Politik Pendidikan Tinggi Kita Mau Dikayuh Ke Mana?

Janji kemerdekaan di bidang pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, belum tertunaikan. Terutama jika menengok situasi pendidikan tinggi kita saat ini.

Pertama, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi kita masih sangat rendah, yakni 31,75 persen pada 2017. Artinya, dari jumlah penduduk Indonesia usia 19-24 tahun, baru 31,75 persen yang berhasil menyentuh bangku pendidikan tinggi.

Kedua, kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih memprihatinkan. Data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menunjukkan, dari 4500-an perguruan tinggi di Indonesia, hanya 1.131 perguruan tinggi yang terakreditasi. Sebanyak 50 perguruan tinggi mempunyai akreditasi A, 345 perguruan tinggi terakreditasi B, 736 perguruan berakreditasi C. Ironisnya, sebanyak 3.340 perguruan tinggi belum terakreditasi.

Sementara itu, dari 26.672 program studi, baru 2.512 program studi yang memiliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 9.922, dan akreditasi C sebanyak 7.280. Ada sekitar 5.000-an program studi tidak terakreditasi.

Ini baru standar dalam negeri, belum kita perbandingkan dengan standar pendidikan tinggi internasional.

Politik Pendidikan

Lalu, muncul pertanyaan: bagaimana caranya mencerdaskan kehidupan bangsa?

Pertama, memastikan setiap manusia Indonesia bisa mengakses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Dalam hal ini, tidak boleh seorang warga Negara tercegat haknya menikmati pendidikan tinggi karena faktor biaya maupun ruang (kapasitas daya serap pendidikan tinggi).

Kedua, bagaimana pendidikan nasional, termasuk pendidikan tinggi, menciptakan manusia Indonesia yang merdeka. Tidak saja merdeka dari mental kolonial, tetapi juga merdeka dalam berpikir.

Merdeka dari mental kolonial berarti membebaskan corak berpikir manusia Indonesia dari mental inferior atau selalu merasa rendah diri di hadapan bangsa lain. Dulu Sukarno dan pejuang kemerdekaan lainnya menyebut mental inlander.

Sedangkan merdeka dalam berpikir artinya membebaskan alam berpikir manusia Indonesia dari berbagai kekangan, baik yang bersifat stukrutal maupun kultural, yang mencegat lahirnya daya cipta, daya imajinasi, dan daya karsa.

Nah, bagaimana mewujudkan berbagai hal di atas, itulah yang saya maksudkan sebagai politik pendidikan nasional. Politik pendidikan tinggi tercermin pada berbagai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Ancaman Liberalisasi Pendidikan

Sejak Orde Baru, politik pendidikan tinggi Indonesia mengabdi kepada bisnis. Banyak pendidikan tinggi berdiri sekedar untuk meraup untung, mulai dari pungutan biaya pada mahasiswa hingga jual-beli ijazah.

Tidak heran, perguruan tinggi swasta tumbuh bak jamur di musim penghujan. Ironisnya, banyak PTS berdiri meskipun tidak memenuhi standar layanan akademik (jumlah program studi, tenaga pengajar, mahasiswa, dan sarana penunjang).

Ini menghadirkan persoalan banyak persoalan. Pertama, jumlah PTS di Indonesia tidak sebanding dengan daya tampungnya.

Dari sekitar 4600-an perguruan tinggi di Indonesia, sebanyak 4200 atau 91 persen diantaranya adalah perguruan tinggi swasta. Ironisnya, kendati jumlah PTS mencapai 91 persen, tetapi daya tampung mahasiswanya hanya 63 persen. Jika dirata-rata, daya tampung PTN adalah 4858 mahasiswa, sedangkan PTS hanya 721 mahasiswa.

Jumlah Perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4600-an, tetapi jumlah mahasiswanya (daya tampung) hanya sekitar 5,8 juta mahasiswa. Bandingkan dengan Cina yang kampusnya hanya sekitar 2800-an, tetapi jumlah mahasiswanya sekitar 37 juta mahasiswa.

Kedua, karena orientasinya sekedar meraup untung, banyak PTS beroperasi di bawah standar layanan akademik. Bahkan, banyak kampus abal-abal yang sekedar membuka layanan bisnis jual-beli ijazah. Jangan heran, ada 3340 perguruan tinggi yang tidak terakreditasi.

Kemudian lagi, setelah kejatuhan Orde Baru, seiring dengan angin liberalisasi yang sangat kencang, dunia pendidikan tinggi juga terkena terpaannya. Lahir berbagai regulasi yang membentangkan karpet merah bagi liberalisasi pendidikan tinggi, mulai PP No. 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negara sebagai Badan Hukum, lalu disusul UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan puncaknya UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Regulasi-regulasi itu mendesak Perguruan Tinggi berubah menjadi “badan hukum” yang dikelola layaknya korporasi. Dengan jargon “otonomi”, perguruan tinggi dipaksa mandiri, termasuk dalam urusan pembiayaan pendidikan.

Sebagai konsekuensinya, perguruan tinggi didorong untuk mencari pembiayaan sendiri melalui pengelolaan dana abadi, pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa, menciptakan badan usaha, dan kerjasama dengan swasta.

Pada intinya, Negara pelan-pelan dihilangkan tanggung-jawabnya dalam mengurus pendidikan, termasuk dalam soal pembiayaan.

Kita kemudian diperkenalkan dengan sistim Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang mengatur besaran biaya/tarif pendidikan setiap mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua atau pihak yang menanggung biaya pendidikannya. Walhasil, ada kelas atau pengelompokan tarif/biaya pendidikan untuk mahasiswa.

Faktanya, selain menciptakan kasta-kasta, UKT juga mendongkrak biaya pendidikan semakin mahal. Tidak heran, sistim UKT banyak ditolak oleh mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.

Biaya pendidikan yang semakin mahal mencegat kesempatan banyak manusia Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi. Ini yang membuat angka partisipasi pendidikan tinggi kita tetap rendah, meskipun jumlah lembaga pendidikan tingginya sangat banyak.

Selain itu, melalui UU Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi semakin dipaksa mempererat hubungan dengan dunia industri. Kurikulum dan orientasinya pendidikan makin “rasa pabrik”.

Internasionalisasi Pendidikan Tinggi?

Sekarang ini menguat keinginan untuk mendorong internasionalisasi perguruan tinggi, terutama setelah didorong oleh UU Pendidikan Tinggi (pasal 90).

Di sini internasionalisasi pendidikan tinggi dimaknai: pertama, penyelenggaraan pendidikan tinggi (kampus) bertaraf internasional ; kedua, mendorong lebih banyak mahasiswa, tenaga pengajar maupun karya ilmiah di panggung internasional; dan ketiga, menghadirkan lembaga dan tenaga pengajar dari luar Indonesia.

Kita tidak anti-internasionalisasi pendidikan, sepanjang tidak mengganggu cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukankah dulu Bung Karno berjuang keras mengirimkan ribuan mahasiswa, disebut “mahasiswa ikatan dinas (Mahid)”, ke berbagai negara maju untuk menyerap ilmu dan teknologi yang berguna bagi Indonesia kelak?

Jadi, kalau kehadiran tenaga pengajar dari luar itu berguna dalam memajukan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi bangsa Indonesia, kenapa kita mesti menolak.

Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Internasionalisasi pendidikan tinggi tidak masalah sepanjang tujuannya untuk memassalkan ilmu pengetahuan ke berbagai belahan dunia. Yang bermasalah, jika internasionalisasi hanyalah jubah untuk mendorong kapitalisme pendidikan dan penyebaran lembaga pendidikan yang berorientasi profit ke berbagai belahan dunia.

Yang sering terjadi, lembaga pendidikan dari luar itu datang menawarkan pendidikan berbiaya mahal dan eksklusif—hanya dijangkau oleh kalangan tertentu. Disamping tidak membantu mendongkrak angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, kehadirannya justru mempertajam kesenjangan atau kastanisasi pendidikan.

Menurut saya, tanpa menampik kecenderungan pendidikan yang semakin terglobalisasi, memang perlu untuk membenahi pendidikan tinggi di dalam negeri: mulai soal akses/daya tampung hingga kualitas (kurikulum, tenaga pengajar, dan lain sebagainya).

Pertama, pendirian perguruan tinggi harusnya diabdikan pada pembukaan akses dan daya tampung lebih luas bagi peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi Indonesia.

Semakin banyak perguruan tinggi, berarti semakin besar kesempatan bagi setiap manusia Indonesia untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dan ini ada kaitannya dengan biaya pendidikan yang bisa terjangkau oleh setiap manusia Indonesia.

Kedua, penyusunan kurikulum yang selaras dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memenuhi kebutuhan mendesak pembangunan nasional Indonesia.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada tiga aspek: (1) penyelenggaran pendidikan harus demokratik dan menjamin kemerdekaan berpikir; (2) peningkatan kualitas tenaga pengajar; (3) sistim evaluasi yang terukur; dan (4) daya dukung infrastruktur dan sarana pembelajaran.

Namun, sebelum berdiskusi lebih jauh, saya mau bertanya: politik pendidikan tinggi kita mau dikayuh ke pelabuhan mana: pendidikan sebagai hak (mencerdaskan kehidupan bangsa) atau pendidikan sebagai bisnis/komoditas?

Bagaskara Wicaksono, kontributor berdikarionline.com

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut