Gerakan Perempuan Dan Perjuangan Parlementer

KNIP.jpg

Beberapa hari lagi negara ini akan menyelenggarakan hajatan besar: pemilihan umum (Pemilu) 2014. Saya kira, entah diakui atau tidak, hajatan besar itu sangat berpengaruh bagi nasib rakyat Indonesia dalam lima tahun kedepan.

Ada yang menarik dalam pemilu 2014 ini. Dari 200 ribuan Calon Legislatif (Caleg) yang bertarung di seluruh Indonesia untuk memperebutkan kursi DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, hampir 30%-nya adalah kaum perempuan.

Untuk perebutan kursi DPR-RI, dari 6.607 caleg yang akan bertarung, sebanyak 2.467 di antaranya adalah caleg perempuan. Dan, yang cukup melegakan juga, ada beberapa aktivis perempuan yang juga turut bertarung dalam pemilu kali ini.

Saya kira, langkah politik para aktivis perempuan itu patut diapresiasi. Setidaknya, bagi saya, langkah itu harus dianggap sebagai bagian dari upaya mendorong maju gerakan politik perempuan.

Argumentasi saya sederhana. Kendati politik selalu di-idealkan sebagai ruang memperjuangkan kepentingan bersama, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa warna kebijakan politik selalu mengikuti warna kekuatan politik dominan yang mengontrol politik.

Karena itu, bagi saya,kalau ada sektor sosial yang tidak punya akses terhadap politik atau sengaja dipinggirkan dari ruang politik, maka kepentingannya pun akan sulit terakomodir dalam kebijakan politik. Begitu juga dengan kaum perempuan.

Dalam konteks itulah, saya menyimpulkan, banyaknya regulasi politik yang merugikan kaum perempuan akhir-akhir ini, terutama lahirnya banyak Perda yang diskriminatif terhadap perempuan, dihasilkan oleh sebuah lingkungan politik yang didominasi oleh warna politik patriarkis dan fundamentalis.

Karena itu, saya kira, salah satu pilihan strategi politik bagi gerakan perempuan dalam kerangka melawan berbagai regulasi diskriminatif tersebut adalah masuk ke dalam arena politik untuk menyebar-luaskan ide-ide kesetaraan dan memperjuangkan regulasi yang melindungi hak-hak kaum perempuan.

Perjuangan untuk Hak Pilih

Hak memilih dan dipilih dalam politik adalah hak dasar manusia, baik laki-laki dan perempuan. Namun, pada kenyataannya, hak dasar ini diperoleh kaum perempuan melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan.

Di Indonesia, perjuangan untuk hak pilih perempuan juga sangat panjang. Setidaknya sejak jaman kolonial. Di tahun 1918, pemerintah kolonial membentuk lembaga perwakilan bernama Volksraad (Dewan Rakyat). Namun, pada saat itu, kaum perempuan tidak punya hak memilih dan dipilih.

“Hanya laki-laki yang punya hak pilih dan dipilih (terbatas). Perempuan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda baru mendapat hak pilih pada 1930-an,” kata I Gusti Agung Ayu Ratih, sejarawan dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI).

Memang, di Belanda sendiri, hingga tahun 1919, kaum perempuan belum punya hak pilih. Karena itu, pada tahun 1908, gerakan hak pilih perempuan di Belanda, yang tergabung dalam Asosiasi Hak Pilih Perempuan Belanda (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht/VVV), membentuk cabangnya di Hindia-Belanda (Susan Blackburn, 2009: 158).

Itupun, seperti diungkapkan Susan Blackburn, kendati VVV mendukung hak pilih bagi perempuan pribumi, itu hanya berlaku bagi perempuan pribumi yang terdidik, yakni minoritas kecil perempuan pribumi yang mendapat pendidikan barat.

Pada tahun 1930-an, gerakan perempuan Indonesia mulai fokus berbicara soal hak pilih bagi perempuan. Pada tahun 1938, dalam Kongres Perempuan Indonesia ke-III, di Bandung, isu hak pilih bagi perempuan masuk sebagai agenda pembahasan. Pada saat itu juga, empat orang perempuan Indonesia terpilih di dewan Kotapraja: Nj Soedirman di Surabaya; Nj Soenario Mangoenpoespito di Semarang; Nj Emma Puradireja di Bandung; dan Nj Sri Umiati di Cirebon (Cora Vreede-de Stuers, 1960).

Pada tahun 1935, gerakan perempuan Indonesia mengusulkan sejumlah nama, seperti Maria Ulfah dan Nj Datu Tumenggung, untuk menempati posisi sebagai wakil di Volksraad. Namun, pemerintah kolonial mengabaikan usulan itu. Malahan menunjuk seorang perempuan Belanda untuk posisi tersebut.

Pada tahun 1939, ketika usulan serupa kembali diabaikan oleh pemerintah kolonial, sebanyak 45 organisasi perempuan melancarkan protes keras. Mereka mengeluarkan resolusi, bahwa pemerintah Belanda harus mencalonkan perempuan Indonesia sebagai Dewan Rakyat pada periode berikutnya (1941).

Kendati demikian, hak dipilih dan memilih bagi perempuan Indonesia baru diperoleh setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. “Kemerdekaanlah yang memungkinkan perempuan Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya ini,” ujar Ayu Ratih.

Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)–badan yang punya fungsi menyerupai parlemen–dibentuk oleh pemerintah Republik yang baru berdiri. Di badan tersebut, ada 5 perempuan yang terpilih sebagai anggota. Salah satunya adalah Maria Ulfah Santoso (Harry A Poeze, 2006: 46).

Pada pemilu 1955, pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, perempuan bukan hanya punya hak pilih dan memilih, tetapi bahkan ada partai perempuan yang turut bertarung, yakni Partai Wanita Indonesia/Partai Wanita Rakjat. Dalam pemilu itu, ada 19 perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen (DPR): 4 dari PNI, 4 dari Masyumi, 5 dari NU, 5 dari PKI, dan 1 dari PSI.

Indonesia tergolong ‘maju’ dalam soal hak pilih perempuan. Sebab, begitu Indonesia merdeka, kesetaraan politik laki-laki dan perempuan langsung diakui.  Di Amerika Serikat, hak pilih bagi perempuan baru diberikan tahun 1920, atau hampir 150 tahun setelah negeri ‘Paman Sam’ itu mendeklarasikan kemerdekaannya.

Di negeri lain, seperti Perancis dan Inggris, perjuangan perempuan untuk hak pilih penuh pengorbanan. “Ada yang dihukum mati seperti Olympe de Gouges di Prancis, ada yang sengaja melemparkan dirinya kelapangan pacuan kuda dan terinjak-injak kuda kerajaan sampai mati, seperti dilakukan Emily Wilding Davison di Inggris,” ungkap Ayu Ratih.

Malahan, di banyak negara yang sangat fundamentalis, seperti Arab Saudi, kaum perempuan belum punya hak memilih dan dipilih. Raja Arab Saudi baru menjanjikan akan memberikan hak pilih kepada perempuan pada tahun 2015.

Jadi, bagi Ayu Ratih, perempuan Indonesia harus terlibat dalam politik di parlemen. “Karena itu bagian dari hak-hak dasar kita dan medan itu terbuka lebar saat ini,” tegasnya.

Parlemen Sebagai Arena Perjuangan

Parlemen memang bukan medan politik baru bagi perempuan. Sejak Indonesia merdeka, yakni melalui KNIP, perempuan sudah ambil bagian di dalamnya. Kemudian, pada pemilu 1955, ada puluhan perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen.

Kendati demikian, di mata Ayu Ratih, gerakan perempuan tidak pernah benar-benar memanfaatkan parlemen sebagai lapangan perjuangannya. Bahkan sebelum tahun 1965. “Ada wakil-wakil perempuan di parlemen tapi kecuali satu-dua, seperti Ibu Soemari dari PNI, yang mengajukan rancangan undang-undang anti poligami pada 1958, tidak ada yang terlalu vokal,” katanya.

Dalam konteks itu, saya kira, gerakan perempuan memang punya pandangan beragam mengenai parlemen dan bagaimana memanfaatkannya. Di kalangan gerakan kiri-radikal, parlemen tidak lebih sebagai lembaga politik borjuis untuk mengilusi massa: bahwa kepentingan-kepentingan rakyat, terutama klas pekerja, bisa terwakili dan terselesaikan lewat parlemen.

Karena itu, banyak kelompok kiri radikal menolak berpartisipasi dalam parlemen. Sebab, bagi mereka, berpartisipasi di dalam parlemen sama saja dengan ‘melegitimasi’ ilusi demokrasi borjuis tersebut.

Di sisi lain, ada juga kelompok gerakan kiri yang berpandangan, bahwa sekalipun parlemen hanya alat politik borjuis untuk menanamkan ilusi kepada massa, tetapi keterlibatan kaum kiri di parlemen dimungkinkan ketika sebagian besar massa rakyat masih teracuni oleh ilusi tersebut. Karena itu, bagi kelompok ini, keterlibatan kaum kiri di parlemen bisa menjadi taktik untuk: membelejeti institusi negara dan partai-partai borjuis dihadapan massa, sebagai metode efektif untuk menyebar-luaskan ide-ide kiri di tengah massa luas, sebagai alat untuk menilai kekuatan dan dukungan massa pada partai, dan lain-lain.

Karena itu, singkat cerita, taktik parlementer mengandaikan bahwa kerja-kerja di lapangan parlementer harus subordinat di bawah kerja-kerja membangun gerakan massa dan partai. Artinya, dalam kampanye pemilu, misalnya, tujuan kaum kiri bukanlah sekedar mendulam suara, melainkan melancarkan aksi politik (agitasi, propaganda, dan pewadahan) sebagai jalan memperkuat gerakan massa.

Namun, Ayu Ratih tidak setuju dengan istilah “taktik parlementer”. “Menurutku, parlemen adalah jalur, atau bisa juga dianggap kendaraan, tapi jelas dia bukan taktik,” ujarnya. Karena itu, bagi dia, pertanyaannya kemudian bukan apakah agenda politik perempuan dapat dimajukan melalui jalur parlemen atau tidak, tapi bagaimana kita dapat memanfaatkan jalur ini untuk memajukan agenda politik perempuan.

Ayu Ratih berpendapat, gerakan perempuan seharusnya memperlakukan aktivis perempuan yang masuk ke jalur parlemen sebagai wakil dari gerakan yang akan memperjuangkan agenda gerakan perempuan—apapun itu isinya.

Karena itu, bagi dia, sebagai konsekuensinya, perjuangan caleg perempuan menuju parlemen itu haruslah menjadi kerja kolektif, mulai dari persiapan bahan agit-prop, kampanye, penggalangan suara, penggalangan dana, hingga pengawasan kotak-kotak suara sampai saat pemilihan.

Hal senada diungkapkan oleh Nuraini Hilir, aktivis perempuan yang maju sebagai Caleg melalui PDI Perjuangan. Menurutnya, mereka (para aktivis) yang maju bertarung di arena parlementer haruslah dianggap mendapat ‘penugasan’ dari gerakan rakyat. Dengan begitu, gerakan di dalam dan di luar parlemen bisa berjalan beriringan.

Nuraini menjelaskan, berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik. Dan salah satu medan pertarungan untuk melahirkan kebijakan itu adalah parlemen.

“Saya pikir, di situlah korelasi kenapa perlu sinergitas antara berjuang di luar (parlemen) dan di dalam. Tentu saja, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa ambil bagian dalam pengambilan kebijakan agar lebih menguntungkan rakyat, termasuk kaum perempuan,” terangnya.

Sejumlah Tantangan

Sejauh ini, terutama sejak pasca reformasi hingga sekarang ini, keterwakilan perempuan di parlemen terus mengalami kenaikan. Pada pemilu 1999, ada 45 perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR. Lalu, pada tahun 2004, jumlahnya meningkat menjadi 65 orang. Dan pada pemilu 2009 lalu, ada 103 perempuan yang berhasil duduk sebagai anggota DPR.

Pertanyaannya kemudian, seberapa jauh dampak peningkatan keterwakilan perempuan itu dalam menghasilkan regulasi atau kebijakan politik yang memihak perempuan dan rakyat banyak?

Di sini muncul persoalan juga. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen itu belum disertai menguatnya ‘kiprah’ perempuan di parlemen dalam memperjuangkan agenda politik perempuan dan rakyat banyak. Alhasil, dalam banyak proses penetapan kebijakan di parlemen, seperti soal UU dan anggaran, suara kaum perempuan tidak begitu ‘nyaring’ terdengar. Mereka lebih banyak menyerupai ‘aksesoris’ rapat-rapat/sidang DPR ketimbang sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan.

Di sini ada beberapa persoalan. Pertama, posisi sosial atau kelas dari perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen juga mempengaruhi sikap dan keberpihakan politiknya.

“Siapa dulu perempuannya? Kalau perempuan ini berasal dari kalangan perempuan elit, yang tidak punya pemahaman dan tidak punya visi pembebasan perempuan, ya percuma,” ujar Nuraini.

Berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dari 2.467 caleg perempuan yang maju memperebutkan kursi DPR-RI, sebanyak 41,9% berasal dari latar-belakang pengusaha atau swasta. Sementara yang berasal dari latar-belakang aktivis hanya berjumlah 3,3%.

Kedua, banyak calon perempuan yang maju ke parlemen, dan mungkin terpilih sebagai anggota parlemen, tidak memiliki agenda politik yang jelas. Sebagian besar diantara mereka, terutama perempuan dari kalangan elit, maju sebagai anggota parlemen karena motif yang sifatnya pribadi. Bukan karena motif politik: memperjuangkan kepentingan umum/rakyat.

Ketiga, jumlah perempuan di parlemen, kendati terus meningkat, masih merupakan kekuatan minoritas di parlemen. Sudah begitu, mereka terkotak-kotak sesuai dengan kehendak partainya masing-masing. Alhasil, ketika terjadi pengambilan keputusan terhadap sebuah kebijakan di parlemen, suara mereka masih kalah.

Karena itu, dukungan gerakan rakyat dan perempuan di luar parlemen sangat diperlukan. Gerakan rakyat dan perempuan di luar parlemen bisa berfungsi sebagai penyuplai gagasan dan konsep-konsep untuk memperkaya agenda politik perempuan di parlemen.

Selain itu, dalam pertarungan memenangkan sebuah kebijakan politik, gerakan rakyat dan perempuan di luar parlemen bisa menjadi penambah kekuatan atau daya tekan bagi wakil-wakil mereka di dalam parlemen melalui mobilisasi massa.

Keempat, kaum perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen harus bisa menciptakan jarak dengan gaya politik tradisional agar tidak terseret dalam godaan korupsi. Kasus korupsi yang menimpa sejumlah politisi perempuan di parlemen, seperti Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati, bisa mempengaruhi kredibilitas politisi perempuan.

Karena itu, kaum perempuan di parlemen dituntut menampilkan gaya politik yang berbeda: mereka seutuhnya harus transparan dan rela tunduk terhadap kontrol publik dalam keuangannya.

Saya kira, rintangan-rintangan tersebut harus diatasi. Di sini ada beberapa kebutuhan mendesak, antara lain: perlunya merumuskan agenda politik perempuan yang jelas, menghubungkan gerakan perempuan di parlemen dan di luar parlemen, memperkuat agenda pendidikan dan penyadaran politik, dan memperluas aliansi dengan sektor-sektor dan kekuatan politik yang sejalan dengan agenda politik kerakyatan.

Mahesa Danu/Ulfa Ilyas

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut