KIPP Tuding Terjadi Penyimpangan Verifikasi Parpol Baru

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menduga adanya penyimpangan dalam proses verifikasi partai politik baru oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Dalam verifikasi parpol yang berlangsung tanggal 6-20 September 2011 itu, pihak Kemenkumham hanya melakukan verifikasi berdasarkan keterangan Camat dan fotocopy pengurus minimal (Ketua, Sekretaris, dan bendahara) yang dilegalisasi.

Padahal, kata Girindra Sandino, koordinator Kajian KIPP Indonesia, jika mengacu pada UU No. 2/2011 tentang Partai Politik, maka Kemenkumham tidak hanya melakukan verifikasi administratif. Tetapi verifikasi faktual atas kepengurusan parpol tingkat kecamatan.

“Tidak cukup didasarkan pada keterangan Camat dan fotocopy pengurus minimal (Ketua, Sekretaris,dan bendahara),” kata Girindra, seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Berdikari Online.

Bagi Girindra, kebijakan Kemenkumham yang tidak melakukan verifikasi hingga kecamatan bertentangan dengan isi UU parpol.

Hal itu, kata Girindra, tidak mendukung semangat UU parpol tentang pembangunan partai demokratis dan akuntabel, serta mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian di tingkat masyarakat.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut