Dokter dan Kesehatan Rakyat

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa pelayanan kesehatan di negara kita semakin jauh dari semangat pasal 28 H UUD 45, yang berbunyi; bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setelah 65 tahun Indonesia merdeka, rupa pelayanan kesehatan oleh negara semakin mengarah pada komoditi bisnis (komerialisasi); rumah sakit-rumah sakit pemerintah dan sarana-sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah lainnya dijadikan sumber untuk mengangkat pendapatan, bersaing dengan rumah sakit-rumah sakit swasta dalam dan luar negeri. Orientasi rumah sakit sebagai alat perpanjangan negara untuk melayani rakyatnya telah dijadikan “pabrik” untuk mengakumulasikan modal di industri kesehatan. Sudah banya cerita derita dari orientasi pelayanan kesehatan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah SBY.

Disisi lain, kebutuhan akan dokter bagi rakyat masih jauh dari ideal. Saat ini, baru 40 % Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) di kepalai oleh seorang dokter. Belum lagi kebutuhan akan dokter-dokter specialis, menurut Persatuan Dokter Specialis Bedah Umum Indonesia (PABI), Perbandingan Dokter Bedah dengan jumlah penduduk saat ini 1: 100.000. Itupun masih terkonsentrasi di kota-kota besar, seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung. Sedangkan di kota/kabupaten lainnya, banyak rumah sakit yang tak memiliki dokter specialis bedah.

Situasi ini sangat kontras dibandingkan dengan Kuba, negara sosialis yang di embargo oleh Amerika Serikat. Pelayanan kesehatan di Kuba dimulai dengan layanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat. Layanan kesehatan ini berupa menempatkan seorang dokter keluarga yang melayani 100-150 keluarga. Untuk membina dan menjaga kualitas dokter keluarga, maka pada setiap 10 dokter keluarga ditempatkan sebuah Kantor Satuan Tugas Dokter Keluarga. Satuan tugas ini terdiri atas 3 dokter spesialis; yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis kebidanan dan kandungan, dan spesialis penyakit THT, serta seorang pekerja sosial masyarakat. Struktur tertinggi dari layanan kesehatan primer di Kuba adalah sebuah poliklinik yang melayani sekitar 40.000 penduduk untuk setiap poliklinik. Dengan cara ini, pemerintahan Kuba berhasil menekan akan kematian dan mempertinggi harapan hidup.

Lain lagi halnya dengan pemerintah Indonesia. Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan akan memberikan pelayanan persalinan gratis bagi warga miskin pada 2011 nanti, sasarannya untuk menurunkan tingkat kematian bayi dan ibu melahirkan guna memenuhi target MDGs (Millenium Development Goals). Lagi-lagi pemerintah hanya mengejar target kepentingan Imperialisme, bukan berpikir bagaimana mengembalikan peran rumah sakit-rumah sakit sesuai dengan amanat para pendiri bangsa, bagaimana membangun struktur dan infra-struktur kesehatan agar kesehatan rakyat terjamin.

Pemerintah seharusnya membangun struktur dan infra-struktur kesehatan guna mengejar kebutuhan dokter dan para medis untuk rakyat. Pendidikan Fakultas kedokteran dan para medis mestinya digratiskan, selain memberi beasiswa-beasiswa kepada pemuda-pemudi kita untuk belajar keluar negeri, khususnya Kuba. Karena di Kuba, pendidikan kedokteran bukan hanya sebatas tekhnologi dan ilmu pengetahuan saja, ada hal yang lebih penting dari itu yang diperlukan oleh dokter dan para medis, yaitu pembelajaran akan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Keinginan dari Komisi IX DPRI untuk meniadakan Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) merupakan salah satu langkah maju untuk mempercepat kebutuhan akan dokter-dokter baru ditengah rakyat. Karena dengan UKDI ini, selain memperlambat proses seseorang untuk menjadi dokter, juga dibutuhkan dana yang tidak sedikit, misalnya saja biaya untuk menjadi seorang dokter specialis di sebuah perguruan tinggi tertentu, dibutuhkan dana sampai 1 Milyar. Memang benar, perlu ada standardisasi dokter. Standarisasi ini harusnya dimulai dari saat penerimaan calon mahasiswa fakultas kedokteran. Kurikulum dan akreditasi merupakan salah satu jawaban yang baik untuk standardisasi tersebut selain proses disaat mereka menjadi mahasiswa.

Tentu saja kita layak bercuriga terhadap pemerintah saat ini, sebab mereka lebih memilih melakukan program-program belas kasihan kepada rakyatnya dari pada membangun struktur dan infra-struktur kesehatan yang justru mendesak dibutuhkan oleh rakyat saat ini. Kita juga layak bercuriga jika UKDI tak lebih dari sumber dana yang aman untuk di korupsi, toh tak perlu ada laporan ke publik atas pengelolaan dana tersebut.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut
  • Hinu Endro Sayono

    Merdeka!!!!

