PPRM Serahkan Dokumen Terkait Kesalahan Ijin HTI PT.RAPP

Meskipun Pansus HTI gagal dibentuk, tetapi aktivis Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM) dan Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (Ampel) tidak berhenti berjuang.

Sebagai buktinya, kemarin, 12 April 2011, 70-an aktivis PPRM dan Ampel kembali menggeruduk sejumlah istansi pemerintah. Menurut koordinator aksi ini, Desri Kurnia W, tuntutan pokok mereka sekarang ini adalah agar DPRD segera meninjau ulang putusannya yang menolak pembentukan Pansus HTI.

Dalam aksi kali ini, selain menggelar orasi-orasi politik secara terbuka, aktivis PPRM dan Ampel juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait ketidakberesan ijin HTI terhadap PT.RAPP di kepulauan Meranti.

“Kami menyerahkan semua dokumen terkait SK Menhut No.327 tahun 2009 kepada DPRD. Kami juga menyampaikan bukti-bukti kesahalan pemberian ijin HTI kepada PT.RAPP,” kata Desri kepada Berdikari Online.

Sebelumnya, pihak DPRD mengaku bahwa alasan penolakan terhadap Pansus HTI adalah tidak adanya naskah ilmiah. Karena alasan itu, aktivis PPRM pun menyerahkan sejumlah dokumen penting sebagai naskah ilmiah terkait usulan pembentukan Pansus HTI itu.

Keseluruhan dokumen itu diterima oleh dua anggota DPRD Riau, yaitu Eli Suryani (Komisi A) dan Tabrani (komisi C). Selain menyerahkan dokumen, aktivis PPRM dan Ampel juga memasang spanduk berbunyi “Dewan Penghianat Rakyat Daerah prov. Riau”, dengan menutupi plang papan nama kantor DPRD Provinsi Riau. Tidak hanya itu, puluhan aktivis ini juga melempari spanduk itu dengan tomat.

Seusai menyerahkan dokumen kepada DPRD, massa melanjutkan aksi ke kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Riau, untuk meminta dokumen AMDAL terkait keluarnya SK Menhut soal ijin HTI PT.RAPP. Kepada staff BLH Riau, aktivis PPRM mengultimatum batas pemberian dokumen Amdal ini dalam dua hari kedepan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut