Persatuan Rakyat NTB Desak Pemerintah Provinsi NTB cabut SK 188/2010

MATARAM (BO): Perlawanan masyarakat untuk mendukung hak-hak Rakyat Lambu terus menerus dilakukan. Pencabutan SK Nomer 188.45/357/004/2010 menjadi tuntutan utama yang selalu diteriakkan.

Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Rakyat (PR) Nusa Tenggara Barat untuk Rakyat Lambu tadi pagi (18/01) menggelar aksi dalam bentuk mimbar bebas di kantor pertambangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang start dari kampus Universitas Mataram (Unram).

Ditemui Kepala Dinas Pertambangan dan ESDM NTB, PR NTB untuk rakyat Lambu mengajukan 4 tuntutan untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Bima, NTB. “Kami menginginkan Dinas Pertambangan dan ESDM Provinsi Nusa Tenggara Barat mencabut dan membatalkan SK Nomer 050/162/distamben/2011 yang tertanggal 27 januari 2010 tentang pertimbangan teknis atas permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan pada WIUP PT.SMN,” tegas Eduardus Suparto, koordinator aksi tersebut.

Surat tersebut, kata dia, dijadikan dasar oleh Gubernur NTB dalam mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 540/086/adm.Ekon tentang pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan ekplorasi PT.SMN.

Selain itu, lanjut dia, massa aksi juga menuntut agar pemerintah provinsi NTB segera mengirimkan surat keputusan kepada Bupati Bima, Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehutanan serta Presiden Republik Indonesia agar Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan ekplorasi kepada PT.SMN segera di cabut.

“Kami tidak berani melakukan pencabutan terhadap SK tersebut karena tidak mendapatkan rekomendasi dari Gubernur NTB. Kalau Gubernur mau memberikan rekomendasi pencabutan SK tersebut, baru kami bisa melakukan pembatalan atau pencabutan SK tersebut,” ujar Eko Bambang Sutedjo, Kepala dinas ESDM NTB saat menanggapi tuntutan massa aksi dari PR NTB untuk rakyat Lambu.

Meski begitu, massa aksi bersikeras akan melakukan aksi massa untuk yang kesekian kalinya demi memperjuangkan hak-hak rakyat Lambu. Besok (19/01), mereka juga akan melakukan aksi ke Dinas Kehutanan provinsi NTB untuk juga mencabut SK terkait rekomendasi Gubernur NTB. Tak cukup dengan aksi yang dilakukan di dua titik, PR NTB untk rakyat Lambu juga akan melakukan aksi pendudukan di kantor Gubernur untuk mendapatkan kepastian tentang tuntutan mereka.

“Kami juga menolak keberadaan Pansus untuk menyelesaikan konflik agrarian yang dibuat oleh DPR/RI. Hal itu akan menyumbat perjuangan kaum tani. Untuk menyelesaikan konflik agraria haruslah dibentuk panitia nasional yang melibatkan partisipasi rakyat hingga tingkatan desa,” jelasnya.

Dan yang paling penting, lanjut dia, harus ada langkah tegas dari pemerintah pusat untuk mencabut semua UU yang pro terhadap kepentingan imperialis. Selain itu, kata dia, pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 adalah harga mati. Sebab, sesuai konstitusi Indonesia, pasal 33 UUD 1945 menjadi solusi konkrit atas seluruh konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk juga di Lambu, Bima, NTB.

Ahmad Rivai

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut