Pernyataan Sikap FORI dan KSN Untuk Hari Buruh Sedunia 2011

Neoliberalisme Musuh Bersama!!!
Hancurkan Penjajahan Gaya Baru dan Perbudakan Modern!!!

Tanggal 1 Mei atau yang dikenal sebagai Mayday, tinggal menghitung hari. Untuk memperingatinya, ribuan kaum buruh akan turun ke jalan untuk kembali mendesakan tuntutannya akan kesejahteraan. Hingga hari ini, rezim Neoliberal selalu saja mengabaikan tuntutan kaum buruh yang ingin meraih hak-haknya untuk hidup secara layak di bumi Indonesia ini.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh kaum buruh di Indonesia. Dengan PHK, maka korbannya bukan hanya satu orang buruh saja, namun keluarganya juga menjadi korban akibat penerapan PHK. Kebijakan PHK hingga saat ini masih menjadi senjata paling ampuh bagi para pemilik modal dan pengusaha untuk meredam kekuatan buruh. Hal ini pun didukung oleh rezim Neoliberal dengan menerapkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan UU itulah, maka sistem kerja kontrak/outsourcing dapat diberlakukan dan membuat dunia perburuhan kita sangat fleksibel dengan menerapkan Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel/Lentur (LMF).

Akibat penerapan Pasar Tenaga Kerja yang Fleksibel, maka angka pekerja kontrak/outsourcing setiap tahun semakin meningkat. Di tahun 2007 saja, sudah ada 22.275 perusahaan yang menyerahkan sebagian atau hampir semua pekerjaanny kepada pihak ketiga. Padahal semua perusahaan tersebut masih memiliki 2.114.774 pekerja. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi pada tahun 2007 menyebutkan ada 1.082 perusahaan penyedia jasa pekerja yang mempekerjakan 114.566 orang. Selain itu, ada juga 1.540 perusahaan pemborongan pekerjaan yang mempekerjakan 78.918 orang. Bahkan untuk di sektor perbankan saja untuk wilayah Jabodetabek, perputaran upah pekerja kontrak tahun 2005 masih Rp 3,6 miliar. Tahun 2006 nilainya telah melonjak menjadi Rp 5 miliar dan tahun 2007 menembus angka Rp 6 miliar.

Sementara untuk tahun 2010, Lembaga Buruh Internasional (ILO) melansir data bahwa di Indonesia ada 65% pekerja kontrak dan outsourcing. Artinya hanya tinggal 35% pekerja tetap di Indonesia atau sekitar 9,5 juta orang. Hal ini menyebabkan kekuatan kaum buruh yang berstatus kontrak/outsourcing sangat rentan dan lemah. Pada tahun 2010, hampir 75-80% buruh atau pekerja outsourcing kalah dalam kasus ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau kalaupun menang, mereka akan kesulitan mendapatkan pesangon.

Sistem kerja kontrak/outsourcing menjadi daya tarik pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena dengan begitu, upah buruh akan dapat ditekan semaksimal mungkin. Terbukti pada tahun 2011, rezim Neoliberal hanya menaikkan upah sekitar 8,69% saja. Upah Minimum Provinsi (UMP) paling tinggi adalah Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.410.000,- sedangkan yang paling rendah adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 675.000,-. Tidak aneh memang bagaimana kondisi perburuhan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk saja.

Pemberangusan Serikat Buruh/Pekerja (Union Busting) juga menjadi fenomena yang luar biasa akhir-akhir ini. Selama 5 tahun ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LBH Jakarta, ditemukan 49 kasus pelanggaran terhadap hak-hak buruh mulai dari mutasi pengurus serikat, PHK, pemberian sanksi akibat menjalankan kegiatan berserikat, juga upaya kriminalisasi terhadap pengurus serikat. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk menghancurkan atau memberangus keberadaan serikat buruh, yang jelas-jelas menjadi kekuatan buruh. Konvensi ILO No 87 tahun 1948 mengenai kebebasan berserikat dan UU No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh pun diabaikan oleh para pemilik modal untuk memberangus keberadaan serikat, padahal semua aturan tersebut yang seharusnya menjamin kebebasan berserikat bagi serikat buruh/serikat pekerja. Keberanian pemilik modal untuk mengabaikan aturan hukum tersebut tentu saja telah mendapat perlindungan dari rezim Neoliberal, terbukti sangat sedikit upaya penindakan yang dilakukan oleh rezim ketika pemilik modal melanggar aturan tersebut.

Privatisasi juga menjadi salah satu kebijakan andalan rezim Neoliberal untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemilik modal mengeruk keuntungan. Dampak dari privatisasi tersebut bukan hanya PHK bagi para buruh/pekerja akibat efisiensi, namun juga hilangnya kedaulatan bangsa kita terhadap aset bangsa. Privatisasi terhadap beberapa BUMN dan juga lembaga pendidikan serta kesehatan merupakan upaya intervensi pemilik modal untuk mengeruk keuntungan dari pelayanan publik. Dampaknya jelas adalah kenaikan biaya yang sangat tinggi untuk pelayanan publik tersebut, misalnya saja biaya pendidikan, biaya kesehatan, tarif listrik, air dan yang lainnya.

Seluruh kebijakan tersebut jelas telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kebijakan tersebut merupakan penerapan agenda Neoliberalisme di Indonesia yang dijalankan oleh rezim Neoliberal. Artinya Neoliberalisme bukan hanya musuh bagi kaum buruh saja, tetapi Neoliberalisme adalah musuh kita semua, musuh seluruh rakyat Indonesia.

Maka dari itu, kami menyatakan sikap:

1. Hancurkan Neoliberalisme, karena penerapan agenda Neoliberalisme telah menyengsarakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
2. Pada tanggal 1 Mei, kami menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat untuk mengepung dan menduduki pusat-pusat kekuasaan atau objek-objek vital (Bandar Udara, Pelabuhan dan yang lainnya) di kota anda. Hanya dengan menduduki pusat-pusat kekuasaan dan objek-objek vital tersebut, maka rezim Neoliberal akan tumbang.

Merdeka itu, Bebas Berserikat, Kerja Layak dan Bermartabat

Jakarta, 28 April 2011

KOMITE SOLIDARITAS NASIONAL (KSN),

FRONT OPOSISI RAKYAT INDONESIA (FORI)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut