Nawa Cita, Diantara Dukacita dan Sukacita

Jokowi

Tentu tak ada yang mengira, setelah pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih, situasi politik akan terus menghangat. Apalagi prosesi pelantikan di gedung MPR/DPR RI itu juga dihadiri oleh pasangan Prabowo-Hatta yang menjadi pesaing beliau  pada saat Pilpres 2014.

Bahwa polarisasi dua kekuatan yang terwadahi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sempat memanas pada awal-awal pasca pelantikan Anggota DPR RI, tetapi suasana politik seperti yang terjadi hari ini sungguh di luar perhitungan dari Jokowi sebagai Presiden.

Tarik menarik kepentingan dalam kekuasaan Jokowi mulai terlihat pada saat penentuan nama-nama yang akan mengisi kabinet pemerintahan. Berbagai macam usulan nama, baik dari kelompok relawan ataupun partai politik pengusung Jokowi, terlihat sangat mendominasi nama-nama yang muncul dalam kabinet pemerintahan. Kabinet yang diharapkan bisa merepresentasikan apa yang menjadi slogan besar Jokowi pada saat kampanye pilpres, yaitu TRISAKTI, ternyata belum sepenuhnya tercermin dalam kabinet ini.

Belum selesai gonjang ganjing politik soal nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet dan belum sampai 100 hari Jokowi berkuasa, pemerintah justru menaikkan harga BBM. Sebuah kebijakan yang kembali menghempaskan TRISAKTI. TRISAKTI, sebuah program besar yang awalnya digagas oleh Sukarno untuk melawan dominasi kolinialisme, juga diangkat oleh Jokowi saat pemilihan presiden 2014. Cita-cita yang sebenarnya besar dan mulia lewat TRISAKTI juga diturunkan oleh Jokowi dalam sembilan program prioritas yang dinamakan: Nawa Cita.
Kesembilan program ini diutamakan untuk untuk menunjukan jalan menuju Indonesia yang berdaulat dalam politik, ekonomi yang mandiri, dan berkepribadian dalam bidang budaya.

Akan tetapi, sampai dengan 100 hari lebih Jokowi menjalankan kekuasaan, tak satupun kebijakan pemerintahan yang memperlihatkan keberpihakan untuk mengangkat cita-cita besar TRISAKTI ataupun Nawa Cita. Dalam kurun waktu 3 bulan lebih, Jokowi sebagai Presiden justru terjebak dalam lingkaran persoalan konflik kepentingan dari partai politik pendukung kabinet maupun dengan lingkaran dekat di Istana Negara.

Sebut saja soal pengangkatan calon Kapolri Budi Gunawan yang sampai hari ini masih menjadi perbincangan hangat. Jokowi sebagai Presiden telah tersandera oleh kasus ini, dan oleh karena banyaknya kepentingan, maka Jokowi menjadi serba salah dalam menentukan sikap. Sesuatu yang mestinya tidak terjadi kepada seorang kepala negara.

Jokowi telah melupakan TRISAKTI dan sepertinya tidak ingin lagi berbicara tentang Nawa Cita. Carut marut penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sekaligus sebagai tersangka berujung menjadi konflik antara KPK versus Polri. Dengan instrumen masing-masing, konflik ini terus meruncing dengan munculnya persoalan baru dari pertikaian kedua lembaga ini.

Hampir dipastikan, situasi ini sangat berbahaya bagi Jokowi sebagai Presiden. Oleh karena telah disetujui oleh komisi III DPR RI dan putusan pra peradilan yang telah dimenangkan oleh Budi Gunawan, maka Jokowi secara konstitusional layak untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pun manakala Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan, maka yang akan berhadap-hadapan kemudian adalah Jokowi sebagai Presiden dengan DPR RI.

Semoga cita-cita besar Nawa Cita yang telah menjadi program prioritas Jokowi tidak menjadikan bangsa ini ber-Dukacita, akan tetapi bisa menjadikan bangsa ini ber-Sukacita.

Alif Kamal
Deputi Politik KPP PRD

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut