Jakarta, Berdikari Online-Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menargetkan penghentian impor jagung pada tahun depan sebagai bagian dari upaya mencapai kedaulatan pangan nasional.
Menurut Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi pertanian yang melimpah, telah lama menghadapi tantangan ketergantungan pada impor pangan, termasuk jagung, yang merupakan salah satu komoditas strategis untuk kedaulatan pangan dan industri peternakan.
Lanjut ia mengatakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor jagung pada tahun 2026 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat produksi dalam negeri, memberdayakan petani lokal, dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
“Langkah ini sejalan dengan visi kedaulatan pangan yang menempatkan petani sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Dengan meningkatkan produksi jagung dalam negeri, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani, mendorong inovasi pertanian, dan memperkuat ekonomi lokal, ujar Rifai.
Rifai juga mengapresiasi langkah berani Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan impor jagung mulai tahun depan. Kebijakan ini mencerminkan visi strategis untuk membangun kedaulatan pangan nasional yang mandiri dan berdaulat.
menurutnya Penghentian impor jagung akan memberikan peluang besar bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Kami mendukung upaya pemerintah untuk menyediakan dukungan nyata berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, pelatihan teknologi pertanian, dan akses pasar yang lebih baik dalam rangka pemberdayaan petani agar keluar dari kemiskinan.
“Kami mendorong pemerintah untuk memastikan sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agribisnis guna mendukung keberhasilan kebijakan ini. Kolaborasi ini penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur, seperti irigasi, penyimpanan, dan distribusi hasil panen, katanya lagi.
ia juga menegaskan untuk mewujudkan target ini, kami berharap pemerintah memperkuat kebijakan pendukung, seperti reforma agraria yang didalamnya penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah, sebagai basis penyediaan lahan produktif bagi petani, perlindungan harga komoditas lokal, dan pengembangan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Untuk itu pemerintah segera :
Pertama, Menyusun peta jalan yang jelas dan terukur guna mencapai target penghentian impor jagung, termasuk alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung petani.
Kedua, Peningkatan investasi pada penelitian dan pengembangan varietas jagung unggul yang tahan terhadap perubahan iklim dan hama.
Ketiga, Perlindungan terhadap petani dari praktik pasar yang merugikan, seperti penetapan harga di bawah biaya produksi oleh pihak tertentu.
Keempat, Pelibatan aktif petani dalam gerakan koperasi desa merah putih dan organisasi petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ini untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi.
Terakhir Rifai menegaskan Kebijakan penghentian impor jagung adalah langkah strategis menuju kedaulatan pangan yang telah lama dinantikan. Kami berkomitmen untuk mendukung dan mengawal kebijakan ini agar dapat terwujud secara nyata, memberikan manfaat bagi petani, dan memperkuat kedaulatan pangan nasional. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya petani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, untuk bersinergi demi keberhasilan visi besar ini.
(Feby)