Konflik Kekerasan Terus Berulang Mewarnai 20 Tahun Reformasi

Memperingati 20 Tahun Reformasi, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meluncurkan Kajian Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi untuk Pemajuan Pemenuhan HAM Perempuan dan Pembangunan Perdamaian di Indonesia, bertempat di Grand Sahid Jaya, Rabu (23/5/2018).

“Peluncuran Kajian Kebijakan ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran tentang sejauhmana kebijakan-kebijakan penanganan konflik telah memenuhi hak konstitusional perempuan, terutama perempuan korban kekerasan dalam konflik,” papar Indriyati Soeparno, Komisioner Komnas Perempuan.

Menurutnya, tahun 2018 merupakan momentum 20 tahun perjalanan Reformasi yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia dengan berbagai tantangan, diantaranya adalah konflik kekerasan.

“Isu konflik tidak dapat dipisahkan dari persoalan kekerasan terhadap perempuan, karena konflik secara khusus menyasar dan memberikan kerentanan tersendiri bagi perempuan, baik dalam kapasitasnya sebagai korban, maupun sebagai agen perdamaian,” katanya.

Sebagai lembaga HAM dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan telah melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan Negara dalam menyikapi konflik selama 20 tahun Reformasi, serta implikasi dari kebijakan tersebut terhadap penyelesaian konflik dan pemenuhan hak korban, serta pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

“Reformasi didahului dengan serangkaian tindak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berpuncak pada Tragedi Mei 1998. Di dalam tragedi ini, perkosaan massal terjadi di tengah pembakaran dan penjarahan yang menargetkan komunitas Tionghoa di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya,” lanjut Indri.

Segera setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, konflik berkobar di banyak daerah. Aksi kekerasan terjadi di daerah-daerah yang dikenal sebagai wilayah operasi militer seperti di Timor-Timur, Aceh dan Papua. Selain itu bentrokan bersenjata yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia, cacat dan luka-luka serta ratusan ribu warga mengungsi terjadi di Maluku dan Maluku Utara, Poso, Sampit dan Sambas pada kurun 1999-2001.

Data yang dikumpulkan melalui Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) yang dikelola The Habibie Centre menunjukkan bahwa meski tidak ada lagi konflik sosial dalam skala besar setalah tahun 2005, namun Indonesia terus dihadapkan dengan pelbagai konflik baru. Sekurangnya terjadi 9.857 insiden pada tahun 2013 dan 2014 saja, dengan kenaikan hampir dua kali lipat pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya (SNPK, 2015).

Berikut adalah temuan utama dalam kajian kebijakan Komnas Perempuan:

Pertama, dua puluh tahun Reformasi memperlihatkan adanya kemajuan dalam kebijakan untuk penyikapan berbagai konteks konflik di Indonesia. Tetapi kemajuan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal untuk pemenuhan HAM perempuan (khususnya korban konflik) dan untuk membangun perdamaian yang sejati. Hal ini disebabkan karena kerangka kebijakan yang tersedia masih memuat kesenjangan, kontradiksi dan  kemunduran yang justru menghalangi negara untuk dapat menyelesaikan konflik secara tuntas, termasuk untuk memulihkan hak-hak perempuan korban;

Kedua, kerangka kebijakan penyikapan konflik yang secara bersamaan memuat kemajuan, kesenjangan, kontradiksi dan kemunduran tersebut adalah konsekuensi dari politik hukum yang mencerminkan proses Reformasi yang mengalami defisit demokrasi, akibat maraknya praktik politik transaksional, primordial, korupsi, dan penggunaan politik identitas yang mempertebal  intoleransi. Di samping itu, model pembangunan yang masih menguntungkan sebagian saja dari masyarakat, mengutamakan pendekatan keamanan dalam penanganan gugatan warga, serta minim pelibatan substantif bagi perempuan maupun golongan-golongan masyarakatlain yang selama ini dipinggirkan, turut menghadirkan peluang bagi lahirnya kebijakan yang diskriminatif. Situasi ini diperburuk dengan mekanisme desentralisasi yang belum dilengkapi dengan sistem pengawasan yang mumpuni;

Ketiga, cara pandang dan pendekatan negara terhadap perdamaian yang bersifat pragmatis menghasilkan produk dan implementasi kebijakan yang justru berpotensi menghadirkan konflik baru dan mengukuhkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan struktural, termasuk antara laki-laki dan perempuan;

Keempat, komitmen politik yang tidak konsisten, kapasitas penyelenggara negara yang terbatas, serta cara kerja yang belum koordinatif, menyebabkan mekanisme dan institusi penyikapan konflik yang dibentuk tidak bekerja maksimal, dan program penanganan konflik serta dampaknya menjadi kurang efektif, minim inovasi, dan abai pada pengalaman khas perempuan dalam konflik;

Kelima, Kepemimpinan perempuan dan masyarakat sipil dalam menyikapi konflik, akar  penyebab, dan dampaknya, belum didukung dengan kerangka kebijakan afirmasi yang optimal, bahkan sebaliknya dibatasi dengan kebijakan yang administratif-birokratis, mendiskriminasi, dan bahkan mengkriminalkan.

Yunianti Chuzaifah menyampaikan bahwa penyelesaian konflik dan pemenuhan HAM, khususnya bagi perempuan korban terasa sepenggal dan menyisakan residu persoalan yang menyebabkan konflik rentan terulang kembali.

“Dari lebih seribu kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai konteks konflik yang telah didokumentasikan, belum diketahui satu kasus pun yang telah ditangani secara tuntas,” terangnya.

Yuni memandang bahwa pemerintah sampai sekarang tidak tuntas dalam menangani Kasus 65 dengan melakukan pembiaran dan impunitas terhadap para pelaku.

“Impunitas adalah pintu gerbang bagi terjadinya kekerasan baru. Impunitas terhadap Kasus 65 mengundang kekerasan-kekerasan lainnya, seperti Tragedi Mei 1998 dan konflik-konflik lainnya Yuni. Radikalisme yang muncul akhir-akhir ini bisa jadi karena penyelesaian konflik yang tidak tuntas selama ini,” tegas Yuni.

Penanganan konflik yang tidak tuntas menyebabkan lokus kekerasan yang awalnya berada di ranah negara atau komunitas kemudian berpindah ke ranah rumah tangga. Dengan demikian, perempuan rentan mendapatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasar temuan tersebut, maka Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada negara (pemerintah), sebagai berikut:

Satu, mengintegrasikan penyikapan konflik secara holistik ke dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJP 2020-2045 dan RPJMN 2020 -2025), untuk memastikan tujuan pembangunan yang inklusif dan perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai, terutama dengan memprioritaskan program-program yang dapat mengantisipasi berbagai bentuk kerentanan baru dan mencegah konflik berulang;

Dua, mengembangkan cara kerja yang lebih komprehensif dan holistik dalam penyikapan konflik, termasuk membangun pemahaman yang utuh, kritis dan relektif mengenai konflik dan faktor-faktor di tingkat makro maupun mikro;

Tiga, menggunakan secara saling melengkapi (complementary) terobosan-terobosan dari kebijakan-kebijakan yang telah ada, untuk mengatasi kesenjangan kebijakan dan untuk memastikan pemanfaatan optimal dari kemajuan-kemajuan yang tersedia di dalam kebijakan, bagi kepentingan pemenuhan hak korban dan pembangunan perdamaian;

Empat, menguatkan perlindungan dan pertanggungjawaban hukum dalam penyikapan konflik, termasuk mengembangkan mekanisme untuk memastikan dijalankannya putusan pengadilan yang telah inkrah oleh pemerintah, sebagai bagian dari langkah penyelesaian tuntas konflik;

Lima, menyusun dan melaksanakan langkah-langkah terobosan untuk menguatkan proses pemulihan dan pembangunan inklusif bagi korban konflik, dengan perhatian khusus pada perempuan dan kelompok-kelompok rentan diskriminasi;

Enam, memastikan akses dan kemudahan bagi perempuan, terutama korban konflik, dalam proses pengambilan keputusan yang responsif, inkusif, partisipatif dan representatif, di semua tingkatan;

Tujuh, mengembangkan ketahanan masyarakat/ketahanan sosial dalam mengantisipasi kerentanan baru dan mencegah berulangnya konflik, serta berkontribusi pada perlindungan dan pemulihan korban serta warga yang terimbas konflik.

SITI RUBAIDAH

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut