter di Indonesia masih sangat kurang, yaitu 1 dokter untuk 5.000 penduduk. Untuk menghasilkan rasio jumlah dokter yang lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali pemerintah mendirikan lebih banyak Fakultas Kedokteran dan melakukan subsidi sekolah-sekolah tersebut.
  9. Dengan sistem ini skema pembiayaan semata-mata bersumber dari pajak (progresif) yang dihimpun melalui instrumen negara, sehingga tidak membutuhkan iuran khusus yang dijalankan oleh badan tersendiri seperti BPJS.

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid