Full Day School, pendidikan yang tidak memerdekakan

“Didalam hidupnya anak- anak ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya yaitu alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda.” (Ki Hadjar Dewantara)

Beberapa hari setelah dilantik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy langsung mengeluarkan wacana Full Day School (FDS), yang memperpanjang waktu pembelajaran di sekolah hingga sehari penuh. Menurut Menteri Muhadjir, kebijakan ini akan menanggulangi keliaran anak sepulang sekolah. Sebab, tidak semua anak yang pulang sekolah orangtuanya sudah dirumah.

“Dengan sistem Full Day School ini, secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi ‘liar’ di luar sekolah ketika orangtua mereka masih belum pulang dari kerja,” kata Muhadjir seperti dikutip kompas.com (7/8/2016).

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah kebijakan tersebut benar-benar bisa membentuk karakter anak dan menghilangkan keliarannya? Menurut saya, setidaknya ada beberapa hal yang perlu dikritik dari FDS ini.

Pertama, Ki Hadjar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan di Indonesia sekaligus Mendikbud pertama di Republik ini menggariskan tripusat (tiga pusat) pendidikan, yaitu keluarga, sekolah/perguruan dan pergerakan pemuda. Tiga pusat pendidikan ini saling melengkapi dan saling menunjang. Dengan begitu, visi pendidikan ala Ki Hadjar, yakni tercapainya kemerdekaan lahir, batin dan tenaga sang anak, bisa tercapai.

Keluarga adalah alam pengajaran pertama dan terpenting. Disinilah pertamakalinya sang anak, terutama di usia dini (0-6 tahun), menerima pembelajaran: kognitif, afektif dan psikomotorik. Di keluarga ini, kata Ki Hadjar, anak-anak mendapat ajaran budi pekerti dan laku sosial. Kemudian sekolah sebagai balai wiyata memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya alam pergerakan pemuda, yang bisa dimaknai sebagai lingkungan sosial-kemasyarakatan, merupakan tempat kaum muda menempa dan mengasa diri untuk pembentukan watak/karakter.

Dengan tiga pusat pendidikan itu, pendidikan nasional bukan hanya bisa menciptakan manusia yang berpetahuan, tetapi juga manusia merdeka yang berkarakter dan siap mempergunakan pengetahuannya untuk kepentingan umum.

Bagi saya, FDS menghilangkan dua dari alam pendidikan itu, yaitu keluarga dan pergaulan hidup/lingkungan sosial. Dalam hal ini, sekolah formal dianggap satu-satunya sarana pendidikan. Di sinilah kebijakan FDS bermasalah. Pertama, sekolah dimaknai hanya sekolah formal saja. Kedua, menganggap guru sekolah formal sebagai satu-satunya tenaga pendidikan. Mereka lupa dengan pesan Ki Hadjar Dewantara: “jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru.”

Kedua, karena menganggap sekolah formal sebagai satu-satunya ruang pengajaran, FDS mencerabut anak-anak dari lingkungan alam yang lebih luas dan pergaulan sosial. Boleh jadi nanti, anak-anak menjadi buta keadaan dan tuna sosial. Anak-anak tidak punya banyak waktu bermain-main. Padahal, kata Ki Hadjar, “permainan anak itulah pendidikan.” Jadi, bermain itu juga bentuk pendidikan.

Ketiga, sekolah formal di Indonesia bukanlah tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Lihat saja, betapa gembiranya anak-anak itu ketika lonceng pulang sekolah ditabuh; mirip dengan laku tahanan yang menghirup udara bebas. Ya, karena metode pembelajaran dan pendisiplinan yang kaku, sekolah di Indonesia tidak berbeda dengan penjara.

Finlandia, negara yang dirujuk oleh Menteri Muhadjir soal FDS ini, justru hanya punya 5 jam sekolah formal. Itupun diselingi dengan 75 jam istirahat plus istirahat 15 menit per selesai satu mata pelajaran. Jadi, siswa Finlandia hanya sekitar 3 jam di dalam ruang kelas. Itupun guru dibebaskan berkreasi untuk menyenangkan anak didiknya dalam proses pembelajaran.

Keempat, metode pembelajaran sekolah formal di Indonesia sudah membebani anak-anak. Salah satunya dengan pemberian Pekerjaan Rumah (PR) yang tidak sedikit. Bayangkan, kalau anak pulang sekolah sudah agak malam, lalu dipaksa mengerjakan PR lagi. Betapa tertekannya anak-anak itu.

Jadi, alih-alih FSD ini bisa membangun karakter siswa, justu menjadi beban atau tekanan baru bagi mental siswa. FSD justru membelenggu siswa dalam penjara yang bernama “sekolah formal”.

Padahal, sejatinya pendidikan adalah “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki Hadjar Dewantara, Pendidikan, hal 20).

Ardy Syihab, alumnus Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta dan Ketua Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (KPW PRD) Yogyakarta

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut