Mengapa Pasal 33 UUD 1945 Masih Relevan Untuk Sekarang

Kita tahu, para pendiri bangsa kita—Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan lain-lain—juga menyaksikan bagaimana kapitalisme mengalami krisis. Mereka menyaksikan terjadinya krisis malaise, yang dipicu oleh “Great Depression” di Amerika Serikat. Krisis itu menjalar dan menghancurkan ekonomi Hindia-Belanda. Rakyat Hindia-Belanda menyebutnya “jaman meleset”.

Kata Bung Hatta, dengan meneruskan sistem laissez-faire, berikut semangat free enterprise-nya, maka cita-cita masyarakat adil dan makmur tidak akan terwujud. Apalagi, para pendiri bangsa sadar, kapitalisme tak akan lepas dari krisis. Bung Hatta sendiri pernah mengatakan, “dunia tidak akan terlepas dari bahaya krisis dan malaise yang berulang-ulang datangnya, selama kapitalisme masih merajalela di atas dunia ini, selama tangkai penghidupan orang banyak dan perusahaan-perusahaan yang mengenai keperluan rakyat masih di tangan satu golongan kecil, kaum majikan.”

Oleh karena itu, dalam menyusun politik perekonomian Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencari sistim yang tidak membiarkan kapitalisme merajalela. Sebetulnya, ada dua cita-cita perekonomian paling utama bangsa Indonesia: pertama, pelikudasian segala bentuk kolonialisme di lapangan ekonomi. Kedua, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Nah, dalam perjuangan mewujudkan cita-cita perekonomian itu, negara Indonesia mesti punya prinsip dan arah. Inilah yang disebut sebagai “politik perekonomian”. Politik perekonomian bagi sebuah negara bermakna tindakan apa yang harus dijalankan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Atau, pendek kata, rumusan sederhananya begini: bagaimana mengerahkan perekonomian dan potensi-potensi ekonomi untuk mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Para pendiri bangsa pun menetapkan pasal 33 UUD 1945 sebagai politik perekonomian kita. Bung Hatta menyimpulkan begini: pasal 33 ini adalah sendi utama bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Ada beberapa hal dalam pasal 33 UUD 1945 yang patut dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan strategi perekonomian kedepan:

Pertama, pasal 33 UUD 1945 mensyaratkan adanya kemerdekaan ekonomi nasional dari berbagai bentuk eksploitasi kolonial ataupun neokolonialisme (Imperialisme). Pemanfaatan sumber-sumber dan potensi ekonomi nasional hanya dimungkinkan jikalau ekonomi nasional sudah merdeka dan berdaulat.

Kedua, adanya semangat demokrasi ekonomi, yakni prinsip produksi dijalankan oleh semua orang (seluruh rakyat) dibawah kepemilikan masyarakat (massa-rakyat). Dasar perekonomian yang sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945 adalah usaha bersama (kolektivisme). Salah satu bentuk konkretnya adalah koperasi. Bentuk lainnya bisa dengan self-management.

Ketiga, tujuan utama produksi adalah kemakmuran seluruh masyarakat (massa-rakyat), bukan kemakmuran orang seorang atau segelintir orang. Ini berlawanan dengan logika kapitalisme: produksi untuk melayani kepentingan kapitalis (menggali keuntungan sebesar-besarnya).

keempat, karena alat produksi bisa diakses oleh seluruh rakyat, juga karena tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, maka tidak mungkin terjadi “anarki produksi” seperti dalam produksi kapitalis. Dengan begitu, model demokrasi ekonomi ini juga sangat memungkinkan untuk pembangunan yang berkelanjutan; dimana produksi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga untuk kebutuhan umat manusia di masa mendatang.

Kelima, penguatan peran negara sebagai alat untuk mengorganisir perekonomian agar bisa mendatangkan kemakmuran bagi rakyat. Tetapi, perlu ditekankan di sini, rakyat jangan menganggap negara sebagai sinterklas, yakni pemberi segala-galanya. Model pembangunan ekonomi kedepan harus meletakkan massa rakyat sebagai tulang-punggung pembangunan ekonomi.

Keenam, makna “dikuasai” oleh negara dalam pasal 33 UUD 1945 bukanlah berarti negara mengambil-alih tanah dan pabrik atas nama rakyat. Melainkan, dalam pandangan kami, negara hanya sebagai regulator dan pembuat aturan untuk melancarkan aktivitas perekonomian. Sedangkan alat-alat produksi tetap harus benar-benar berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat terorganisir.

Ketujuh, mendorong industrialisasi yang bahan bakunya diprioritaskan berasal dari dalam negeri. Pada tahap ini, seperti diusulkan Bung Hatta, bisa merupakan penggabungan industri besar yang dibangun oleh pemerintah dan koperasi-koperasi yang dibangun oleh rakyat dari bawah. Target utama industrialisasi adalah memproduksi barang-barang kebutuhan rakyat.

Kedelapan, negara harus melakukan investasi besar-besaran untuk pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat lainnya. Sebab, tanpa memenuhi kebutuhan yang sifatnya dasar ini, massa-rakyat tidak akan bisa menjadi tenaga yang produktif dalam pembangunan.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan politik perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasionalnya: masyarakat adil dan makmur.***

Kusno, anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut