Jakarta, Berdikari Online—Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh. Isnain Mukadar menyikapi kinerja satu tahun Pemerintahan Nasional.
Wale menilai ada beberapa program progresif yang berpihak pada rakyat, salah satu langkah paling kongkrit penerbitan PP No.8 tahun 2025 tentang Devisa Hasil Eksport yang wajib disimpan dalam negeri, penerbitan aset agraria dengan menyita lahan perkebunan dan pertambangan ilegal seluas 3 juta Hektare.
Program-program tersebut menunjukkan adanya kehendak politik negara untuk menghadirkan keadilan sosial dan memperkuat peran negara dalam mengembangkan ekonomi nasional.
“Kami melihat bahwa dalam satu tahun ini, terdapat upaya nyata pemerintah untuk menegakkan semangat Pasal 33 UUD 1945, yakni mengupayakan pendistribusian kekayaan nasional sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Wale.
Lanjut ia mengatakan bahwa langkah-langkah ini mencerminkan kehendak untuk mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia agar berlandaskan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama.
Namun, dibalik itu ia menyoroti satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian luas publik dan gerakan rakyat, yakni supremasi sipil. Dalam pelaksanaan sejumlah program negara, terlihat adanya kecenderungan meningkatnya keterlibatan aparatur negara yakni TNI/Polri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, mengingat tantangan utama bangsa saat ini adalah penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan bahwa penguatan peran sipil harus menjadi prioritas, agar masyarakat sipil dapat turut bergotong-royong menyukseskan program prioritas pemerintah.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh dikendalikan oleh segelintir elite ekonomi-politik yang berwatak serakah, manipulatif, & eksploitatif yang selama ini menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat.
“Kami menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu untuk melawan Kaum Serakahnomics, dalam hal ini Imprealisme-neoliberalisme, oligarki, & birokrat korup, yang selama ini merusak cita-cita kemerdekaan bangsa,” ungkap Wale.
Terakhir Wale menegaskan komitmen untuk terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Nasional agar tetap berpihak pada rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan, menegakkan supremasi sipil, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
(Feby)