KIPP Dukung Putusan MK Terkait Calon Tunggal Di Pilkada

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyambut baik putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang membolehkan daerah dengan calon tunggal untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2015.

Anggota caretaker KIPP Indonesia, Girindra Sandino, menganggap putusan tersebut sebagai terobosan demokratik dalam melindungi hak politik rakyat dan calon kepala daerah melalui metode pemilihan referendum.

Hanya saja, kata Girindra, putusan MK ini bisa menjadi kendala tersendiri khususnya bagi penyelenggara untuk mensosialisasikan sistem pemilihan berwujud referendum kepada masyarakat setempatdan hal-hal teknis lainnya karena merupakan hal baru.

“Dan bagi pasangan calon tunggal, akan menjadi tantangan mengingat mepetnya waktu untuk mengkampanyekan dan meyakinkan pemilih untuk memilih Setuju. Belum lagi pihak-pihak yang tidak menginginkan calon tunggal menang atau berkuasa akan berusaha dengan segala upaya mengajak dan memobilisasi pemilih untuk memilih Tidak Setuju,” jelasnya.

Lebih lanjut, Girindra menilai, adalah kerugian besar bagi   partai politik yang dengan kesengajaan politik tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan pasangan calonnya’

“Selain tidak memiliki legitimasi legal formal, juga tidak mempunyai yang kandidat yang dijagokan, visi dan misi, program, dan sebagainya,” papar dia.

Sebaliknya, ujar dia, bagi parpol pengusung calon tunggal, putusan MK ini merupakan kabar baik untuk mengukur efektivitas mesin parpol dalam menggalang simpati masyarakat pemilih meskipun tanpa lawan resmi.

Dia berharap, mekanisme referendum ini tidak hanya digunakan dalam arena elektoral saja, namun bisa meluas dan dijadikan contoh ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut segala aspek kehidupan rakyat dalam menentukan pilihannya terkecuali terkait dengan keutuhan NKRI.

Untuk diketahui, pada sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/9/2015), MK mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Melalui putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, MK memberikan peluang penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut