Kisah Berlawan Dari Pandeglang

Kemerdekaan Indonesia lahir bukan tanpa sejarah, dia berdiri di atas perjuangan rakyatnya. Narasi panjang perlawanan rakyat melawan kolonialisme dan imperalisme mencatat bahwa sejarah Indonesia mau tidak mau adalah sejarah penindasan. Keinginan untuk merdeka, sejahtera dan berdaulat inilah yang mendasari lahirnya Indonesia.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah kemerdekaan, kesejahteraan dan kedaulatan sudah mewujud?

Di Banten, provinsi dimana ada sebagian keluarga memiliki tanah yang luas, rumah berdiri serupa istana, serta mobil-mobil mewah. Adalah pandangan yang kontras dengan keadaan sebagian besar masyarakatnya yang tinggal di pelosok-pelosok desa. Dimana anak sekolah dasar harus berhadapan dengan maut; ketika berangkat sekolah dipaksa melewati sebuah jembatan yang hanya teruntai kawat besi.

Tidak hanya sampai disitu, saat musim kering melanda, petani di pelosok desa Banten dipaksa untuk memakan nasi basi dan ubi beracun. Karena hasil panennya dirampas para tengkulak, sehingga tidak ada sisa sedikitpun bagi para petani untuk bertahan hidup di musim kering. Itu semua dilakukan karena petani terjebak hutang. Dimana hutang tersebut adalah sebuah sistem penindasan yang dibuat oleh para tengkulak beserta tuan tanah dan aparat pemerintah setempat. Oleh karena itu, selain mencatat adanya penindasan yang menghasilkan perlawanan-perlawanan dari petani pada tahun 1888 dan 1926. Hari ini pembenaran akan masih adanya penindasan di daerah tersebut juga mencatat bekas gubernurnya, yaitu Ratu Atut, sebagai terpidana atas kasus korupsi.

***

Masih dalam narasi yang sama, yaitu terampasnya tanah oleh para pemodal, masyarakat Kecamatan Mekarjaya adalah salah satu dari sekian banyak daerah memiliki nasib yang sama: kehilangan kedaulatan atas tanah dan airnya sendiri.

Perkebunan seluas 530,23 Ha milik perusahaan perkebunan PT NV Cibiuk atau PT Cibiuk Cibogo (BIBO) yang memproduksi karet berdiri untuk pertama kali kurang lebih 60 tahun yang lalu. Perkebunan warisan kolonial Belanda yang luasnya meliputi dua kabupaten: Pandeglang dan lebak. Beroperasi pertama kali oleh pengusaha eropa pada tahun 1911. Masuknya jepang yang menguasai Indonesia selama tiga tahun memaksa perusahaan berhenti beroperasi dan gulung tikar.

Kompromisnya pendiri bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan memaksa sebagian perusahaan dan perkebunan kolonial Belanda tetap dibiarkan dan memperbolehkan investor untuk mengelola perkebunan yang sudah berhenti beroperasi. Perkebunan karet yang ada di Kecamatan Mekarjaya adalah salah satunya.

Pada tahun 1980 PT. BIBO berhasil memperbarui izin HGU dari pemerintah Orde Baru. Selama 34 tahun hasil perbaruan izin HGU PT. BIBO telah sampai, perusahaan yang dimiliki oleh Sukanta Hutama ini kembali mengajukan permohonan pembaruan kontrak pada pemerintah, tapi masyarakat sekitar perkebunan menolaknya dan menuntut pemerintah untuk menolak memberikan ijin HGU pada PT. BIBO.

Kecamatan Mekarjaya yang memiliki lima desa: Ds. Kadu Jangkung, Ds. Sukamulya, Ds. Medong, Ds. Wirasinga dan Ds. Cibodas. Lima desa tersebut dari awal pertama kali konflik dengan PT. BIBO masyarakat beserta kepala desanya melakukan tuntutan yang sama, yaitu menolak izin HGU. Namun perlawanan terhadap perkebunan setelah ada indikasi suap yang dilakukan pihak perkebunan kepada kepala desa, perlawanan kini hanya dilakukan oleh satu desa saja, yaitu Ds. Medong. Pendapatan serta profesi masyarakat kecamatan Mekarjaya mayoritas adalah petani , namun hanya sepuluh persen yang memiliki alat produksi sendiri (tanah), sisanya adalah buruh tani dan buruh perkebunan PT. BIBO.

Perusahaan yang luasnya 530,23 Ha tapi menurut hasil pengukuran masyarakat jumlahnya mencapai 900 Ha itu memiliki laba 4,8 miliar tiap bulanya. Tapi kontribusi terhadap masyarakat sekitar perkebunan tidak ada sama sekali. Upah yang tidak layak diberikan kepada buruh sebesar Rp.18.000 perharinya. Jauh di bawah ketentuan upah yang ditentukan pemerintah.

Hasil pengolahan limbah karet yang menyebabkan pencemaran lingkungan pada masyarakat sekitar tidak dihiraukan oleh perusahaan. Tidak adanya kontribusi perkebunan atas masyarakat sekitar, upah buruh perkebunan yang tidak layak dan pencemaran lingkungan serta masyarakat yang sama sekali tidak memiliki alat produksi adalah alasan masyarakat untuk menuntut pemerintah agar tidak memberikan ijin HGU kepada PT. BIBO dan menuntut pemerintah agar membiarkan masyarakat untuk menggarapnya.

Menurut draft kontrak no.1/HGU/BPN/89 bahwa HGU yang diberikan kepada PT. BIBO telah habis pada 31 Desember 2013, itu yang kemudian dijadikan oleh LSM PENJARA sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat bahwa izin operasional PT.BIBO telah habis dan masyarakatlah yang berhak menggarap lahan itu.

Pada awalnya desa-desa dari kecamatan Mekarjaya itu menolak akan perpanjangan kontrak HGU PT. BIBO itu karena masyarakat disana rata-rata tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam. Namun pada perjalannya kepala desa dari Kadu Jangkung, Wirasinga, Mekar Jaya dan Sukamulya mundur dari penolakan itu, belakangan beredar isu bahwa ke-empat kepala desa itu mendapatkan suap dari pihak perkebunan masing-masing sebesar Rp.5.000.000 itu yang menyebabkan masyarakat dari desa-desa lain hilang semangat perjuangannya.

Tidak hanya keempat kepala desa itu yang mundur dari penolakan itu, LSM PENJARA yang tadinya menjadi pelopor penolakan itu hilang entah kemana sejak Agustus 2014 dan belum diketahui penyebabnya. Sekarang, hanya desa Medong dan beberapa dari desa-desa lain yang masih setia memperjuangkan penolakan izin HGU itu.

Keberadaan perkebunan di Kecamatan Mekarjaya dan Banjar sangat jauh dari mensejahterakan masyarakat sekitar. Desa medong yang penduduknya sebanyak ±4000 jiwa hanya 25 orang yang bekerja di perkebunan dengan upah paling tinggi Rp.27.500 perhari. Selain upah buruh dibawah UMR, PT. BIBO yang keberadaanya sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengeluarkan CSR dan Flasma yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai pemilik HGU. Padahal, dampak dari keberadaan perkebunan PT.BIBO di mekarjaya menyebabkan kerusakan jalan, apabila musim kemarau menjadikan jalan berdebu dan mengotori udara.

Awal Oktober 2014 mayarakat Desa Medong melakukan Demonstrasi di depan kantor Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, mereka menuntut agar pemerintah setempat menyikapi PT.BIBO yang masih beroperasi, sedangkan izin HGU-nya sudah habis. Tapi itu tidak ditanggapi oleh pemerintah setempat. Kemudian itu yang menyebabkan mereka kembali turun kejalan menyerukan suara penolakan itu. Dengan dimotori oleh Kepala Desa Medong Cecep Efendi mereka menuntut pemerintah setempat untuk memberhentikan operasi dan menolak perpanjangan HGU PT.BIBO. Dalam Orasinya, Cecep menyerukan jika dalam lima hari kami tidak ditanggapi maka kami akan melakukan aksi penebangan pohon karet yang ada di Perkebunan.

Pada tanggal 25 Oktober 2014 datang surat undangan audiensi dari Sekda ke kantor Desa Medong untuk datang ke Oprum II pada tanggal 28 Oktober 2014. Ini menjadi angin segar bagi Masyarakat Medong yang selama ini memerjuangkan Haknya. Susunan aksi untuk menanggapi undangan Audiensi dari Sekda disusun, dari mulai aksi pendudukan lahan yang bertepatan dengan Audiensi di Sekda.

28 Oktober 2014 Masyarakat Desa Medong yang telah dihimpun dalam sebuah organisasi taktis yang diberi nama Himpunan Petani Mekarjaya didampingi oleh Front Perjuangan Pemuda Indonesia melakukan aksi pendudukan lahan dengan menanami perkebunan itu. Sementara itu audiensi yang juga diwakili oleh beberapa anggota dari Himpunan Petani Mekarjaya dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) melakukan Audiensi di Sekda Pandeglang.

Audiensi itu yang harusnya menjadi kabar gembira bagi Masyarakat malah kembali mengecewakan, dimana Erwan Kurtubi sebagai bupati kabupaten Pandeglang yang seharusnya hadir dalam forum itu tidak hadir. Belum lagi hasil yang yang didapat dari Audiensi itu tidak berpihak kepada petani desa Medong.

Masyarakat juga berharap pemerintah tidak berpihak pada kaum pemilik modal. Sebab amanah undang-undang dasar dengan tegas menyatakan bahwa hajat hidup orang banyak itu dikuasi oleh negara, dan keuntungannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika pemerintah daerah kota Pandeglang dan Provinsi Banten masih memperpanjang izin HGU kepada PT. BIBO, itu artinya pemerintah sudah inkonstitusional.

Semoga tidak!

Satriono Priyo Utomo, mahasiswa tingkat akhir Jurusan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan pengurus Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Pimpinan Kota Jakarta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut