KUKB Anggap Menakertrans Melakukan Pembohongan

Ratusan buruh dari Komite Untuk Kebebasan Berserikat (KUKB) menganggap Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, telah melakukan pembohongan kepada kaum buruh.

Pernyataan ini dilontarkan kaum buruh saat menginap di Kantor Menakertrans, tadi malam (30/5), di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Para buruh itu memilih menginap setelah tidak ditemui oleh Menakertrans.

Sebelumnya, ratusan buruh dari berbagai organisasi ini menggelar mimbar bebas dan happening art di halaman kantor Menakertrans. Sejumlah organisasi buruh terlibat dalam aksi ini, diantaranya; Serikat Pekerja Londre Indonsia, SP British International School, Pusat Perjuangan Buruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, dan lain sebagainya.

Menurut Maruli Turajagukguk, SH, pengacara yang mendampingi KUKB, semasa Muhaimin menjabat Menakertrans, beberapa janjinya kepada kaum buruh tidak satupun yang ditepati.

Sebagai contoh, kata Maruli, kendati Muhaimin pernah berjanji akan menangani soal union-busting, tetapi tak satupun kasus union busting yang dapat diselesaikan dengan baik. “SP Swadeshi pernah mengadukan union-busting kepada Menaker, tetapi sampai sekarang belum ada respon dan penyelesaian,” katanya.

Bahkan, menurutnya, kasus union-busting terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga terkesan bahwa Menakertrans memang mengabaikan persoalan tersebut.

Oleh karena itu, dalam tuntutannya, KUKB menuntut agar kasus pemberangusan serikat buruh dan PHK sepihak segera diatasi oleh Menakertrans. Sebagai bentuk konkretnya, KUKB mengajukan tiga tuntutan: pertama, Menakertrans mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan dan serikat pekerja terkait penghetian union busting; kedua, menuntut Menakertrans mengintervensi kasus union-busting yang sedang ditangani pihak kepolisian dan memastikan proses penegakan hukumnya; ketiga, sah dan tidak sahnya sebuah pemogokan harus diputuskan melalui pengadilan.

Sementara itu, Dodi Darmono, ketua Serikat Pekerja Londre Indonesia, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pengusaha terhadap serikatnya jelas-jelas sebuah pelanggaran terhadap hak azasi manusia.

Pihak pengusaha telah mem-PHK 118 anggota SP Londre Indonesia, tanpa pesangon. Alasan PHK pun terkesan mengada-ngada, yaitu menuding pemogokan sebagai tindakan mangkir kerja. Padahal, menurut Dodi Darmono, pemogokan yang dilakukan oleh para anggotanya sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Aksi Menolak Pemberangusan Serikat Di Tanggerang

Sementara itu, puluhan buruh PT. Buana Merdeka juga menggelar aksi menentang pemberangusan serikat di depan pabriknya, di jalan Merdeka 185 Pabuaran Sibang, Tangerang.

Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut pengusaha menghentikan tindakan pemberangusan serikat pekerja dan mempekerjakan kembali Kodirin, ketua Serikat Buruh PT Buana Merdeka Jaya.

Sebelumnya, pihak manajemen menolak keberadaan serikat buruh di dalam lingkungan pabrik. Pihak manajemen beranggapan, keberadaan serikat buruh tersebut akan mengancam tatanam di dalam pabrik.

Selain tuntutan diatas, para buruh juga menuntut untuk adanya penyesuaian upah lembur dan penyesuaian pemotongan Jamsostek dengan mengacu pada UU Jamsostek No 3 Thn 1992.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut