Politik Perempuan Di Gelanggang Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tanggal 9 Desember mendatang, yang direncanakan berlangsung di 269 daerah di Indonesia, bisa menjadi ruang untuk memajukan politik kaum perempuan.

Ada dua alasan utama kenapa isu memajukan politik perempuan menjadi sangat penting saat ini. Pertama, fakta bahwa keterwakilan perempuan di politik masih sangat rendah. Untuk keterwakilan di parlemen nasional (DPR), perempuan hanya menempati 97 kursi (17,32 persen). Sedangkan di parlemen daerah lebih rendah lagi: rata-rata 16,14 persen di DPRD provinsi dan 14 persen di DPRD kabupaten/kota.

Memang ada berita menarik dari lembaga negara. Semisal, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menunjuk 8 perempuan untuk mengisi Kabinet Kerja-nya. Kemudian, Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semuanya perempuan.

Kedua, masih banyak produk kebijakan politik yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, hingga saat ini masih ada 365 peraturan daerah yang mendiskriminasi dan merugikan perempuan.

Namun, ruang di gelanggang Pilkada belum begitu terbuka bagi perempuan. Data dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyebutkan, dari 1.620 calon yang bertarung di Pilkada serentak nanti, jumlah perempuan hanya 122 orang (7,5 persen). Kenapa bisa begitu?

Faktor Penghambat

Ada sejumlah faktor sosial-budaya, ekonomi, dan politik yang menghambat partisipasi politik perempuan. Pertama, masih kuatnya anggapan sosial bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga (domestifikasi). Di sisi lain, urusan publik atau politik dianggap sebagai urusan laki-laki. Anggapan sosial ini merupakan cerminan dari masih kuatnya ideologi patriarkhi di dalam masyarakat kita.

Kedua, warisan politik Orde Baru (Orba), yakni penghancuran gerakan politik perempuan. Dengan dalih komunisme, Orba menghancurkan gerakan politik perempuan terbesar di tahun 1960-an, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Juga melumpuhkan organisasi nasionalis lainnya. Lalu, ketika Orba berkuasa, kendati beberapa ormas perempuan dibiarkan berdiri, tetapi mereka dijauhkan dari gerakan politik. Akibatnya, organisasi perempuan hari ini kurang perspektif politik.

Ketiga, biaya politik yang sangat mahal. Kita tahu, untuk berlaga di Pilkada, biasanya seorang kandidat merogoh kocek hingga milyaran rupiah. Kalaupun si kandidat tidak mau menempuh biaya mahal, tetapi mereka tetap harus menyiapkan uang untuk kebutuhan operasional dan alat peraga. Di sisi lain, karena domestifikasi yang menjauhkan perempuan dari ruang produksi ekonomi, kaum perempuan kurang berdaya secara ekonomi. Tidak mengherankan, kalaupun ada perempuan yang sanggup berlaga di Pilkada, mereka biasanya berasal dari kalangan atas: pengusaha, keluarga pejabat, artis, dan lain-lain.

Keempat, keterlibatan perempuan di arena politik belum diikat oleh agenda politik yang jelas. Memang ada beberapa perempuan yang berhasil meraih jabatan politik: Menteri, anggota Parlemen, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati. Namun, kebanyakan diantara mereka tidak punya agenda politik yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Tawaran Jalan Keluar

Negara sendiri memang tidak tinggal diam. Misalnya, melalui  UU Nomor 2 Tahun 2008/UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, Negara mendorong langkah afirmasi untuk mendorong maju keterwakilan perempuan di jabatan politik melalui penerapan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai dan pencalonan legislatif.

Namun, saya kira langkah afirmasi saja tidak cukup. Perlu langkah-langkah lain untuk memperkuat hal tersebut. Pertama, mendorong penguatan organisasi perempuan. Bagi saya, organisasi merupakan sekolah politik bagi perempuan. Melalui organisasilah perempuan belajar untuk mendefenisikan persoalan dan menyuarakannya melalui aksi-aksi konkret.

Kedua, mendorong pemberdayaan ekonomi. Ini perlu untuk menjadi titik memandirikan perempuan. Dengan begitu, kaum perempuan bisa tampil di ruang publik, termasuk berpolitik. Ide yang tepat untuk pemberdayaan ekonomi ini adalah pendirian koperasi perempuan. Di sini koperasi bukan hanya mendidik kaum perempuan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi juga menyelenggarakan workshop tentang pengenalan soal hak-hak perempuan, bagaimana melawan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemeliharaan kesehatan keluarga, pemberantasan buta-huruf, dan kursus-kursus politik.

Ketiga, mendorong politik perempuan dari bawah. Semisal, bagaimana perempuan tampil sebagai pemimpin di komunitasnya, seperti RT/RW, pabrik, pasar, kampus, dan lain-lain. Ini juga merupakan sekolah untuk mengasah kesadaran dan kapasitas politik kaum perempuan.

Keempat, mendorong kaum perempuan, baik di partai politik, individu, maupun organisasi massa, untuk duduk bersama merumuskan agenda politik perempuan. Agenda politik bersama inilah yang akan pijakan sekaligus mengikat setiap perempuan yang terjun di gelanggang politik.

Memajukan politik perempuan bukan hanya soal keadilan politik. Tetapi juga untuk mewujudkan demokrasi sejati, yakni pengakuan terhadap hak politik seluruh warga negara untuk bersuara dan berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Rini S.Pd, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut