Kritik Kolonel (Pnb) Adjie Suradji: Patriot atau Pembangkang?

JAKARTA: Kritik Kolonel (Pnb) Adjie Suradji, seorang perwira menengah di TNI AU, terus menuai kontroversi. Bagi petinggi TNI dan politisi pendukung pemerintah, Keberadaan kritik Adjie Suradji ini melanggar kode etik sebagai perwira militer, dan tidak sepantasnya dilontarkan kepada Presiden SBY, yang notabene adalah pimpinan tertinggi TNI.

Dalam tulisannya yang berjudul “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan”, Kolonel Adjie Suradji mengulas soal kepemimpinan nasional, dan pentingnya “keberanian” sebagai modal dasar seorang pemimpin negara.

Suradji juga mengulas pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu, mulai dari Bung Karno, Soeharto, Habibie, Gusdur, dan Megawati, yang menurutnya telah menghasilkan perubahan sendiri-sendiri. Namun, tiba membahas era kepemimpinan SBY, Suradji malah membeberkan berbagai persoalan bangsa saat ini, terutama persoalan korupsi, dan menghubungkannya dengan janji-janji kampanye SBY saat pemilu.

“Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur,” tulis Suradji di bagian akhir artikelnya, sambil menyebut beberapa presiden dari negara lain yang dianggap melahirkan perubahan, yaitu  Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Mendapat Saksi dan Kecaman

Panglima TNI Djoko Santoso menganggap kritik ini sebagai pelanggaran kode etik seorang perwira, dan telah memerintahkan Kepala Staff Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI AU Imam Sufa`at untuk memeriksa Kolonel (Pnb) Adji Suradji.

Selain itu, pihak TNI AU sendiri akan memberkan teguran dan sanksi atas opini tersebut. “Memang pasti ada. Sudah ada teguran karena ini masalah etika,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samudro, senin (6/9).

Sementara itu, partai Demokrat melalui salah satu dewan pembinanya, Ahmad Mobarok, menganggap opini Adjie Suradji sebagai buntut dari reformasi kebablasan.

Ahmad Mobarok menganggap bahwa seorang prajurit harus tunduk kepada pimpinan, apalagi terhadap seorang Presiden. “Tentara kalau disuruh tembak, ya tembak, jangan pakai diskusi,” tegasnya,” ujar Mobarok.

Pendapat serupa juga dilontarkan dari sekutu partai Demokrat yang sangat loyal, Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Bara Hasibuan. Menurutnya, tindakan Adjie Suradji mengkritik langsung Panglima Tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merupakan bentuk insubordinasi.

“Apa yang dilakukan Kolonel Suradji melanggar rules of the game dan substansi demokrasi dan membuat preseden buruk untuk kemudian hari,” tegas Bara seperti disampaikan kepada detik.com.

Nasib Adji Suradji paska menulis opini di Kompas semakin sulit. Pasalnya, melalui surat pembaca di harian Kompas juga, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Bambang Samoedro membeberkan bahwa Kolonel Adjie Suradji sedang dibelit kasus korupsi.

“Saat ini yang bersangkutan tengah menghadapi dakwaan terkait tindak pidana korupsi dan dalam proses hukum,” tulis Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Bambang Samoedro dalam surat tanggapan. Namun, ia tidak merinci kasus korupsi apa yang sedang membelit perwira menengah itu.

Kritik Untuk Perbaikan Bangsa

Meskipun tulisan Kolonel Adjie Suradji menunai banyak kemarahan dan kecaman, namun tidak sedikit pula kalangan politisi, akademisi, dan kalangan masyarakat mengacungi jempol kepada Kolonel pemberani itu.

Pasalnya, menurut sebagian mereka, opini Suradji mewakili kekecewaan umum rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Guru Besar Psikologi UI, Hamdi Muluk, menanggapi kontroversi terkait opini Kolonel Adjie Suradji di harian kompas.

Hanya saja, menurut Hamdi Muluk, ada persoalan memang ketika Adjie Suradji menggunakan identitas sebagai anggota aktif TNI.

Pendapat hampir serupa juga dilontarkan wakil ketua DPR, Pramono Anung, yang menganggap kritikan anggota TNI itu sebagai luapan kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah.

“Dalam konteks sebagai warga negara untuk memberi saran tanggapan kepada panglima tertingginya, harusnya ditanggapi secara dingin, karena itu cerminan mayoritas cerminan masyarakat,” kata Pramono Anung di Gedung DPR, Selasa (7/9).

Sementara itu, aktivis petisi 28, Haris Rusli Moti, menyampaikan apresiasi atas keberanian Kolonel Adjie Suradji tersebut.  “Apa yang dilakukan Kolonel Adjie adalah wujud kesetiaannya kepada bangsa dan negara, bukan sikap pembangkangan,” katanya di Doekoen Kopi, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/9/2010).

Menurut Haris Rusli Moti, seorang prajurit TNI memiliki kewajiban untuk meluruskan jalannya kepemimpinan negara dan arah perjalanan bangsa yang menyimpang.

Aktivis petisi 28 lainnya, Adhie Massardi, mencoba membandingkan antara opini kritis Kolonel Adjie Suradji  dengan pidato Kapten (Inf.) Agus Harimurti Yudhoyono dalam di Hotel Sahid Jaya, Selasa (3/8).

Haris Rusli menambahkan, Adjie melalui tulisannya telah menunjukkan kesetiaannya sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada rakyat, negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar.

“Kalau Kolonel Adjie Suradji dianggap melanggar etika (prajurit TNI) karena menulis opini, lalu bagaimana hukumnya Kapten (Inf.) Agus Harimurti Yudhoyono yang menyampaikan ke publik tentang “Tantangan Geopolitik Indonesia Abad 21: Pandangan Seorang Prajurit”, di Puri Ratna, Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (3/8),” demikian ditulis Adhie Massardi didinding account Facebooknya.

Untuk diketahui, Kapten Agus Harimurti Yudhoyono, anak Presiden SBY, menyampaikan ceramah di hadapan forum Komunikasi Alumni Certified Property Analyst, yang digagas oleh Panangian School of Property di Hotel Sahid Jaya, Selasa (3/8).

Dalam hal ini, Kapten Agus Harimurti menyampaikan opini pribadinya tentang geopolitik di hadapan publik, sementara Kolonel Adjie Suradji membicarakan soal kepemimpinan nasional. Opini keduanya pun pernah dimuat Koran, kalau Kol Suradji dimuat di rubrik opini Kompas, maka Kapten Agus Harimurti dimuat wawancaranya di Jurnal Nasional (Jurnas). (Rh)

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hmm, pada suatu ketika /suatu hari, pemimpin –siapapun dia, HARUS menjadi lelaki sejati.

  • kiki

    yang menjadi persoalan di bangsa ini bukan masalah presidennya saja, tapi masalah individu masyarakatnya juga, banyak masalah yg ditinggalkan oleh orang2 yg mendahului kita, contohnya korupsi, korupsi bukan 5 tahun blakangan ini, tp sudah jauh sebelum ini terjadi nah baru sekarang gencar-gencarnya diberantas, tidak akan mampu hanya seorang presiden dan pemerintahannya yang menyelesaikan semua masalah, namun setiap lini, setiap elemen bangsa harus memperbaiki diri untuk terwujudnya kebangkitan Indonesia.

  • mario

    ya kalo ndak mau di kritik jangan jadi pemimpin, kolonel ajie kan warga negara indonesia juga, dia bukan penghianat bangsa, justru dia peduli dengan bangsanya. jangan kita malah kebakaran jenggot kalo dikritik. perbaiki bangsa ini agar lebih baik lagi, dan jangan malah melemahkan bangsa sendiri seperti yang di lakukan anggota DPR si cecunguk itu, IBAS, anak baru kemaren, yang dengan pongahnya menyatakan indonesia belum siap perang…..emang lu siape?

  • Sebagai pemimpin seharusnya mau di kritik & tidak harus memandang siapa yang mengkritik. TNI juga memiliki hak suara atau menyampaikan sebuah pendapat (dalam hal ini sebuah opini publik). Jika merasa terhina dengan opini tersebut coba diselesaikan dengan cara bijaksana kalo perlu adakan forum terbuka mengundang masyarakat sipil, militer & pemerintah untuk menyelesaikannya jangan langsung memojokkan siapa yang mengkritik.

    zulqarnain,
    warga sipil NKRI

  • Wahyu

    Kesewenang-wenangan kan memang sudah ciri khasnya TNI bukan? Kasihan rakyat dan prajurit yang berharap banyak dari reformasi internal. Bisa jadi kasus-kasus yang dikenakan pada beliau adalah upaya pembunuhan karakter belaka.