    Kebutuhan dasar manusia yang diakui secara internasional adalah sandang, pangan, papan, layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, kebutuhan dasar tersebut menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menyediakannya dalam batas-batas kemampuan warganya.

    Sebagaimana anda juga mencatat bahwa dalam konstitusi RI, layanan kesehatan pun menjadi tanggung jawab negara.

    Bahwasanya kelima kebutuhan dasar tersebut diabaikan oleh Pemerintah RI, kita semuanya sudah memahaminya, karena semua serba kasat mata. Dan……..tanpa malu-malu.

    Namun demikian, sejak tahun 1990-an, kebutuhan dasar tersebut,-terutama pendidikan dan layanan kesehatan-, semakin tidak terjangkau oleh sebagian besar warga masyarakat.

    Apa sebabnya?
    Mengapa begitu?

    Antara tahun 1991 s/d 1993 diselenggarakan Perundingan Putaran Uruguay yang membahas upaya untuk liberalisasi perdagangan internasional – dengan komoditi yang berupa ‘barang’ (‘goods’) dan ‘jasa’ (services’).

    Perundingan dimulai -sebelum 1991- di Punta del Este, Uruguay, sehingga rangkaian perundingan tersebut disebut Putaran Uruguay. Penyelenggaranya adalah GATT – satu badan internasional yang ‘mengelola’ tatacara perdagangan internasional. Sejak tahun 1991 s/d 1992, perundingan diselenggarakan di Markas GATT -salah satu badan/lembaga PBB- di Jenewa, Swiss.

    GATT (General Agreement on Trade and Tarrifs) adalah naman kesepakatan internasional, sekaligus nama lembaga internasional. Di dalam GATT tercakup pula GATS (General Agreement on Trade in Services) – khusus untuk perdagangan jasa.

    Yang dimaksud dengan liberalisasi perdagangan (barang dan jasa) internasional adalah semaksimal mungkin mengurangi hambatan dalam proses transasional antara penyedia barang/jasa dengan penggunanya.

    Hambatan-hambatan tersebut antara lain berupa : peraturan yang mempersulit masuknya jasa dan barang dari satu negara ke negara lain atau ‘proteksi’.

    Jadi tujuan perundingan tersebut adalah mengurangi semaksimal mungkin kesulitan yang menghadang masuknya barang dan jasa dari satu negara ke negara yang lain.

    Pada tahun 1990-an, tidak banyak tahu atau memahami apa dan untuk apa Perundingan Putaran Uruguay.

    Setahu saya, waktu itu, Uruguay adalah salah negara yang pernah menjadi juara sepakbola se dunia. Tidak lebih dan tidak kurang. Itulah yang saya ketahui secara jujur.

    Namanya, sih, perundingan, namun kenyataan yang ada -pada hakekatnya- itu adalah perang -dalam arti sesungguhnya, meski tanpa meletuskan amunisi apapun.

    Dengan ‘mematok’ tujuan perundingan untuk melakukan liberalisasi perdagangan internasional, maka subyeknya adalah ‘produsen’ dan ‘penjual’ barang dan jasa. Dan obyeknya adalah ‘konsumen’ barang dan jasa.

    Perundingan berjalan alot, karena setiap anggota GATT -yang berunding- ingin melindungi kepentingan naionalnya. Baik kepentingannya sebagai produsen, pedagang, maupun sebagai konsumen atau pengguna barang dan jasa.

    Perundingan didominasi oleh AS, Uni Eropa, Russia, dan Jepang. Cina -ketika itu- belum menjadi anggota GATT.
    Negara-negara ‘miskin’ bin ‘melarat’ -seperti RI- bergabung di dalam Kelompok-77. Ini paguyuban kere internasional.

    Pada akhir bulan Desember 1993 -menjelang hari Natal- perundingan Putaran Uruguay dapat diselesaikan.
    Selanjutnya, menjadi kewajiban masing-masing negara anggota GATT untuk meratifikasinya.

    Nama GATT berubah menjadi WTO (World Trade Organization) yang bermakas di Jenewa, Swiss, menempati bekas gedung GATT yang berlokasi di pinggir danau Jenewa. Pemandangannya indah, namun meninggalkan kesannya memilukan.

    Pemerintah RI -yang memang anthek Nekolim- bak peribahasa Jowo “rindhik asu digitik” (berlari cepat bak anjing yang dipukul sambil ‘kaing-kaing’) alias secepat kilat seperti Superman langsung meratifikasi hasil-hasil Perundingan Putaran Uruguay tersebut.
    Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan dan pemberlakuan UU Nomor 7 tahun 1994.
    Isinya menyepakati semua hasil perundingan tersebut.

    Maklumlah, DPR-RI masa itu tidak lebih dari sekedar ‘yes-man’ rezim penguasa.

    Yang dicakup di dalam UU tersebut antara lain adalah pendidikan dan layanan kesehatan.

    Nah, sejak diberlakukannya UU tersebut, maka pendidikan dan layanan kesehatan menjadi salah satu komoditi dagang yang terbuka untuk masuknya penyedia jasa asing ke Indonesia, baik secara langsung beroperasi di Indonesia ataupun membentuk badan usaha melalui UU Penanaman Modal Asing.

    Karena pendidikan dan layanan kesehatan menjadi komoditi dagang, maka hukum atau dalil yang diberlakukan adalah ‘sinten dan pinten’ – ‘siapa’ dan ‘berapa’.

    Itulah sebabnya mengapa biaya pendidikan dan layanan kesehatan meroket, sehingga tak terjangkau oleh rakyat Marhaen.

    Apakah esensi dari itu semua?
    Indonesia kembali lagi ke zaman sebelum kemerdekaan.
    Diambil sumberdaya alamnya,-yang memang dengan sukarela dibarengi rasa syukur dan bahagia serta tulus dan ikhlas sepenuh hati-, dibuka pintunya lebar-lebar,-bahkan jendela pun juga dibuka lebar-lebar-, untuk masuk dan beroperasinya penyedia jasa dan barang serta modal asing.

    “L’histoire se repete” -sejarah berulang kembali- kata orang Perancis.
    Padahal keledai tidak pernah terantuk dua kali pada batu yang sama.
    Nah, Indonesia -para pemimpinnya- memang jauh lebih bodoh dari pada keledai.

    Jadi, protes apapun yang dilakukan kepada Pemerintah -tentang melangitnya biaya pendidikan dan layanan kesehatan- tidak akan berhasil, kecuali kita membatalkan ratifikasi terhadap semua hasil-hasil Perundingan Putaran Uruguay.

    Di bidang perdagangan eceran, lihat saya banyaknya ‘mall’ dari luar negeri (modal dan komoditinya) yang bertebaran di semua jalan protokol di kota-kota besar. Bahkan menjadi kebanggaan apabila ada ‘mall’ di kotanya.

    Sebagaimana diketahui, salah satu ketentuan dalam hasil perundingan tersebut adalah : tidak boleh mundur atau mencabut komitmen yang telah dilakukan.
    Kalau mundur atau mencabut komitmen, maka akan dikeluarkan dari WTO dan dilarang berdagang dengan semua anggota WTO. Padahal semua negara sudah meratifikasi hasil-hasil perundingan tersebut dan menjadi anggota WTO. Bahkan, Cina pun sudah masuk menjadi anggota WTO.

    Satu-satunya jalan,-tidak lain-, adalah meningkatkan kemampuan dan daya saing produksi nasional serta keahlian dan keterampilan anak bangsa.

    Bagaikan buah simalakama, untuk mewujudkan itu semua, prasyaratnya adalah cerdas dan sehat.

    Itulah mengapa diperlukan satu proses yang disebut ‘menilai kembali nilai-nilai yang ada dan mencabut seakar-akarnya nilai-nilai yang menyengsarakan sebagian terbesar warga bangsa dan/atau umat manusia’.

    Siapkah dan beranikah kita?

    Sekian, Bung, catatanku merespons tulisan anda.
    Maaf, kalau terlalu panjang.

    Salam juang,
    hes

  • Antonius Ismail

    Pemerintah kurang membangun infrastruktur untuk kesehatan rakyat. Menyoroti UKDI memang memperlambat calon dokter. Apa tidak ada cara lain yang lebih bijak dati UKDI? Bagaimana rasanya ilmu kedokteran yang dipelajari dgn susah payah jadi tidak dapat dipakai bekerja krn tidak lolos UKDI? Yah, emang ujung-ujungnya duit lagi untuk UKDI. Sebaiknya diadakan pengarahan-pengarahan untuk para dokter di kota masing2 sehingga tercapai standard yang diinginkan. Janganlah menghambat orang yang mau bekerja, apalagi demi duit dgn alasan UKDI

  • kokok

    UKDI kalo di fumgsikan untuk standarisasi…tidak pantas karena dengan adanya UKDI yang semula kita bercita-cita untuk mengabdi ke masyarakat demi kesehatan masyarakay sekarang belum bisa mengabdi karena dengan adanya UKDI