Penghematan Anggaran Negara

Ada banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa penambahan subsidi untuk energy akan semakin membebani anggaran negara. Menurut pihak yang khawatir ini, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebanyak Rp195,2 triliun atau bertambah Rp58,6 triliun dari tahun lalu sebesar Rp136,6 triliun.

Ada pertanyaan sederhana yang muncul: kenapa anggaran untuk subsidi energy yang selalu diributkan? Bagaimana dengan pos anggaran yang lain?

Mari kita melihat pos anggaran yang lain. Dalam APBN 2011, salah satu pos anggaran yang juga menyedot banyak anggaran adalah pembayaran cicilan utang luar negeri. Dalam rapat paripurna DPR, jumat (22/7) lalu, Pemerintah dan DPR sepakat untuk membayar cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 47,234 triliun dalam APBN Perubahan 2011. Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan pembayaran bunga utang Rp 106,583 triliun tahun 2011 ini.

Pos anggaran lain yang cukup besar dan sangat membebani APBN adalah belanja apparatus negara. Dalam APBN 2011, pos belanja pegawai secara keseluruhan dialokasikan Rp180,6 triliun (14,7 persen). Belum lagi, dalam APBD tahun 2011, ditemukan sebanyak 124 daerah yang memiliki belanja pegawai di atas 60 persen dan belanja modalnya hanya satu sampai 15 persen. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, para pejabat di Indonesia sudah tiga kali menikmati kenaikan gaji.

Selain itu, APBN juga dibebani oleh anggaran militer, khususnya untuk pengadaan alusista. Untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), APBN harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp150 triliun.

Aspek lain yang kurang dicermati oleh kalangan neoliberal, begitu juga dengan sebagian besar politisi di Indonesia, adalah kebocoran anggaran APBN karena praktek suap dan korupsi.

Dari berbagai fakta di atas, kita menemukan beberapa keganjalan sehubungan dengan adanya orang-orang yang berteriak tentang subsidi BBM yang membebani APBN:

Pertama,  Ada usaha untuk mempersempit cakrawala berfikir kita tentang pos-pos yang membebani anggaran. Ini sangat mirip dengan kata pepatah, “gajah di pelupuk mata tak terlihat, tapi semut di seberang lautan malah terlihat.”

Kedua, Yang digugat oleh pemerintah, DPR, dan juga ekonom neoliberal didikan IMF adalah anggaran yang berkaitan dengan rakyat banyak dan kepentingan ekonomi nasional. Mereka tidak pernah berfikir bahwa pencabutan subsidi BBM, sekalipun terbatas, akan berkonsekuensi pada kenaikan biaya produksi dan mempengaruhi perekonomian nasional.

Ketiga, Ada cara pandang—sebagaimana lazim dianut IMF dan kubu neoliberal—bahwa subsidi adalah sebuah pemborosan anggaran. Mereka tidak pernah faham, dalam suatu masyarakat yang sangat miskin dan sengsara akibat penjajahan ratusan tahun, dukungan negara untuk mengangkat ekonomi mereka sangatlah penting.

Lebih parah lagi, ada hal pokok yang terlupakan terkait subsidi BBM ini, yaitu politik energy kita yang tidak berdaulat. Penurunan produksi BBM di dalam negeri terjadi bukan hanya karena berkurangnya cadangan minyak kita, tetapi sebagian besar karena 80-90 lapangan migas dikuasai oleh perusahaan asing.

Persoalan lebih lanjut adalah, karena ladang-ladang minyak itu dikuasai asing, maka semua hasil produksi itu diekspor dalam bentuk mentah ke negeri-negeri imperialis untuk diolah, lalu kita dipaksa membelinya kembali dalam bentuk BBM dan dengan harga yang cukup mahal.

Oleh karena itu, adalah tidak arif dan tidak bijaksana menganggap subsidi BBM sebagai biang masalah, sementara berbagai persoalan yang lebih pokok dan krusial justru diabaikan. Ada baiknya, ketimbang berbicara penghapusan subsidi yang berhubungan dengan rakyat banyak, pemerintah justru memangkas anggaran hura-hura dan foya-foya mereka, menghentikan pembayaran utang luar negeri, membabat korupsi hingga ke akar-akarnya, dan mulai membenahi politik energy kita.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut