SBY dan Pendidikan Nasional

Seberapa maju pendidikan nasional kita? Ah, jangan bicara kemajuan. Yang terjadi, pendidikan nasional kita makin terpuruk. Ada segunung fakta untuk membuktikan hal tersebut. Tiap hari kita juga disuguhi hal menyedihkan dari dunia pendidikan: putus sekolah, biaya pendidikan mahal, gedung sekolah ambruk, tawuran pelajar, dan lain-lain.

Dua hari yang lalu, tepatnya Selasa, 31 Juli 2012,  Presiden SBY kembali menyampaikan harapan baru di bidang pendidikan. Seakan menjahit kain yang sudah koyak, SBY meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, mudah, dan murah. Tidak hanya itu, Presiden juga meminta agar persoalan infrastruktur pendidikan akan selesai pada 2014.

Pernyataan Presiden itu patut diapresiasi. Apalagi hal itu disampaikannya pada Rapat Kabinet Terbatas di Kemendikbud. Artinya, karena ini keluar dari mulut Presiden di pertemuan resmi, maka kita memaknainya sebagai “instruksi”. Semoga kali ini Presiden SBY konsisten dengan ucapannya.

Tetapi, ada pula yang sangat mengganjal perasaan. Maklum, UU Perguruan Tinggi baru disahkan bulan lalu. Di mata banyak orang, UU PT ini membawa agenda “komersialisasi” di dunia pendidikan. Belum lagi, banyak orang yang memilih menyingkir akibat layanan pendidikan makin tak terjangkau.

Kita perlu membenturkan ucapan Presiden SBY itu dengan realitas. Jangan-jangan itu hanya lip-service belaka. Sebab, SBY sendiri sudah memerintah hampir 8 tahun. Kenyataan pendidikan sekarang adalah buah dari kebijakan SBY sendiri. Artinya, kita perlu menguji ucapan Presiden itu pada lapangan kenyataan.

Pertama, soal akses rakyat terhadap layanan pendidikan. Mari kita mengecek angka partisipasi sekolah kita. Mengacu pada data resmi, angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP baru 70%. Sedangkan APK untuk tingkat SMU baru berkisar 60%.  Angka partisipasi untuk perguruan tinggi lebih rendah lagi, yakni 18,7%. Jumlah mahasiswa di Indonesia baru berkisar 4,8 juta orang. Padahal, kabarnya, jumlah anak usia belajar di perguruan tinggi berkisar 25 juta orang.

Salah satu persoalan besar sehubungan dengan rendahnya angka partisipasi sekolah ini adalah biaya pendidikan. Data menyebutkan,  70 persen siswa berhenti dari sekolah karena masalah keuangan. Pemerintah memang punya program BOS (Biaya Operasional Sekolah). Akan tetapi, seperti diakui Menteri Pendidikan Muhammad Nuh, biaya BOS hanya mengcover 70 persen biaya pendidikan. Belum lagi, siswa-siswi masih harus berhadapan dengan berbagai pungutan di sekolah.

Tidak bisa tidak, kalau Presiden SBY menghendaki pendidikan bisa diakses rakyat—sebagaimana dikehendaki Konstitusi—maka jalannya adalah menggratiskan pendidikan di seluruh jenjang (SD hingga Universitas). SBY harus membuang jauh-jauh ide-ide untuk menjadikan pendidikan sebagai barang-dagangan.

Kedua, soal kualitas pendidikan nasional. Banyak pihak yang menyebut kualitas pendidikan nasional saat ini makin merosot. Selain merujuk pada fakta menurunnya posisi Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia, kita juga bisa melihatnya pada menurunnya karya-karya ilmiah dan penemuan-penemuan baru dari dunia pendidikan kita. Fakta lainnya ditunjukkan oleh maraknya tawuran antar pelajar, menurunnya minat membaca dan menulis, dan lain-lain.

Tetapi ada yang lebih penting di sini: soal bagaimana pendidikan sejalan dengan kepentingan nasional kita. Artinya, pendidikan nasional mestinya berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dunia pendidikan kita makin terisolir dari realitas. Banyak keluaran lembaga pendidikan tak mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.

Ada problem pada kurikulum pendidikan saat ini. Kebanyakan kurikulum itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Sedangkan aspek-aspek yang lain, seperti pendidikan karakter, sengaja dikesampingkan. Akibatnya, lembaga pendidikan hanya manusia tak berkarakter.

Ketiga, soal pembangunan infrastruktur pendidikan. Ada data yang menyebutkan, sebanyak 20,97 persen ruang kelas SD rusak, sedangkan di SMP sekitar 20,06 persen. Sampai tahun 2011, ruang kelas SD yang rusak terdata 187.855 ruang dari total 895.761 ruang kelas. Di SMP, ada 39.554 ruang rusak dari 192.029 ruang kelas. Belum lagi, masih banyak sekolah di Indonesia yang minim fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain.

Sayangnya, ini bukan pertama-kali pemerintah mengumbar janji. Selalu ada target: 2013, 2014, 2015, 2020, 2040, dst…entahlah. Tapi, selalu saja terbukti bahwa target-target itu tidak pernah terealisasi sebagaimana mestinya. Alasannya pun selalu sama: pemerintah kekurangan anggaran.

Menarik untuk menyimak isi surat Bung Karno pada saat peringatan 30 tahun Taman Siswa. Di surat tersebut Bung Karno mengutip perkataan Benito Juarez, Presiden pertama Meksiko, yang mengatakan: “Tiap-tiap manusia ingin belajar dan ingin maju. Yang membelenggu keinginan ini adalah kemiskinan dan kezaliman.”

Ada banyak rakyat Indonesia yang ingin belajar. Sayang, biaya pendidikan yang sangat mahal terus-menerus merintangi jalan mereka untuk mengenyam pendidikan. Maka, supaya seluruh rakyat bisa mengakses pendidikan, maka negara harus berjuang keras untuk menggratiskan biaya pendidikan di semua jenjang.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut