Politik Anggaran Di DKI Jakarta

Sudah lama politik anggaran di Indonesia, termasuk di Jakarta dulunya, tidak memihak pada kepentingan rakyat. Dalam banyak kasus, anggaran daerah (APBD) menjadi sumber penjarahan para tikus negara (koruptor).

Sebuah data mengungkapkan, sebanyak 297 kabupaten/kota di Indonesia yang pos belanja pegawai-nya lebih tinggi dari belanja publik-nya. Catatan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menyebutkan, 90 persen kabupaten/kota di Indonesia dalam kondisi bangkrut. Penyebabnya, sebagian besar anggaran mereka (70-80%) dipakai untuk belanja birokrasi.

Tak hanya itu, sebagian besar kasus korupsi di daerah dipicu oleh korupsi APBD. Kenapa bisa begitu? Model penganggaran di daerah memang dirancang untuk menciptakan lubang bagi praktek korupsi. Tidak ada mekanisme untuk mengontrol penggunaan anggaran agar lebih efisien dan efektif.

Nah, di Jakarta, di bawah kepemimpinan politik yang baru, Jokowi-Basuki, setidaknya ada sedikit gebrakan untuk mengefektikan anggaran. Saat ini Pemda DKI sedang berjuang keras memerangi praktek inefisiensi anggaran di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintahan DKI.

Yang terbaru, misalnya, penegasan Jokowi-Basuki untuk memangkas 25% anggaran tahun berjalan pada setiap dinas di lingkungan Pemprov DKI. Dengan begitu, Basuki Tjahaya Purnama, yang jebolan sekolah bisnis, yakin bisa terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 3 trilun hingga Rp 4 triliun.

Tak hanya itu, untuk mencegah praktek korupsi alias mafia pajak, Pemda DKI sudah menganjurkan dimulainya sistem pajak online. Dengan begitu, publik bisa mengontrol kondisi dan penggunaan pajak di DKI. Tak hanya itu, Pemda DKI sudah menggandeng KPK dalam proses pengontrolan anggaran di DKI.

Dalam praktek penghematan anggaran itu, Pemda DKI memangkas anggaran dinas yang dirasa tidak perlu atau tidak mendesak. “Beberapa biaya seperti penelitian, pengkajian, studi yang tidak perlu kami hilangkan. Kita bisa menghemat Rp3 triliun hingga Rp4 triliun. Jadi, kita punya kelebihan uang,” kata Basuki.

Gebrakan Jokowi-Basuki itu patut diberikan apreasi. Namun, harus diakui, gebrakan semacam itu belumlah cukup. Pendekatan seperti di atas belum menjamin proyek penganggaran dan alokasinya bisa menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Maklum, apa yang sering dianggap oleh pemerintah sebagai “kebutuhan rakyat” belum tentu benar-benar dipandang oleh rakyat sebagai “kebutuhan rakyat”. Untuk mengetahui apa kebutuhan rakyat, pemerintah harus memberikan ruang kepada mereka untuk mengekspresikan perasaan dan segala keinginannya. Nah, dalam konteks itu, kami menganggap model anggaran partisipatif bisa menjawab kebutuhan itu.

Anggaran partisipatif pertama kali dipraktekkan oleh Partai Buruh (PT) di Porto Allegre, Brazil, pada tahun 1989. Model penganggaran ini cukup berhasil di sana, sehingga banyak direplikasi oleh kota-kota lain di dunia, termasuk di AS dan Eropa. Bank Dunia juga ikut-ikutan mempromosikan model anggaran partisipatif ini ke negara-negara sedang berkembang.

Yang menarik dari anggaran partisipatif adalah, bahwa bukan proses penganggaran tidak diputuskan oleh segelintir elit politik, pemerintah, dan ahli di belakang pintu, melainkan oleh rakyat secara keseluruhan. Melalui proses perdebatan dan konsultasi, rakyat terlibat langsung menentukan jumlah anggaran dan pengeluarannya, kemana anggaran itu hendak dipergunakan, proyek mana yang mau didahulukan, dan tindakan apa serta pekerjaan umum apa yang harus dilaksanakan pemerintah.

Dengan begitu, anggaran partisipatif memungkinkan proses pendistribusian atau alokasi anggaran publik bisa menyentuh rakyat. Dengan keterlibatan rakyat, proses penyusunan anggaran akan mengabdi pada proyek-proyek yang memang sangat diperlukan oleh rakyat.

Selain itu, model anggaran partisipatif bisa menutup lubang bagi praktek pencurian anggaran oleh tikus-tikus birokrasi. Dalam model anggaran partisipasi, besaran anggaran akan diputuskan oleh rakyat. Tentu saja setelah melalui proses pendiskusian, perdebatan, dan konsultasi. Tak hanya itu, rakyat juga terlibat langsung dalam mengontrol proyek pembangunannya.

Model anggaran partisipatif akan menghilangkan model penganggaran yang pilih-kasih. Misalkan, seorang bupati terpilih dari desa A, maka proyek pembangunannya juga banyak digelontorkan di desa asalnya itu. Dengan model anggaran partisipatif, kekuasaan birokrat tingkat atas, parlemen, dan kelompok bisnis bisa dicegah untuk membuat politik anggaran dengan seenaknya. Ini juga untuk menangkal masuknya proposal tertentu dari kelompok pelobi yang, pada umumnya, mewakili kepentingan bisnis besar.

Namun, perlu dicatat, proyek anggaran partisipatif ini memerlukan peran aktif seluruh massa rakyat. Dan hal itu hanya bisa terjadi jikalau rakyat telah diorganisasikan dan diberikan pemahaman politik. Karena itu, keterlibatan organisasi-organisasi rakyat cukup diperlukan dalam proyek ini. Meski demikian, posisi organisasi rakyat bukanlah sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat. Model seperti ini justru akan membuka peluang gerakan rakyat terkooptasi dan kehilangan daya kritisnya. Akan tetapi, peranan organisasi rakyat adalah sebagai sekolah bagi massa untuk memahami kepentingannya, bagaimana memperjuangkan, dan mengartikulasikannya.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut